oleh

Polri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Mantan Kapolri, Aturan Pangkat Majelis Ikut Diubah

Jakarta, Cakranusantara.net || Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Regulasi yang ditetapkan pada 16 November 2026 tersebut disebut menjadi bagian dari penyesuaian aturan menjelang pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir, dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026), mengonfirmasi penerbitan regulasi tersebut. Perubahan aturan ini dinilai penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah institusi Polri, seorang perwira berpangkat jenderal bintang empat akan menghadapi proses persidangan kode etik.

Dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026, terdapat sembilan ketentuan teknis yang mengalami perubahan. Salah satu poin penting menyangkut komposisi kepangkatan anggota majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Melalui aturan baru tersebut, anggota majelis KKEP maupun KKEP banding tidak lagi diwajibkan memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar. Perwira dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah kini dimungkinkan untuk memimpin atau mengikuti persidangan etik.

Dengan ketentuan tersebut, seorang jenderal bintang empat dapat menjalani pemeriksaan oleh majelis yang anggotanya berpangkat paling rendah inspektur jenderal atau jenderal bintang dua.

Selain perubahan komposisi majelis, Pasal 59 ayat (2) juga memberikan ruang pelaksanaan sidang secara daring melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

Perubahan lainnya meliputi pembatasan hak pengajuan banding yang hanya diberikan kepada pelanggar, tanpa melibatkan anggota keluarga. Aturan tersebut juga menyesuaikan batas maksimal penempatan di tempat khusus menjadi 20 hari kalender serta mengatur tenggat pemanggilan pemeriksaan paling lambat tiga hari kalender.

Penerbitan Perpol baru ini menjadi sorotan karena waktunya berdekatan dengan rencana pelaksanaan sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut akan berlangsung pada akhir November 2026.

Persidangan tersebut dikaitkan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut terjadi sejak awal 2025. Dalam naskah perkara tersebut, Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, dua perwira tinggi yang dikaitkan dengan perkara serupa, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, disebut telah menjalani sidang kode etik dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Perubahan regulasi ini pun menjadi perhatian publik. Terlebih, sidang etik yang melibatkan pejabat dengan pangkat tertinggi di institusi kepolisian tersebut berpotensi menjadi salah satu persidangan paling menyita perhatian dalam sejarah Polri.

Komentar

Tinggalkan Balasan