Ganjar Lantik Henggar Budi Anggoro Jadi Pj Bupati Pati

Agustus, 23, 22

Pati – Cakranusantara.net | Henggar Budi Anggoro secara resmi dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Pati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (22/8/2022) malam.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilangsungkan di Gedung Gradhika Bakti Praja Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang.

Secara khusus, Ganjar mengingatkan soal integritas kepala daerah.

Menurutnya, OTT Bupati Pemalang oleh KPK beberapa waktu lalu merupakan pukulan telak yang harus jadi pelajaran.

“Kejadian kemarin pukulan cukup telak buat kita. Maka saya titipkan, biar diceritakan terus menerus dan saya nggak akan pernah bosan untuk bicara antikorupsi, layanan yang baik. Kalau ini kita bisa dorong dari bawah iya Insya Allah pemerintah akan sangat baik, bisa melayani dengan tulus, transparan, akuntabel,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, sebagai Pj Bupati Pati, Henggar punya kewajiban melapor pada dirinya tiap tiga bulan sekali.

“Minggu depan saya akan brief semua. Apa yang mesti dikerjakan, berikan yang terbaik,” imbuh Ganjar.

Menurut Ganjar, penunjukan Pj Bupati dari kalangan pegawai pemerintah provinsi punya sisi positif tersendiri.

“Ada positifnya, karena dikirim dari pegawai provinsi, saya dan Wagub lebih gampang, kalau ada apa-apa ‘tak jewer’, atau ini mesti diselesaikan tolong dikebut. Ada yang tidak baik segera diperbaiki. Itu biasanya sangat efisien. Beberapa yang kita tugaskan begini, biasanya langsung jalan, cepat mereka jalan, jadi ada positifnya,” ujar Ganjar.

Ganjar berpesan agar Henggar menjalin komunikasi dengan masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Pati, termasuk DPRD, agar roda pemerintahan bisa berjalan secara harmonis.

“Kemudian karena menjelang 2024, di Pati juga akan ada Pilkada, semua sudah pasang kuda-kuda. Maka tugasnya pastikan netral, pastikan harmoni terjadi,” ujarnya.

Sementara, Henggar Budi Anggoro menuturkan, apa yang mesti ia lakukan di Pati sudah tertuang dalam SK dari Mendagri mengenai penetapan penunjukan Pj Bupati Pati.

Diantaranya, ia harus mampu menjalankan fungsi pemerintahan setelah Bupati definitif 2017-2022 purna. Sehingga mulai besok ia bisa segera jalankan itu di Pati.

Berikutnya ialah menjaga ketenteraman dan kondusivitas di Pati. Ketiga bisa melakukan pengangkatan, penunjukan, mutasi dan sebagainya untuk pengisian jabatan yang mungkin di sana ada yang kosong.

“Lalu merencanakan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga apa yang kita rencanakan untuk 2023 adalah apa yang saat ini sudah ditetapkan dalam KUA PPAS,” papar Henggar.

Ia menambahkan, pihaknya juga diminta menyiapkan detail terkait Pilbup 2024 nanti.

“Ini yang harus dilaksanakan. Dan ini butuh kebersamaan teman-teman legislatif dan eksekutif. Harus berjalan bersama sehingga mampu melanjutkan fungsi pemerintahan di Pati,” ungkapnya.

Henggar meyakini, kondisi di Pati secara keseluruhan sudah baik, tinggal bagaimana meningkatkan yang sudah baik itu. Di samping itu, Gubernur juga memberi amanat khusus padanya untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi stunting.

Sementara, Haryanto yang baru saja melepas jabatannya sebagai Bupati Pati mengatakan, Pj Bupati seiring perjalanan waktu Insyaa Allah akan bisa melewati rintangan yang ada untuk bisa mengelola pemerintahan daerah dengan baik.

“Karena kalau seketika belum bisa, butuh waktu. Saran saya, sering komunikasi dengan OPD maupun tokoh masyarakat. Utamanya Sekda. Karena koordinator OPD ini adalah Sekda Pati. Tak kalah penting tokoh masyarakat, karena mereka punya peran serta di wilayah. Dengan legislatif juga tidak kalah penting karena kerja kita terkait pembahasan RAPBD, Perda yang belum terselesaikan, itu dengan DPRD,” pungkas Haryanto.

(po3/PO/MK)

Polri Pastikan Kabar Temuan Bunker 900 Miliar di Rumah FS Tidak Benar

Agustus, 21, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Polri memastikan bahwa adanya kabar ataupun informasi yang menyatakan ditemukannya bunker yang berisikan uang sebanyak Rp900 miliar di rumah Irjen Ferdy Sambo, tidak benar.

“Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bunker Rp900 miliar tidaklah benar,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (20/8).

Menurut Dedi, tim khusus memang melakukan penggeledahan dibeberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdy Sambo. Penyidik pun melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Namun, tidak ada bunker berisikan uang Rp900 miliar yang disita.

“Apa saja yang disita itu untuk pembuktian nanti dipersidangan. Timsus melakukan penyidikan dengan langkah pro justitia,” ujar Dedi.

Dedi pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Polri, ditegaskan Dedi, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel dan transparan.

“Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation,” tutup Dedi.

(CN)

Nguras APBN, Cacar Monyet Hanya Peralihan Isu Bisnis Vaksin

Agustus, 21, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Praktisi hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Bung Karno (UBK) Kurnia Jakaria menilai kasus cacar monyet hanya peralihan isu dan bisnis obat vaksin, disinyalir untuk menguras APBN.

Adanya dugaan peralihan isu dan bisnis vaksin itu, apakah bakal ada kemungkinan nguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai Pemilu 2024 pada partai politik (Parpol)?.

“Buat dana Pemilu 2024 nih gejala nya yang divaksin cacar monyet ini, kok seperti evolusi penyakit Antraks dengan Kusta dan Cacar jangan-jangan senjata Biologis psywar Negara RRC dan Rusia atau dari USA dan Uni Eropa,” kata Kurnia kepada awak Media, Minggu (21/8/2022).

Sedangkan, pernyataan Indonesia belum bebas covid dan hutang negara jumlahnya sangat besar, kurang lebih sekitar 6000 trilyun, belum ada kepastian entah kapan hutang tersebut bisa dibayar lunas oleh Negara ini.

“Hutang Negara Indonesia saja masih 6000 trilyun tapi ini malah minta bantuan utang lagi, jangan-jangan Indonesia bisa menjadi negara Bangkrut seperti Yunani dan Srilangka,” sindirnya.

“Fokus para Menteri pasti ke tahun politik 2024 yang akan datang, sedangkan program dalam kegiatan Menteri lebih banyak hanya sekedar pencitraan belaka,” tandas Kurnia Zakaria.

Dilansir dari : Monitorindonesia

(RN-RedCN)

 

 

 

 

Salah Urus Cuan : Angka Subsidi Naik 502 Trilyun, Ini Tanggapan Pakar Hukum

Agustus, 21, 22

 

Jakarta – Cakranusantara.net |  Pemerintah mulai was-was dengan angka subsidi yang sudah digelontorkan untuk kebutuhan masyarakat. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jika anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) saja yang seharusnya Rp. 170 triliun, membengkak hingga Rp. 502 triliun.

Menanggapi hal ini, Praktisi hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Bung Karno (UBK) Kurnia Zakaria menilai seharusnya anggaran subsidi BBM itu tidak membengkak karena ada back up-pan dana BBM subsidi seperti bio diesel solar, Pertalite dan Gas melon 5kg.

“Tapi malah BBM tidak bersubsidi belum setahun akan naik lagi sedangkan harga pangan belum turun,” kata Kurnia saat dihubungi Media, Minggu (21/8).

Padahal, sekarang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hampir semua posisi strategis, Dewan Direksi BUMN dipegang orang profesional dari kalangan swasta yang rata-rata orang keturunan “bermata sipit” tetapi masih saja disubsidi dengan dana APBN lebih besar daripada pemasukan bayar pajak perusahaan besar untuk penerimaan APBN.

“Belum lagi pembangunan infrastruktur yang membengkak biayanya dan penggunaan fungsinya diluar ekspektasi, contoh bandara Kalijati dan kereta MRT dan LRT tidak laku,” jelasnya.

Kemudian, tarif tol terlalu mahal dan tiap 2 tahun naik, pembangunan IKN yang masih taraf perencanaan. “Inilah yang saya khawatirkan pembangunan infrastruktur era Jokowi bernasib sama dengan era rezim terdahulu dan dibangun dengan tergesa-gesa,” lanjutnya.

Selain itu, tidak belajar dengan terbengkalai pembangunan wisma atlet Garuda di Jonggol era Soeharto, wisma atlet Hambalang era SBY, tidak lakunya kawasan pariwisata Tanjung Lesung era Jokowi periode pertama.dan hancur saat Tsunami meletusnya Gunung Anak Krakatau.

“Kemudian dijualnya Indosat, Telkomsel, Semen Cibinong, yang belum dibeli lagi dan penghapusan utang BLBI era Megawati dan gagalnya proyek pemindahan ibukota negara ke Maja Lebak, maupun saat era Orde Baru ke Jonggol Bogor, atau era Orde Lama ke Pontianak Kalimantan,” bebernya.

Jadi untuk hal ini, tegas Kurnia, diperlukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan audit investigasi, . Apakah ada indikasi tindak pidana korupsi (Tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan menyatakan ada proses Monopoli migor dan Kartel migor. Ditjen Pajak harus tegas beri sanksi hukum sita perusahaan besar sawit penipuan kewajiban bayar pajak. Kemenhut KLH harus tegas beri sanksi hukum denda reboisasi hutan,” jelasnya.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung), kata dia, bahu-membahu proses hukum Tipikor, perusakan hutan oleh perusahaan nakal perkebunan sawit dan penggelapan dana reboisasi hutan sawit, penyelundupan BBM solar dan TPPU.

“Para pemilik perkebunan kelapa sawit besar umumnya dimiliki kaum oligarki 9 naga pengendali kebijakan pemerintahan dan menguasai legislatif Pembuat regulasi UU,” pungkasnya.

Dilansir dari ; Monitorindonesia

(RN-RedCN)

Jampisawan Keliling Sungai, Ini Sebabnya

Agustus, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan) Pati, Jawa Tengah, memonitoring dan membersihkan sampah di aliran Sungai Silugonggo. Pasalnya banyak sampah yang menumpuk.

Ari Subekti Juru Bicara (Jubir) Jampisawan mengatakan, selain monitoring, pihaknya juga membersihkan sampah plastik yang berpotensi mencemari air dan tanah di Kawasan Sungai Juwana, didominasi oleh pembungus produk dan botol plastik, serta wadah styrofoam makanan instant dari beraneka ragam merek,” terangnya, Sabtu (20/8/2022).

Di hilir, sampah plastik banyak menumpuk dan nyangkut di hutan mangrove. Padahal, hutan mangrove di Sungai Silugonggo merupakan habitat atau tempat tinggal ikan dan burung, di lokasi itu terpapar microplastic yang berbahaya bagi manusia dan binatang,” lanjutnya.

Jampisawan berharap agar masyarakat, terlebih pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan gerakan bersih sungai secara rutin, berkala, serta berkelanjutan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah juga harus gencar mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudah membuang sampah di sungai,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan tindakan tegas, agar melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku terkait pihak-pihak yang membuang sampah ke sungai.

“Masyarakat bergerak secara aktif dalam pengelolaan sampah plastik di lingkungan rumah tangga dan desa, serta aktif dalam Gerakan bersih sungai, semua Lembaga Pendidikan turut serta mensosialisasikan ampanye dan gerakan bersih Sungai Juwana untuk mewujudkan sungai bersih terutama dari sampah plastik,” pungkasnya.

Penulis/ Gambar : Dr

(Dr-Mds/Cn)

Kades Kajen Terkesan Arogan, Ini Pesan Om Bob

Agustus, 21, 22

 

PATI – Cakranusantara.net | Kepala Desa (Kades) Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga berulah, diduga Intervensi, Arogan/ Premanisme berlagak Jagoan terhadap warganya, seakan kebal hukum.

Data yang dihimpun media ini, Kades Kajen pada Kamis (18/8/2022) tengah malam bekisar Pukul 00.00 WIB, telah mendatangi rumah warganya yang lagi enak-enaknya santai bersama keluarga, kemudian diduga telah melakukan tindakan kurang menyenangkan (marah-marah).

“Selain mendatangi rumah warganya, Kades Kajen juga diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap warganya berupa Pemukulan disertai pengancaman,” hal itu diungkapkan sejumlah warga Kajen yang tidak mau disebutkan namanya, takut terjadi intervensi kepada Narasumber. Sabtu (20/8/2022).

Ditambahkan Slamet Widodo., SH., yang akrab disapa Om Bob yang juga pernah menjabat sebagai Kades (Mantan) serta Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Lidik Krimsus RI Pati dan Pembina Insan Pers Independen Pati (IPIP), sangat menyayangkan hal itu, seharusnya sebagai seorang Kades janganlah berperilaku Arogan seperti itu, layaknya seorang preman saja.

“Seorang Kades seharusnya bisa memberikan contoh yang baik untuk warga-warganya, bisa menjadi teladan yang tidak ketinggalan jangan anti Kritisi selagi kritisi itu membangun,” ungkapnya.

Fee 20 Persen, Bendahara P3A Desa Wonorejo Diduga di Pecat

Uang Bumdesma dibuat Bancakan, Penanganan Lambat: Sisanya Kurang dari 2 Milyar

Selebihnya saya berpesan pada teman-teman kades se Kabupaten Pati, harus bisa menyikapi warganya dengan baik dan bijak, karena warga Masyarakat sekarang ini sudah pada pintar semua, pastinya ia berharap yang terbaik untuk Desanya, agar anggaran-anggaran itu bisa tersalurkan dengan baik.

“Karena diera demokrasi ini, warga masyarakat taunya hanya menginginkan ketransparanan dalam pengelolaan uang yang sudah di gelontorkan dari pemerintah Pusat maupun Daerah ke Desa, apalagi jumlahnya yang Besar, hingga Milyaran rupiah per tahun,” imbuhnya.

Jadi hal-hal yang seperti itu, yang sudah terjadi di Kajen yang “diduga telah terjadi intervensi hingga tindak kekerasan” seharusnya tidak perlu terjadi, tidak perlu terlalu reaktif yang terlalu ekstrim, karena sudah tidak zamannya lagi,” tandas Om Bob.

Hingga berita ini diterbitkan pihak redaksi, belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kades Kajen yang terlibat dalam peristiwa malam itu (edit).

Baca Juga Berita Sebelumnya;

Gambar; animasi Google

(RN-RedCN)

FS dan PC Rayakan Ultah Pernikahan di Magelang, Sebelum Tembak Brigadir J

Agustus, 21, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | FS dan PC merayakan hari Ulang Tahun (Ultah) perkawinan mereka hingga dini hari pada 6 Juli 2022 lalu di Magelang, Jawa Tengah, akan tetapi tanpa diduga timbul keributan besar antara mereka setelah pesta tersebut selesai.

FS dan PC berjodoh yang dulunya adalah teman sekolah waktu di bangku SMPN 6 Makassar, Sulawesi Selatan, dimana FS adalah cucu Jendral Polisi Sambo calon Kapolri yang batal dilantik era Pangab/ Menhankam Jendral LB. Moerdani dan PC adalah anak dari pensiunan Kasdam Kodam Jaya. Jum’at (19/8/2022).

Pagi itu (7 Juli 2022) FS pulang ke Jakarta dengan pesawat kemudian PC menyusul pulang pagi sampai Jakarta lewat jalur darat keesokan harinya 8 Juli 2022, Keributan FS dan PC diduga karena FS ketahuan punya istri simpanan yang diduga R dan kebiasaan pesta malam dengan kalangan sosialita wanita artis cantik yang sering di media sosial.

FS juga diduga punya rahasia lain yang membuat PC marah besar. FS berbalik menuduh PC punya rahasia lain. FS menduga Josua adalah penyebab utama keributan rumah tangganya itu.

Peristiwa pembunuhan Brigadir Josua (J) pada 8 Juli 2022 di Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan itu diduga telah dilakukan oleh FS beserta para ajudan dan sopir pribadinya dengan cara sadis diduga adanya tindakan penembakan dan penyiksaan direkayasa dengan laporan PC ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tindakan pelecehan Seksual dengan kekerasan oleh J pada 9 Juli 2022 dan laporan polisi pada 8 Juli 2022 Percobaan Pembunuhan yang dilakukan Josua ke PC, yang dikemudian hari pihak Tim Investigasi Khusus bentukan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo,  menghentikan penyidikan karena tidak terbukti adanya peristiwa pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J terhadap PC, walaupun SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) belum jelas.

Oleh sebab itu, keluarga Brigadir J telah melaporkan PC yang telah membuat laporan palsu dan memfitnah J ke Bareskrim Mabes Polri. Akibat rekayasa dan rencana Pembunuhan Brigadir J yang duga dilakukan FS menyebabkan 63 personil anggota polisi dianggap terlibat merekayasa kasus tersebut, dimana 36 orang personil polisi di anggap melanggar Kode Etik kepolisian, dan 12 orang ditahan di Rutan Khusus Bareskrim Mabes Polri dan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, dimana FS beserta E, RR, dan KM dijadikan Tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Susilaningtyas mengatakan hasil pemeriksaan kedua LPSK pada 9 Agustus 2022 PC dianggap mengalami kecemasan dan depresi dimana ditemukan potensi risiko keberbahayaan terhadap diri sendiri ditandai dengan keadaan psikologis post traumatic stress disorder (PTSD) karena menyaksikan peristiwa itu.

Traumatis secara langsung dan mengalami kekerasan didepan mata dan terganggu kejiwaan dan sulit mengingat jelas urutan cerita kejadian maupun pikiran baik dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tidur, sehingga tidak bisa berkata jujur, terbuka dan ketakutan sendiri (paranoid) sehingga disarankan diobati secara rehab medis dan permohonan perlindungan korban ditolak LPSK  karena mungkin alasan psikis kesehatan dan diduga pelaku peserta (pemicu kejahatan).

Syarat saksi materiel harus memenuhi persyaratan :

1. Kesaksian pra saksi harus berdasarkan fakta dan pengetahuan saksi (pasal 171 HIR, pasal 308 Rbg, pasal 1907 BW),

2. Keterangan saksi berkaitan dan relevan dengan fakta perkara pidana.

3. Saling bersesuaian (mutual informity) dan tidak bertolak belakang (pasal 170 HIR, pasal 307 Rbg, pasal 1906 BW).

4. Testimonium de auditu (Yurisprudensi Putusan Kasasi MA No.239K/Sip/1973 dan Putusan MA No.308K/Sip/1959),

5. Setiap orang tidak boleh dipaksa menjadi saksi (pasal 139 jo pasal 143 HIR atau pasal 165 HIR jo pasal 170 Rbg),

6. Dikecualikan jika saksi keluarga (pasal 145 (1) HIR, paal 172 (1) Rbg, dan pasal 1910 KUHPer).

Dalam perkara Pidana saksi-saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi sesuai pasal 168 KUHAP walaupun sama-sama sebagai Tersangka/ terdakwa dan boleh mengundurkan diri sebagai saksi mahkota dijamin pspasal 170 KUHAP. Tapi bisa juga memberi keterangan tanpa sumpah sesuai pasal 171 ayat (2) KUHAP.

Dalam Putusan MA No.2437 K/Pid.sus/2011 tentang Saksi Mahkota harus ada pasal Penyertaan (saksi a de charge) atau sanksi meringankan. Jadi bila PC jadi tersangka bisa dimintakan jadi saksi Mahkota FS maupun sebaliknya, bukan hanya dalam perkara Pembunuhan juga berarti perkara pidana lainnya yang diduga adanya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimana ada juga isu tidak sedap FS adalah Ketua Satgassus Merah Putih Mabes Polri bukan memberantas Perjudian Online, Penipuan Trading Investasi, Peredaran Narkoba tetapi “ikut sebagai Sindikat Mafia Hukum” Kaisar Konsorsium 303. Saya melihat Satgassus Merah Putih berhasil dalam membantu BNPT dan Densus 88 Mabes Polri memberantas terorisme. Tetapi gagal dalam pemberantaskan Perjudian dan penipuan Online maupun Prostitusi Online membantu Menkoinfo, Kemendag dan memberantas peredaran narkoba bersama BNN.

(RN-RedCN)

Pejabat Koharmatau ikuti Peringatan Kemerdekaan RI ke- 77 Via Vicon

Agustus, 17, 22

 

Bandung – Cakranusantara.net | Para pejabat Koharmatau mengikuti upacara detik-detik Proklamasi ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 secara virtual yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Puskodal Makoharmatau. Rabu (17/8/2022).

Dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir, sehingga pelaksanaan kegiatan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kegiatan secara terpusat dipimpin langsung oleh Presiden Ir. Joko Widodo dari Istana Merdeka Jakarta dimulai pukul 10.00 Wib.

Upacara peringatan ke-77 HUT RI tahun 2022, ada hal yang membanggakan, yakni pengibaran dua bendera merah putih raksasa di langit ibu kota Jakarta yang merupakan hasil karya inovasi Koharmatau khususnya Depo pemeliharaan 70.

Giant Flag Merah Putih yang dikibarkan oleh dua elemen pesawat heli dari Skadron Udara 6 dan Skadron Udara 8 Pangkalan Udara Atang Sendjaja Bogor dapat berjalan lancar dan sukses, membuat seluruh keluarga besar Koharmatau merasa bersyukur dan bangga.

Sementara ditempat terpisah seluruh personel Koharmatau baik perwira, bintara, tamtama maupun pegawai negeri sipil melaksanakan Upacara Peringatan ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan upacara Makoharmatau, bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Koor Parik It Koharmatau Kolonel Tek Nurhasim. Upacara bendera berlangsung penuh lancar dan hikmat.

(Pen Koharmatau)

Nagih Janji Ganjar, Warga Puncel Gelar Aksi Upacara Kemerdekaan di Tengah Jalan

Agustus, 17, 22

Pati – Cakranusantara.net | Puluhan warga Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menggelar upacara bendera untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77 di tengah Jalan Raya Pati-Jepara, sambil Nagih janji.

Bukan tanpa alasan, upacara bendera di tengah jalan ini, sekaligus bentuk protes warga Puncel, lantaran jalan protokol sepanjang 6 kilometer di wilayah tersebut, rusak parah sejak 5 tahun lalu.

“Rusak sudah 5 tahunan ini, jalan yang rusak 5-6 kilometer itu di sini, belum keseluruhan jalan protokol,” kata Koordinator Aksi, Fuad Saifurrohman di lokasi.

Diungkapkannya, warga telah berkali-kali mengeluhkan rusaknya jalan kepada pemerintah. Hanya saja selama itu pula, belum ada penanganan untuk membenahi jalan penghubung Kabupaten Jepara dengan Pati.

“Cuma janji, tidak pernah ada kejelasan. Supaya pemerintah segera membenahi biar layak untuk aktivitas warga,” jelasnya.

Ia menegaskan bakal membawa lebih banyak massa, jika aksi sekaligus upacara bendera di tengah jalan ini tidak direspon oleh pemangku kebijakan.

“Tuntutan kami jalan segera diperbaiki. Kami akan membawa lebih banyak massa untuk kompak menanami jalan yang tidak layak ini dengan pisang kalau perlu,” imbuhnya.

Terlebih rusaknya jalan yang sudah menahun ini, banyak memakan korban. Dampak kesehatan juga terasa, akibat debu jalanan.

Terlepas dari itu, upacara bendera ini sebagai pengingat akan jasa-jasa para pahlawan di momen HUT Kemerdekaan ke-77 RI.

“Upacara bendera selain untuk mengingat jasa pahlawan. Warga desa puncel kompak agar pemerintah kabupaten, provinsi, atau dalam hal ini pemerintah melihat kondisi jalan Desa Puncel tidak layak,” ungkapnya.

(Ed/CN)

 

Terpilih Jadi Paskibra Itu Kebanggaan, Jalankan Tugas Dengan Amanah

Agustus, 16, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Bupati Pati Haryanto mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (15/8/2022) yang akan bertugas pada 17 Agustus 2022 nanti.

Adapun upacara tersebut juga dihadiri Sekda Pati, Kapolres Pati, Dandim 0718/Pati, sejumlah pihak terkait serta para orang tua dari para paskibra yang turut menyaksikan pengukuhan.

Bupati Haryanto menilai, menjadi bagian dari Paskibra merupakan suatu kebanggaan tersendiri sebab tidak semua orang terpilih dan mampu mengemban amanah mengibarkan bendera pusaka.

“Paling tidak nantinya dapat menjadi sejarah dan tercatat dalam kehidupannya telah terpilih menjadi paskibra. Selamat bertugas dan selamat membawa bendera pusaka merah putih”, ujar Haryanto.

 

Ia pun menegaskan bahwa dahulu, bendera merah putih merupakan bukti memperebutkan tanah air dari penjajah. Namun demikian, dalam pelaksanaan Upacara 17 Agustus nanti, masih mengacu pada protokol kesehatan.

Haryanto pun tak lupa mengucapkan terima kasih pada para orang tua yang telah mendukung dan memotivasi putra – putrinya menjadi paskibra. Sebab, menjadi paskibra harus melalui seleksi yang panjang dan ketat.

“Kalau tingkat provinsi bahkan nasional pun bukan orang – orang sembarangan yang terpilih. Namun, memiliki bekal yang mumpuni”, tegasnya.

Selain itu, Haryanto menyebut bahwa keterlibatan pada Paskibraka tingkat kabupaten bisa menjadi awal karier yang baik. Terutama bagi yang ingin berkarier di dunia TNI-Polri.

Bupati Haryanto berharap pelaksanaan Upacara 17 Agustus nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun belum bisa dilaksanakan seperti sebelum adanya pandemi Covid – 19, setidaknya melalui para paskibra ini masyarakat dapat melepas kerinduan tentang peringatan HUT ke – 77 RI pada 17 Agustus.

(po1/PO/MK)