Dankoharmatau Buka Lomba Menembak TNI-Polri

Oktober, 22, 22

Bandung – Cakranusantara.net | Komandan (Dankoharmatau) resmi membuka Lomba Tembak TNI-Polri sewilayah Gartap II/Bandung dalam rangka HUT ke-59 Koharmatau di lapangan Tembak Mako Kopasgat, Margahayu, Kabupaten Bandung.

Lomba itu, melombakan pistol eksekutif (20 m), pistol (15 m) falling plat, pistol presisi (20 m) 2 tangan, dan pistol presisi (20 m) 1 tangan, yang diikuti oleh personel TNI-Polri wilayah Gartap II/ Bandung.

Dankoharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari bibit-bibit atlet menembak dan yang lebih utama adalah menjalin silaturahmi dan sinergisitas antara TNI- Polri.

Bukan diutamakan mencari juara, tetapi untuk meningkatkan keterampilan dan bentuk sinergisitas serta ajang silaturahmi agar lebih solid dan kompak antara TNI dan Polri sewilayah Gartap II/Bandung,” ujarnya. Sabtu (22/10/2022).

Pada lomba menembak Pistol Executive Pati 20m, juara pertama Marsma TNI Ronny Irianto Wadan Seskoau, juara kedua Marsda TNI Kusworo Aspers Pang TNI dan juara ketiga Marsma TNI Budi Sumarsono, Wadan Kopasgat.

“Sedangkan untuk kategori Duel Plat Pati juara pertama Marsda TNI Kusworo, juara kedua Marsma TNI Ronny Irianto dan juara ketiga Brigjen TNI I Gede, Wadan Pussenarhanud,” lanjutnya.

Sementara itu, Untuk kategori perorangan menembak pistol presisi 1 tangan (20m), juara pertama diraih Pratu Ali Setiawan Yonif/330, juara kedua Lettu CAJ (K) Oktavin dari Pusdikif dan juara ketiga Praka Rohmat Adi Yonif/330.

“Pistol kategori beregu TNI-Polri, juara pertama diraih oleh Yonif/330, juara kedua regu Koharmatau dan juara ketiga regu Gartap II/Bandung, untuk kategori menembak pistol perorangan presisi 2 tangan (20 m) sebagai juara pertama Pratu Ali Setiawan Yonif/330, juara kedua Kapten Lantik dari Seskoad dan juara ketiga Briptu Tri Setio dari Brimob Polda Jabar,” tutupnya.

(*/RN-Red)

Sambut Hari Santri, Pj Bupati Pati Ziarah ke Taman Makam Pahlawan

Oktober, 22, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, jelang peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2022 lakukan ziarah di makam Gus Muhammad Hasyim Mahfudh (Gus Hasyim) taman makam pahlawan Giri Dharma.

Hal itu juga rutin dilakukan oleh Kepala Daerah terdahulu setiap peringatan hari santri. Menurut sejarah, Gus Hasyim wafat pada tahun 1949. Beliau merupakan sosok santri yang juga merupakan pahlawan pascakemerdekaan.

Tak hanya itu, Gus Hasyim merupakan salah satu santri yang turut menyambut dalam seruan resolusi jihad dari Rais Akbar Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Sebelum kegiatan ziarah di makam Gus Hasyim, didahului dengan apel bersama. Selaku ketua rombongan, Henggar juga berkesempatan memimpin apel. Secara simbolis ia meletakkan karangan bunga di tugu TMP Giri Dharma dilanjutkan dengan tabur bunga serta do’a bersama di makam Gus Hasyim.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam kesempatan itu mengatakan, perjuangan Gus Hasyim dapat menjadi teladan bagi para santri dan masyarakat pada umumnya.

“Terlebih Gus Hasyim merupakan seorang ulama di Pati. Kita yang masih ada saat ini termasuk generasi-generasi muda. Paling tidak, bisa lebih menghargai jasa-jasa pahlawan. Mudah-mudahan jiwa keteladanan beliau dapat dicontoh para pemuda, khususnya santri yang ada di Pati,” katanya. Jum’at (21/10/2022).

Menurut Henggar, tantangan santri kedepan adalah bagaimana agar para santri ini mampu bersaing dan menjawab tantangan zaman. Meskipun terfokus pada ilmu-ilmu keagamaan, namun demikian santri juga harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi.

“Era digitalisasi ini menjadi tantangan kita semua. Oleh karena itu, santri juga harus melek teknologi. Selalu update terhadap kondisi terkini,manfaatkan teknologi dengan baik untuk kemajuan bersama,” pungkasnya.

Hadir dalam ziarah tersebut, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Forkopimda Kabupaten Pati, Ketua PCNU Kabupaten Pati KH. Yusuf Hasyim beserta jajaran, Fatayat dan Muslimat, Pramuka, perwakilan santri serta pasukan TNI Polri dan perwakilan banser.

(*/Red)

Lapas Pati Gelar Pelatihan Penanganan Kebakaran Guna Tingkatkan Kesiagaan Petugas

Oktober, 22, 22

Pati – Cakranusantara.net | Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati gelar pelatihan pemadaman kebakaran dengan menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Pati, Jawa Tengah di halaman Lapas Pati.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pengamanan, sejumlah perwakilan staf kantor baik pria maupun wanita.

Sementara dari pihak Pemadam Kebakaran (Damkar) dikomandoi oleh Wahyu Widiatmoko sebagai pemateri dan didampingi Tiga stafnya.

Kalapas Pati melalui Kasi Binadik dan Giatja Topan Ahmad Hadian mengucapkan, terima kasih kepada DPKP Pati yang telah bersedia memberikan pelatihan di Lapas Pati. Kami sangat berharap kerja sama ini terus terjalin.

“Kepada peserta pelatihan, agar dapat menyerap ilmu dari pelatihan ini kepada para peserta pelatihan, tolong ikuti kegiatan dengan baik, ambil ilmu dari pelatihan ini sehingga kedepanya dapat kita aplikasikan di Lapas Pati,” himbau Topan. Sabtu (22/10/2022).

Dalam pelatihan itu, menggunakan 3 teknik pemadaman api, yakni dengan menggunakan karung goni, Alat Pemadam Api Ringan (Apar) dan menggunakan Nozzel yang mendapat tekanan dari pompa air mobil Damkar.

“Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan terhadap setiap petugas Lapas Pati tentang cara memadamkan api dengan benar, sehingga apabila terjadi musibah kebakaran, api dapat dengan cepat dipadamkan dan tidak menyebar luas ke area lain,” tandasnya.

(*/Red)

Pengertian Perjanjian Internasional dan Macamnya

Oktober, 22, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Perjanjian internasional memiliki pengertian sebuah kesepakatan yang dibuat oleh suatu negara dengan negara lain atau sejumlah negara yang disahkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang terlibat.

Dengan adanya Perjanjian Internasional ini, biasanya akan menghasilkan suatu hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut.

Adapun pengertian perjanjian Internasional secara umum menurut tiga (3) ahli mengutarakan;

1. Oppenheimer – Lauterpacht mengartikan perjanjian Internasional itu merupakan suatu persetujuan antar negara yang mana diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban.

2. B. Schwarzenberger mengemukakan bahwa perjanjian internasional merupakan persetujuan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban dalam hukum internasional yang mengikat, dan terjadi antara subjek hukum internasional yaitu negara-negara atau lembaga-lembaga internasional.

3. Dr. Muchtar Kusumaatmadja, S.H, LLM menyatakan bahwa perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu yang dilakukan antar bangsa.

Sementara menurut Undang-undang dan konvensi

1. Konvensi Wina 1969

Perjanjian Internasional berdasarkan konferensi Wina tahun 1969 merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengadakan akibat hukum tertentu yang dilakukan oleh dua negara atau lebih.

2. Konvensi Wina 1986

Konvensi Wina tahun 1986 menjelaskan bahwa perjanjian Internasional merupakan persetujuan Internasional yang dalam hukum Internasional diatur dan ditandatangai secara tertulis oleh antar negara atau lebih, antar organisasi Internasional, atau antar satu atau lebih organisasi Internasional.

3. UU no 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

Perjanjian yang memiliki sebutan atau bentuk apapun dan diatur dalam hukum Internasional dan secara tertulis dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain baik satu atau lebih, organisasi Internasional, atau subjek hukum Internasional lainnya, yang dapat menimbulkan kewajiban dan hak yang bersifat hukum publik terhadap pemerintah Republik Indonesia.

4. UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional

Perjanjian Internasional ini merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum Internasional baik dalam bentuk apapun dan nama apapun yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan kewajiban dan hak di bidang hukum publik.

Latar Belakang

Perjanjian Internasional itu sendiri sebenarnya memili latar belakang, dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yang dibuktikan dengan penemuan prasasti berisi perjanjian perbatasan wilayah yang dilakukan oleh penguasa Umma dan Lagash di Sumeria kuno pada kisaran tahun 2100 SM.

Menyusul kemudian perjanjian Kadesh yang disepakati oleh Raja Het Hattusilli III dan Raja Fir’aun Ramses II sebagai bentuk penyalesaian perang antara keduanya.

Perjanjian Internasional pada masa peradaban kuno masih mencakup tentang budaya dan wilayah geografis saja dan belum ada konsep organisasi dan hukum internasional seperti yang ada pada masa modern.

Seiring berjalannya waktu, hubungan antar negara terus mengalami perkembangan-perkembangan dan pada tahun 1625, Hugo Grotius, seorang pakar hukum Amerika menjelaskan tentang teori traktat yang diatur berdasarkan keadilan, namun pada masa itu perjanjian Internasional yang berlaku belum menerapkan aturan dasar yang harus dipatuhi semua negara.

Pembahasan tentang traktat semakin gencar dilakukan pasca perang dunia I, secara tertulis hingga ribuan perjanjian yang didaftarkan ke sekretariat Liga Bangsa-Bangsa. Lagi-lagi di masa itu perjanjian internasional belum sempurna karena masih terdapat penjelasan yang masih rumpang dan belum memberikan sumbangsih yang berarti kepada perkembangan hukum Internasional.

Kemudian, pada tahun 1969, diadakanlah konvensi Wina yang membahas rancangan perjanjian Internasional yang dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk oleh PBB yaitu Komisi Hukum Internasional.

Setelah itu, penetapan hasil rumusan konvensi Wina 1969, perjanjian Internasional kemudian menemui titik terang dan akhirnya diberlakukan hingga sekarang.

Jenis Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional itu sendiri memiliki jenis yang sangat banyak, yang disesuaikan dengan beberapa hal, lebih jelasnya mari kita bahas perjanjian Internasional yang telah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan isinya

Berdasarkan isinya, perjanjian Internasional ini juga dibagi lagi menjadi beberapa :

a. Perjanjian yang berisi tentang ekonomi.

b. Perjanjian yang berisi tentang politik.

c. Perjanjian yang berisi tentang kesehatan.

d. Perjanjian yang berisi tentang batas wilayah.

e. Perjanjian yang berisi tentang hukum.

Contoh perjanjian Internasional berdasarkan isinya adalah SEATO, ANZUS, NATO, IMF, IBRD, dan CGI.

2. Berdasarkan proses/ tahapan pembuatannya

Proses atau tahapan pembuatan perjanjian Internasional masih dibagi lagi menjadi dua jenis, bersifat penting dan bersifat sederhana.

Perjanjian yang bersifat penting akan melalui tahapan-tahapan yang lebih panjang dibanding perjanjian sederhana, melalui proses perundingan antar negara, proses penandatanganan, dan proses ratifikasi.

Sedangkan perjanjian yang bersifat sederhana hanya melalui dua tahapan yaitu perundingan dan penandatanganan.

Contoh jenis perjanjian Internasional berdasarkan tahapan pembuatannya adalah perjanjian masalah wabah AIDS yang mencakup penanggulangan dan karantina, serta perjanjian masalah batas negara, baik laut maupun teritorial lautan.

3. Berdasarkan subjeknya

Perjanjian Internasional juga diklasifikasikan berdasarkan subjek atau pihak yang melakukan perjanjian, di antaranya adalah:

a. Perjanjian yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain baik satu maupun lebih, di mana negara tersebut merupakan subjek hukum internasional.

b. Perjanjian yang dilakukan oleh suatu negara dengan subjek hukum Internasional yang dapat berupa organisasi Internasional dan lain-lain.

c. Perjanjian yang dilakukan oleh satu subjek hukum Internasional dengan yang lainnya kecuali negara, dapat berupa antar organisasi Internasional.

Contoh perjanjian Internasional berdasarkan subjeknya adalah kerjasama antara MEE dengan ASEAN.

4. Berdasarkan pihak yang terlibat

Perjanjian Internasional berdasarkan pihak yang terlibat, dibagi menjadi dua yaitu bilateral dan multilateral dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang melibatkan dua pihak atau dua negara yang sifatnya khusus yaitu berisi hal yang hanya menyangkut kepentingan kedua belah pihak yang terlibat. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang bersifat tertutup, karena selain pihak yang bersangkutan, pihak lain atau pihak ketiga tidak akan dibiarkan ikut campur didalamnya.

b. Perjanjian multilateral atau Law Making Treaties yaitu perjanjian yang melibatkan banyak pihak dan bersifat terbuka karena mengatur hal-hal yang tidak hanya menyangkut pihak yang terlibat saja, akan tapi kepentingan umum sehingga memungkinkan pihak lain untuk ikut serta di dalamnya.

Contoh perjanjian Internasional berdasarkan pihak yang terlibat adalah konvensi Wina 1961, konvensi hukum laut 1958, konvensi Jenewa 1949, dan perjanjian antara Indonesia dan Filipina yang berisi pemberantasan bajak laut.

5. Berdasarkan fungsinya

Berdasarkan fungsinya, jenis perjanjian Internasional dibagi menjadi dua yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu hukum dan perjanjian khusus, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perjanjian yang membentuk hukum ( Law making treaties ) yaitu perjanjian yang bersifat multilateral karena perjanjian tersebut membentuk sebuah hukum dan meletakkan kaidah serta ketentuan hukum untuk masyarakat Internasional.

b. Perjanjian khusus ( Treaty contract ) merupakan perjanjian yang bersifat khusus karena hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak terkait atau yang mengadakan perjanjian itu, treaty contract biasanya berupa perjanjian bilateral antar negara.

Contoh perjanjian berdasarkan fungsinya adalah perjanjian antara Indonesia dengan Republik Rakyat China tentang dwikewarganegaraan, dimana isi perjanjian tersebut hanya mengikat antara kedua pihak.

Fungsi dan Manfaat

Secara umum, fungsi perjanjian Internasional adalah untuk menjalin kerjasama yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan dalam konteks perjanjian multilateral fungsinya adalah membuat ketentuan hukum yang berlaku bagi warga Internasional.

Fungsi dan manfaat perjanjian Internasional lainnya adalah untuk mempermudah komunikasi dan transaksi antara satu negara dengan negara lain serta menjadi sarana untuk menjalankan kerjasama Internasional secara damai dengan adanya sumber hukum Internasional.

Tahapan-tahapan

1. Perundingan, adopsi, otentikasi

Perundingan merupakan sebuah proses awal untuk melakukan sebuah perjanjian Internasional, dimana negara atau pihak yang terlibat akan mengirimkan utusan baik satu atau beberapa orang dengan surat kuasa penuh untuk mewakili dalam proses perundingan, adopsi naskah dan otentikasi.

Beberapa negara terkadang memberikan surat kuasa yang bersifat permanen kepada perwakilan untuk mewakili menyampaikan kehendak negara tersebut dalam setiap perundingan agar tidak selalu mengeluarkan surat kuasa setiap melakukan perjanjian.

Namun ada delegasi negara yang tidak membutuhkan surat kuasa dalam mewakili negaranya dalam perundingan yaitu menteri luar negeri, kepala pemerintahan, dan kepala negara.

Setelah selesai melakukan proses perundingan, adopsi naskah akan dilakukan oleh negara yang terlibat dalam perundingan kecuali jika pihak yang terlibat tersebut berkehendak lain sesuai yang diatur dalam konvensi Wina 1969 pasal 9. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa dibutuhkan dua per tiga persetujuan dari negara yang hadir untuk melakukan adopsi naskah dalam suatu konferensi Internasional, kecuali negara-negara yang terlibat memutuskan kehendak yang lain.

Prosedur selanjutnya yang juga diatur dalam konvensi Wina 1969 yaitu prosedur otentikasi dokumen dimana negara-negara yang terlibat dalam perjanjian dapat menentukan prosedur tersebut dengan cara masing-masing.

Selain itu, konvensi Wina 1969 juga mengakui prosedur otentikasi tradisional yang dilakukan dengan cara initialling yaitu dimana perwakilan setiap negara yang menjadi perunding utama menuliskan inisial namanya di bawah setiap halaman naskah perjanjian. Prosedur tradisional juga dapat melalui proses penandatanganan ad referendum yang mana perjanjian akan dianggap sah setelah melewati proses penandatangan yang telah dikonfirmasi.

2. Penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi

Dalam melakukan perjanjian, suatu negara atau subjek hukum Internasional harus menempuh beberapa cara sebagai itikad bahwa mereka bersedia terikat dalam perjanjian, beberapa cara yang dilakukan adalah penandatangan ( signature ), pengesahan (ratifikasi), penyetujuan (approval) atau penerimaan (acceptance), aksesi dan beberapa cara lainnya dengan persetujuan pihak yang terlibat. Biasanya, sebelum melakukan perjanjian Internasional, pihak-pihak yang terlibat akan menentukan prosedur yang akan dilakukan dalam proses perjanjian.

Pada konvensi Wina pasal 12 menyatakan bahwa penggunaan prosedur penandatanganan bisa saja dilakukan negara-negara yang terlibat menyetujuinya dan telah diatur dalam traktat.

Agar lebih jelas mari kita lihat kasus yang pernah terjadi antara Irak dan Kuwait dimana mereka melakukan perjanjian tentang perbatasan pada tahun 1963, namun pada tahun 1990, Irak menganggap bahwa perjanjian tersebut belum sah dan tidak berlaku karena mereka hanya sekadar menandatangani perjanjian tersebut. Namun, Dewan Keamanan PBB dengan tegas mengatakan bahwa perjanjian tersebut telah terdaftar di PBB dan tidak memerlukan prosedur ratifikasi setelah proses penandatanganan.

Selanjutnya, adalah prosedur pertukaran dokumen berupa nota diplomat yang dilakukan masing-masing pihak sesuai yang diatur oleh konvensi Wina 1969 pasal 13, traktat yang telah ditukar akan dianggap sah ketika pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan prosedur konstitusionalnya dan memberitahukan kepada pihak ketiga. Prosedur tersebut hampir mirip dengan proses ratifikasi yang dalam konvensi Wina 1969 didefinisikan sebagai tindakan negara yang telah menyetujui untuk terikat dalam sebuah perjanjian atau traktat dalam taraf Internasional.

Selanjutnya, pasal 14 (2) dalam konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa prosedur penyetujuan dan penerimaan hampir mirip dengan ratifikasi dari segi syaratnya.

Sementara itu, untuk prosedur aksesi, beberapa perjanjian multilateral mungkin membutuhkannya, sebagai contoh adalah perjanjian yang telah melewati tenggang waktu sehingga tidak dapat ditandatangani. Namun prosedur tersebut hanya bisa dilakukan jika pihak yang terlibat dalam perjanjian menyetujuinya dan perjanjiannya memungkinkan untuk dilakukan aksesi.

3. Pengakhiran, penangguhan, dan penarikan

Pengakhiran perjanjian (termination) merupakan istilah yang digunakan apabila salah satu pihak dalam perjanjian bilateral memutuskan untuk mengakhiri keterlibatan dalam perjanjian, sedangkan penarikan (withdrawal) digunakan dalam perjanjian multilateral yang mana salah satu pihak tidak bersedia mengakhiri perjanjian.

Beberapa faktor yang menyebabkan suatu perjanjian berakhir, ditarik atau ditangguhkan adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian, salah satu pihak yang memutuskan perjanjian, tujuan perjanjian yang telah tercapai, dan lain sebagainya.

4. Suksesi perjanjian

Suksesi perjanjian merupakan kondisi dimana suatu negara atau pihak yang terlibat dalam perjanjian Internasional mengalami perubahan kedaulatan baik karena pembubaran negara maupun pergantian pemerintahan.

Dalam kasus tersebut negara yang baru terbentuk akan mewarisi dan terikat dalam perjanjian yang telah melalui proses ratifikasi oleh negara sebelumnya, namun dalam keadaan tertentu pewarisan perjanjian tersebut tidak harus diberlakukan kepada negara baru yang bersangkutan.

5. Ketidakabsahan

Akibat hal-hal tertentu, perjanjian Internasional juga dapat mengalami ketidakabsahan, sebagai contoh jika di dalam perjanjian tersebut terdapat kekeliruan atau salah satu pihak melakukan kecurangan atau memaksa pihak lain dalam pembentukan perjanjian.

Perjanjian yang dianggap tidak absah karena hal-hal tersebut secara otomatis batal, terutama jika isi di dalamnya melanggar norma atau hukum Internasional seperti yang disebutkan dalam konvensi Wina 1969 pasal 52 dan pasal 64.

6. penyimpanan, pendaftaran dan publikasi

Setelah semua proses perjanjian selesai dilakukan, hal terpenting selanjutnya adalah proses penyimpanan dokumen perjanjian yang mana terdapat perbedaan antara perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.

Dalam perjanjian bilateral biasanya kedua pihak sama-sama menyimpan dokumen asli yang telah ditandatangani, kecuali jika mereka sepakat untuk hanya membuat satu dokumen yang disimpan oleh salah satu pihak atau meminta pihak ketiga untuk menyimpannya.

Sementara itu, dalam perjanjian multilateral, salah satu pihak atau negara akan ditunjuk untuk menyimpan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani. Selain itu, pihak yang ditunjuk terkadang juga merupakan staf administrasi dari organisasi yang mengadakan perjanjian atau organisasi Internasional.

Dalam piagam PBB pasal 102 (1) dan konvensi Wina 1969 pasal 80 mewajibkan kepada negara anggota untuk mendaftarkan perjanjian yang telah dilakukan kepada sekretariat PBB untuk kemudian diterbitkan, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya perjanjian terselubung yang sering terjadi saat masa perang dulu.

Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional

Status perjanjian Internasional dalam hukum nasional Republik Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan karena baik hukum, praktik, dan doktrin Indonesia mengenai hal tersebut masih belum mengalami perkembangan sehingga sering menimbulkan masalah praktis.

Hal tersebut terjadi karena sistem hukum Indonesia yang masih belum memiliki hukum dan doktrin yang terkait dengan perjanjian Internasional.

Contoh Perjanjian Internasional Indonesia dengan Amerika

Indonesia telah banyak menjalin kerjasama dan perjanjian Internasional dengan negara-negara lain di dunia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah Amerika.

Berikut adalah perjanjian yang dibuat Indonesia dengan Amerika Serikat:

1. Bidang Perdagangan

a. Exchange of notes about agreement on 5 November 1960 (pertukaran nota mengenai persetujuan tanggal 5 November 1960)

b. Persetujuan komoditas pertanian antara Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika dengan judul-1 pengembangan perdagangan pertanian dan undang-undang bantuan tahun 1954 sebagaimana yang telah diamandemen (5 November 1969)

2. Bidang Finansial

a. Perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dengan AID pinjaman No 497- N-01 4

b. Pertukaran nota antara Pemerintah Republik Indonesia (23 Maret 1961) dan Pemerintah Amerika Serikat (31 Maret 1961) mengenai personil yang bertugas di luar negeri.

3. Bidang Investasi

a. Pertukaran nota antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang investasi di Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1967

Demikianlah kurang lebih ulasan tentang perjanjian Internasional yang telah kami rangkum, semoga bermanfaat dan dapat menjadi sebuah referensi bagi teman-teman yang ada di Universitas. Khususnya, yang ingin mempelajari seluk beluk tentang perjanjian Internasional pada pelajaran Ilmu Hukum Internasional. Diterbitkan, Sabtu (22/10/2022).

(RN-Red)

Dankoharmatau Terima Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama

Oktober, 21, 22

Bandung – Cakranusantara.net |  Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono, menerima tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama dari Presiden Republik Indonesia.

Acara penyematan Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman. M.Si., serta para Pejabat Mabesau.

Dalam pemberian Bintang itu disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, di Markas Besar (Mabes) TNI AU Cilangkap Jakarta. Jumat (21/10/2022).

Penyematan tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama ini hakikatnya wujud penghargaan negara kepada prajurit TNI Angkatan Udara (AU) yang telah menunjukkan kemampuan dan jasa luar biasa melebihi panggilan tugas untuk kemajuan dan pembangunan TNI.

Selain Dankoharmatau delapan Perwira Tinggi TNI AU turut mendapat tanda kehormatan yang sama diantaranya Marsda TNI dr. Didik Kestito Dosen Tetap Unhan, Marsda TNI Arif Widianto (Han) Ta Ahli Pengajar Bid. Hubungan Internasional Lemhanas, Marsda TNI Andi Heru Wahyudi Deputi Bid. Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas, Marsda TNI Maman Suherman Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas, Marsda TNI Danang Hadi Wibowo Kapusku TNI, Marsda TNI I Wayan Sulaba Asintel Kasau, Marsda TNI Eding Sungkana (Han) Wadan Kodiklatau serta Marsda TNI Widyargo Ikoputra Pangkoopsud 2 Makassar.

(*/Red)

Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Lewat Pentas Seni Mendapat Dukungan Pj Bupati Pati

Oktober, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyebut sosialisasi lebih efektif melalui pentas seni dan budaya saat menghadiri sosialisasi gempur rokok ilegal. Karena dinilai merugikan Negara Milyaran rupiah.

Hal itu dikatakan Henggar di sela-sela pertunjukan ketoprak yang digelar di Plaza Pragola Pati. Henggar juga memaparkan, saat ini peredaran rokok ilegal masih saja ditemukan di beberapa pasar.

“Meskipun prosentasenya dalam jumlah kecil, tentunya dalam hal ini, pemerintah harus tetap menggempur peredaraan rokok ilegal tersebut, tentunya ini kan tidak ada kontribusi pajak ke pemerintah, kan gak bayar cukai,” papar Henggar.

Kalau disini (Pati) biasanya peredaran rokok ilegal itu masih di pasar-pasar, katakanlah bukan toko-toko retail. Rata-rata peredarannya di toko-toko kecil, kelontong itu kadang-kadang, tapi tidak banyak.

“Dengan menggandeng pelaku seni, Henggar berharap bahwa sosialisasi gempur rokok ilegal yang disampaikan lebih mengena ke masyarakat. Dengan kita libatkan seniman, nanti juga akan lebih mengena ke masyarakat secara umum,” lanjut Henggar.

Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi penyambung lidah kebijakan pemerintah. Kemudian bagaimana kita juga bisa nguri-nguri budaya jawa dan tujuan kita (sosialisai rokok ilegal) juga terpenuhi

“Pagelaran pentas seni budaya ini, sekaligus bisa dijadikan momentum untuk pelestarian budaya. Sehingga ia berharap ada beberapa dampak positif yang dihasilkan,” pungkasnya.

(*/Red)

Tipiter : Opini Publik Terus Berkembang di Forum Diskusi dan Keadilan

Oktober, 20, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Opini Publik tampak terus berkembang. Sehingga sangat layak dikaji dan dianalisis oleh para pakar hukum. Terlebih siapa yang harus bertanggungjawab atas Pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau bisa disebut Brigadir J.

Uraian secara umum ;

1. Siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang sudah terjadi. jawabnya adalah Pelaku tindak pidana itu sendiri, yaitu pelaku tunggal/ Dader atau Pleger dan turutserta atau Deelneming/ Medeplegtegheid.

Dalam kasus itu pelakunya adalah turut serta atau Delneming. Pada dasarnya turut serta ini ada dua jenis aktor Intelektualnya;

1. Uitlokker (Penganjur) yaitu orang yang menganjurkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Siapa yang sianjurkan tentu orang yang dapat dipengaruhinya. Bagaimana cara mempengaruhinya yaitu dengan cara :

a. Menyediakan sarana untuk melakukan tindak pidana.

b. Menyediakan dan memberikan sejumlah uang, barang atau penghapusan hutang agar orang yang turut serta terpengaruh dalam melakukan apa yang dia kehendaki oleh Uitlokkernya/ penganjurnya.

“Disebut penganjur terkandung maknanya sama seperti saran, advis, dimana orang yang dianjurkan bebas memilih apakah bersedia melakukan anjuran dari aktor materilnya atau sebaliknya menolak“.

c. Ada kesepakatan tentang (harus dibuktikan adanya kesepakatan penganjur dengan orang yang dianjurkan) tentang Tindak pidana apa yang hendak dilakukan, jika anjuran adalah “Hajar” maka akibatnya berupa luka berat, jika anjurannya “Tembak” maka akibatnya korban mati.

Tanggungjawab penganjur hanya pada akibat luka berat karena anjurannya hanya berupa “hajar”, akan tetapi orang yang dianjurkan (pleger) yang menembak, tanggung jawabnya sampai pada matinya si korban.

d. Kesepakatan tentang cara-cara melarikan diri dan menghilangkan alat bukti untuk menghilangkan jejak pembunuhan.

Syarat ini harus dibuktikan oleh penuntut agar Ferdy Sambo (FS) dapat disebut sebagai Uitlokker (aktor) intelektual dan lainnya sebagai medepleger dalam hal ini ( FS, RR, MK dan Bharada E ) dan dari medepleger ini, ada plegernya yaitu eksekutor yang menyebabkan matinya si korban J.

Dalam kasus ini, Rekonstruksi kedua, tembakan Bharada E, tidak langsung mematikan korban, tapi masih mengerang yang akhirnya FS menembak kepala J yang menyebabkan kematian, ( harus dibuktikan hasil otopsi ). Berarti FS sebagai Aktor Intelektual sekaligus sebagai Pleger. Hukuman bagi aktor intelektual lebih berat dibanding hukuman pada pleger maupun medepleger ( RR, MK dan Bharada E ).

2. Doenpleger atau menyuruh lakukan yaitu orang yang disuruh melakukan tindak pidana, dengan syarat;

a. Suruhan tidak disertai imbalan atau tanpa memberikan sesuatu pada orang yang disuruh.

b. Orang yang disuruh bersedia, atau mau melakukan suruhan adalah murni untuk memenuhi kehendak doenplegernya.

c. Pada Doenpleger terdapat kesenjangan kedudukan atau jabatan sosial, antara orang yang menyuruh dan yang disuruh. Secara gramatikal menyuruh berarti memerintah yang tidak bisa ditolak oleh orang yang disuruh.

Karenanya orang yang disuruh tidak punya mensrea (niat jahat), yang menyuruhlah yang punya mensrea, itu sebabnya orang yang disuruh tidak di hukum, atau tidak pertanggung jawabkan, yang menyuruh yang punya mensrea yang di hukum, tapi pada Uitlokker atau penganjur, baik penganjur maupun yang dianjurkan kedua-duanya dihukum/ dipidana.

d. Mensrea atau niat jahat dari orang yang dianjurkan, pada Uitlokker/ Penganjuran timbul saat orang yang dianjurkan menyetujui anjuran uitlokker, itu sebabnya mensrea dan motif orang yang dianjurkan sama dengan mensrea dan motif dari penganjurnya, sehingga berbeda dengan doenpleger atau menyuruh melakukan. Pada Doenpleger atau menyuruh melakukan tindak pidana, terdapat hal-hal sebagai berikut ;

a. Ketidaktahuannya tentang perbuatan yang disuruh, sebagai tindak pidana atau tidak, karenanya bersedia melakukan suruhan tersebut. ( Atasan menyuruh anak buah mengambil uang dari bank, setelah diambil langsung di OTT sama KPK pada hal tidakntau kalau uang yang diambil adalah uang korupsi ).

b. Tidak mempunyai mensrea dan motif untuk timbulnya tindak pidana, yang memiliki mensrea adalah orang yang menyuruh atau aktor intelektual, karenanya yang disuruh tidak dapat dipidana.

Baca Juga : Tipiter: Pendapat Pakar Hukum Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Tipiter, Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang

Kesimpulan

1. Dari Uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum berupa hasil rekonstruksi kedua dan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP), tampaknya Bharada E tidak masuk kualifikasi sebagai turut serta dalam melakukan Pembunuhan berencana itu.

Karena tidak ikut memutuskan dan menyepakati tentang pembunuhan yang sudah mulai di rencanakan sejak di Magelang, saat laporan dugaan Pelecehan seksual PC. ( Syarat perencanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai persiapan sejak dari Magelang sebelum dilaksanakan penembakan ).

Dalam hal ini, Bharada E baru mendapat perintah atau suruhan untuk menembak J, saat dirumah dinas di lantai dua (tempat eksekusi dilakukan), jadi unsur adanya tenggang waktu yang cukup antara niat dengan perbuatan penembakan oleh bharada E tidak terpenuhi.

2. Penembakan yang dilakukan oleh Bharada E, masuk kualifikasi pasal 338 KUHP, bahkan bukan tidak mungkin menjadi pelanggaran pasal 354 ayat 2, ( Penganiayaan berat yang disengaja mengakibatkan kematian ), jika pengacara dapat membuktikan bahwa akibat tembakan Bharada E tidak langsung mengakibatkan kematian J karena masih mengerang -erang.

3. Bharada E dapat dikualifisir melakukan penembakan untuk melaksanakan perintah dari atasannya ( Syarat pasal 51 KUHP.

1). Adanya Perintah yang diberikan oleh atasan langsung oleh pelaku, dalam hal ini adalah FS.

2). Perintah tidak dapat ditolak karena adanya suatu keadaan darurat atau hal yang tidak normal dengan mengancam akan membunuh bharada E dengan keluarganya, meskipun yang bersangkutan tahu menembak j adalah pelanggaran hukum ( ini pernyataan dari pengacaranya yang dulu sebelum diganti ), maka Pengacara harus dapat membuktikannya. Sehingga masuk sebagai alasan pembenaran atau hal untuk meringankan bagi majelis Hakim.

4. Fakta hukum adalah Bharada E sudah ditetapkan sebagai Justice Colaborator (JC) oleh LPSK, maka syarat untuk itu tentu sudah dipenuhi. Yang tampak dan menonjol adalah sejak Bharada E ditetapkan sebagai JC, sejak saat itu berubah skenario yang tadinya adalah tembak menembak antara bharada E dengan J.

Menunjukkan perannya sebagai JC untuk membuat terang benderang Pembunuhan berencana itu. Akan tetapi semuanya kembali pada keyakinan Hakim, yang mana teori dan fakta hukum yang dianutnya.

Baca Juga : Tipiter: Dalam KUHP dan ITE Tidak ada Penghinaan Harkat dan Martabat

(RN-Red)

Dorong Mutu Pendidikan, SMK Angkasa 1 Kalijati Tambah Kelas Baru

Oktober, 20, 22

Subang – Cakranusantara.net | Menyediakan sarana dan prasarana (Sarpras) belajar yang memadai sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan salah satu upaya untuk mendorong mutu Pendidikan.

Selain berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), tenaga pengajar dan peserta pendidik (Serdik) akan merasa lebih betah dan semangat dalam melaksanakan tugas sekolah apabila lingkungannya terasa nyaman.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Lanud (Danlanud) Suryadarma Marsma TNI Tarjoni didampingi Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Suryadarma Ny. Ratna Tarjoni saat acara peletakan batu pertama di Kawasan Mako Lanud Suryadarma, Kamis (20/10/2022).

Penambahan ruang kelas, merupakan salah satu komitmen, upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing. Sehingga nantinya melalui sekolah ini akan melahirkan generasi muda yang cerdas dan unggul,” lanjut Danlanud.

Tak lupa, terimakasih ia ucapkan, serta Apresiasi kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan program pembangunan penambahan ruang kelas ini, yang nantinya secara operasional akan dikelola oleh Yasarini Cabang Lanud Suryadarma,” tandas Danlanud Tajroni.

(RN-Red)

Pembunuhan di Juana, BAP Rekayasa Kepolisian: Pengacara RH Berani Buktikan Terdakwa Tidak Bersalah

Oktober, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Persidangan kasus pembunuhan di Juwana memasuki sidang ke-21. Dalam persidangan itu agenda pembacaan replik dari JPU atas pengajuan Pledoi yang diajukan Kuasa Hukum RH pada Minggu lalu.

Esera Gulo Pengacara Terdakwa saat dimintai keterangan mengatakan, pihaknya berani membuktikan bahwa kliennya tersebut tidak bersalah. Lantaran, pada agenda replik kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengakui tidak dapat menghadirkan (barang bukti) apapun.

“Agenda pada hari ini ada replik dari kejaksaan, replik ini adalah tanggapan pledoi dari kuasa hukum. Namun di dalam persidangan telah dibacakan replik dari kejaksaan, mereka mengakui sendiri bahwa sebelum pemeriksaan tersangka pada waktu itu di kepolisian telah diambil video,” ucap Sesera Gulo, Kamis (20/10/2022).

Baca Juga : Peliknya Pembunuhan di Juana, Esera Gulo Surati Delapan Lembaga Instansi Negara Hingga Presiden

Pelaku Pembunuhan Dua Tahun Silam Tertangkap Seusai Kabur ke Kalimantan

Pledoi : Berani Tuntut RH 20 Tahun Penjara, JPU Disinyalir Langgar Pasal 188 ayat 3 KUHAP, Ada Apa?

Lanjut Esera, dalam pengambilan video yang di perlihatkan di pengadilan tersebut adalah malam hari, sedangkan di dalam BAP terbit pada 23 April 2022 pukul 16.30 WIB. Maka dari itu, saya (Esera Gulo) mempertanyakan hal ini.

“Jadi dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) itu rekayasa Kepolisian. BAP terbitnya sore videonya malam, inikan aneh. Ini yang saya katakan selama ini, dalam perkara ini ada rekayasa dari awal, dan saya berani membuktikan,” sambungnya.

Oleh karena itu, kami sebagai kuasa hukum meminta kepada Hakim untuk menanggapi hal ini, untuk minggu depan melakukan Duplik atas replik hari ini.

“Peliknya perkara kasus ini, saya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Duplik,” pungkas Esera Gulo.

(*/Red)

Tipiter: Pendapat Pakar Hukum Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Oktober, 20, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Tersangka Sambo, memunculkan pertanyaan di kalangan mahasiswa, apakah mungkin tersangka Sambo nantinya dapat bebas berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP dikaitkan dengan dugaan Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Josua (J) alm.

Pembelaan darurat atau Nodweer yang diatur dalam pasal 49 KUHP, dikenal dengan Alasan pembenar, harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Pembelaan diri dilakukan harus pada saat datang serangan dari pelaku, saat itulah dilakukan pembelaan diri dari sikorban seperti menghalau, menepis, menendang atau memukul pelaku saat serangan itu dilakukan.

Tidak boleh pembelaan diri pasal 49 KUHP ini dilakukan setelah serangan selesai dilakukan, sekalipun jaraknya singkat dari saat serangan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan pembalasan atau balas dendam dari korban karena merasa dilindungi oleh pasal 49 KUHP. Sebab pembalasan oleh korban bisa saja lebih besar atau berat dari serangan yang dilakukan oleh pelaku, yang disebut dengan Eigen Righting atau main hakim sendiri.

Contoh kasus Yupe alm dengan Depe yang masing-masing pihak mendalilkan dirinya membela diri tapi oleh penyidik menetapkan kedua pihak sama-sama menjadi tersangka penganiayaan.

Dalam kasus Sambo, syarat diatas tidak dipenuhi, karena pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh J sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya yaitu TKP nya di Magelang kemudian berobah di Jakarta. Pembelaan diri ini dilakukan mestinya harus saat pelecehan seksual terjadi. Dan harus dapat dibuktikan adanya pelecehan seksual tersebut.

2. Pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang datang. Jika serangan hanya datang untuk menganiaya maka pembelaan harus berupa perlawanan yang berakibat luka bagi si pelaku, tidak boleh mengakibatkan kematian, kecuali jika serangan itu dilakukan untuk membunuh si korban.

3. Alat yang digunakan untuk membela diri harus seimbang. Jika serangan dilakukan dengan tangan kosong maka pembelaan diri harus tangan kosong atau jika dilakukan dengan senjata tajam boleh membela diri dengan menggunakan senjata api yang ada ijinnya, karena kedua senjata tersebut sama-sama mematikan.

4. Pembelaan diri dilakukan dalam kondisi darurat, tidak ada jalan keluar untuk menghindar atau melarikan diri sehingga terpaksa membela diri.

2. Penerapan pasal 340 KUHP.

Dengan demikian dalam kasus pembunuhan ini, Sambo tidak bisa lolos dari pasal pembunuhan pasal 340 tentang Pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan sengaja, hanya dengan alasan bahwa tersangka melakukan pembunuhan karena pembelaan darurat yang diatur dalam pasal 49 KUHP.

Tetapi bukan tidak mungkin Tersangka Sambo bisa lolos dari Pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana mati, jika unsur rencana tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan. Bisa saja konstruksi hukum yang dibangun oleh Pengacara Sambo, menjadikan pelecehan seksual menjadi motif pembunuhan yang timbul seketika setelah mendengar telepon dari PC (istrinya), dan KM kontak Bripka RR, sesampainya di Jakarta dari perjalanan Magelang tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh J di Magelang atau Jakarta, informasi ini membuat Tersangka tergoncang jiwanya, lalu muncul niat Tersangka untuk membunuh J dengan memerintahkan bharada RE untuk menembak J, dan menyatakan pembunuhan yang dilakukan oleh kliennya adalah Pembunuhan dengan sengaja, agar terhindar dari ancaman pidana mati. Itu lah sebabnya, motif perlu di buktikan dalam Pembunuhan Berencana, untuk memperkuat dan menentukan kapan sesungguhnya timbul Niat pelaku, tentu niat ini timbul setelah ada motif yang mendorongnya. Karenanya harus di ketahui apa motif pelaku yang mendorong niat melakukan pembunuhan berencana, meskipun sebahagian ahli berpendapat bahwa Motif bukanlah unsur dari pasal Pembunuhan berencana, karena itu tidak perlu dibuktikan apa motif pelaku.

Yang dimaksud dengan Unsur didahului dengan rencana dalam pasal 340 KUHP, harus memenuhi syarat tertentu sehingga pembunuhan dapat disebut sebagai pembunuhan berencana.

Pertanyaan lainnya adalah Apakah Penghinaan harkat dan martabat bisa di ajukan sebagai alasan pembenar dalam kasus pembunuhan oleh Tersangka Sambo. Dalam KUHP maupun UU ITE, tidak ada istilah penghinaan harkat dan martabat, jadi tidak ada batasan apa itu penghinaan harkat.

Yang ada adalah Penghinaan pasal 310, dan Pemfitnahan pasal 311 KUHP serta pasal 313 KUHP tentang Pencemaran nama baik. Pada dasarnya Penghinaan dan lainnya adalah penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang atau lebih, agar masyarakat mengetahui aib, kelakuan jelek dari orang yang dihina agar orang menjauhkan diri dari orang tersebut.

Penghinaan ini dianggap sebagai tindak pidana ringan karena ancaman pidananya ringan yaitu kurang dari satu tahun, karenanya putusan Hakim atas kasus penghinaan hanya pidana percobaan saja.

Jika Tersangka Sambo menggunakan pelecehan seksual sebagai alasan atau motif melakukan pembunuhan pada J adalah sah-sah saja, tapi bukan sebagai alasan pembenaran atas tindakan pembunuhan tersebut, namun dapat menjadi pertimbangan meringankan bagi hakim jika pelecehan seksual tersebut dapat dibuktikan, bahkan tindak pidana yang dilakukan dapat mengarah pada Pembunuhan dengan sengaja bukan pembunuhan berencana.

Jika hal ini terjadi maka alasan pembunuhan berupa pelecehan seksual yang sudah dapat dibuktikan dalam persidangan maka hukuman yang di jatuhkan bisa lebih ringan. Jika pembunuhan sengaja pasal 338 KUHP ancamannya 15 tahun, putusan pidana yang di jatuhkan hakim bisa saja selama 12 – 13 tahun.

Atau sebaliknya jika yang terbukti adalah Tindak pidana Pembunuhan Berencana pasal 340 KUHP, ancaman Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara. Hakim akan memilih, hukuman mana dari ancaman tersebut yang dijatuhkan sesuai dengan keyakinannya bahwa hukuman yang di jatuhkan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut saya yang di jatuhkan adalah pidana penjara 20 tahun, dan berita atau info pelecehan seksual yang mendorong tersangka melakukan pembunuhan dapat menjadi hal meringankan sehingga bukan tidak mungkin, putusan Hakim menjadi 18 tahun sampai dengan 20 tahun penjara. Meskipun berita yang disampaikan oleh PC dan KM tentang pelecehan seksual tersebut adalah tidak benar atau bohong semata, tetapi faktanya berita tersebut sudah terlanjur membuat tersangka marah dan berniat membunuh J.

Oleh sebab itu mereka yang memprovokasi dengan berita bohong yaitu PC dan KM harus di pertanggungjawabkan atas perbuatannya yang sudah memprovokasi tersangka dengan pasal 220 KUHP, termasuk pasal-pasal lain yang sudah di persangkakan.

Apalagi jika digunakan teori Qonditio sine quanon dari Von Buri, bahwa semua faktor adalah sebab untuk timbulnya akibat. Maka faktor yang adequat adalah telepon atau laporan tentang pelecehan seksual, yang sudah dibantah oleh Polres Jaksel yang menyatakan, tidak ada peristiwa pidana dalam laporan tersebut sehingga dihentikan penyidikannya.

Karena itu, laporan palsu ini, harus dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dengan adanya bukti provokasi bohong pelecehan seksual ini menjadi petunjuk kapan mulai timbul Niat/ mens rea tersangka untuk melakukan Pembunuhan.

Sebab untuk adanya pembunuhan berencana harus jelas pembuktian dari apa motifnya?. Kapan timbul Niat/ mensrea yang disebabkan oleh motif tersebut?. Dan kapan dilakukan perbuatan/ Actus rea?. Serta kapan timbulnya akibat kematian bagi korban terakhir?. apakah kematian korban sebagai akibat langsung dari Perbuatan pelaku?.

Jika diurut syarat ini dengan hasil Rekonstruksi ke dua maka diperoleh fakta;

1. Tersangka baru mendengar kabar adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh J di rumah dinas Jakarta melalui kontak telepon PC dan KM. Bukan diperoleh saat berada di Magelang. Beda halnya jika informasi pelecehan seksual ini diperoleh ketika tersangka masih berada di Magelang, maka kemungkinan niat membunuh sudah timbul sejak di Magelang. Maka tenggang waktu di Magelang dengan pelaksanaan eksekusi di jakarta sudah dapat menggambarkan adanya tenggang waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang meneruskan atau membatalkan niat pembunuhan tersebut, sehingga unsur berencana terlihat dipenuhi.

2. Tapi yang terjadi dari hasil Rekonstruksi kedua adalah Tersangka Sambo emosi berat dan pulang ke rumah dinas di Jakarta setelah mendapat telepon dari PC dan MK bahwa J telah melakukan pelecehan seksual terhadap PC di rumah dinas jakarta. Mendengar informasi tersebut tersangka mengumpulkan Brigadir RR, Bharada RE, dan MK, menjelaskan niatnya untuk membunuh J dengan cara menembak, dan memanggil J kelantai dua, serta memerintahkan RR, RE dan MK, untuk bunuh J yang di ralat oleh pengacaranya, hanya memberi perintah Hajar bukan menembak J.

3. Berikutnya tersangka menembaki dinding agar tampak seperti tembak menembak. “Jika perintahnya adalah Hajar, kenapa mesti repot menembaki dinding tembok, agar tampak yang terjadi seperti tembak menembak. Tapi dalam KUHAP. Pengakuan atau keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang paling lemah kedudukannya.

5. Menurut saya, tidak ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat membunuh “yang lahir dari motif pelecehan seksual” dengan pelaksanaan niat tersebut atau perbuatan eksekusi. Niat tersangka (tsk) untuk membunuh, baru timbul setelah PC dan MK mengkontak Tsk bahwa J melakukan pelecehan seksual, di rumah dinas Jakarta, dan membuat Tsk, emosi hebat dan menyiapkan pistol yang digunakan saat itu, dan memerintahkan untuk menembak.

4. Perbuatan Rencana dalam pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana mati, mensyaratkan adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat membunuh dengan pelaksanaan eksekusi membunuh. Tenggang waktu yang cukup tersebut tidak dirumuskan batasannya dalam KUHP, hanya disebut adanya waktu untuk berpikir dengan tenang bagi pelakunya, dan berpikir atau menimbang apakah ia akan terus melaksanakan niatnya membunuh, dan mengetahui apa akibat dari perbuatannya baik bagi korban dan keluarganya maupun bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

Tetapi waktu yang cukup itu tidak digunakan untuk membatalkan niatnya, tetapi niatnya itu diteruskan bahkan disempurnakan, dengan menyusun suatu rencana, seperti kapan di eksekusi, dimana di eksekusi dicari tempat yang pas, siapa yang mengeksekusi, alat apa yang digunakan untuk eksekusi, dan cara-cara menghilangkan alat bukti dan cara melarikan diri.

5. Dari uraian diatas, tampak bahwa memang perencanaan sepertinya terwujud dalam perbuatan tersangka, hanya saja jarak waktu yang terjadi antara timbulnya niat dan pelaksanaan eksekusi dihari yang sama, terlalu sempit atau singkat untuk mempersiapkan semua perencanaan tersebut, maka perlu kehati-hatian, majelis Hakim dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur didahului dengan rencana.

Sebab unsur lain sudah sangat sempurna pembuktian dan alat buktinya. Jika tidak terbukti unsur rencana ini, maka dakwaan Subsider Pembunuhan dengan sengaja yang terbukti atau pembunuhan spontan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana selama 15 tahun.

Maka kita percayakan pada Majelis Hakim yang akan memutus berdasarkan Fakta Hukum dan keyakinannya, dalam menjatuhkan pidana pada tersangka/terdakwa Sambo.

Demikian pendapat pakar hukum dengan mahasiswanya yang membahas terkait kasus pembunuhan J dengan tersangka Sambo. Namun sayangnya tidak punya akses/ link untuk mengajukan diri memberikan pendapat ahli pidana dalam kasus ini.

Gambar animasi Google hanya pelengkap bahan berita

(RN-Red)