
Cakranusantara.net, Pati || Menghadapi potensi banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni menyusuri sekaligus membersihkan aliran sungai yang dipenuhi sampah dan tanaman liar.
Langkah tersebut disampaikan Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat memimpin Apel Siaga Bencana di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Kamis (19/11/2026).
Chandra mengatakan, Pemkab Pati telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk memetakan sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi. Sementara itu, pembersihan akan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan TNI, Polri, dan masyarakat, khususnya pada aliran sungai yang belum tertangani BBWS.
“Kita akan melaksanakan kegiatan susur sungai. Banyak aliran sungai di Kabupaten Pati yang saat ini dipenuhi tanaman liar dan sampah. Ini perlu kita bersihkan bersama agar potensi banjir bisa kita antisipasi sejak dini,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Pati juga masih melanjutkan penanganan kekeringan yang berdampak pada sejumlah wilayah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam apel, bantuan air bersih telah mencapai 1.699 tangki yang didistribusikan ke 12 kecamatan, meliputi Winong, Pati, Sukolilo, Gabus, Jakenan, Pucakwangi, Kayen, Tambakromo, Jaken, Dukuhseti, Batangan, dan Tayu.
Chandra meminta penyaluran bantuan air bersih tetap diperhatikan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok rentan yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
“Penanganan kekeringan tetap harus kita lanjutkan. Pastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, khususnya di wilayah terpencil dan kelompok rentan yang masih membutuhkan bantuan,” ujarnya.
Memasuki masa peralihan musim, BPBD juga diminta meningkatkan pemantauan kondisi cuaca serta informasi peringatan dini. Informasi mengenai potensi bencana harus segera diteruskan kepada masyarakat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Tak hanya itu, kesiapan peralatan darurat, pos siaga, hingga personel Tim Reaksi Cepat (TRC) harus dipastikan dalam kondisi siap diterjunkan sewaktu-waktu. Chandra juga meminta prosedur operasional standar (SOP) penanganan bencana dibuat lebih efektif agar respons di lapangan tidak terhambat.
“Kesiapan peralatan dan personel harus terus kita periksa. SOP penanganan juga perlu kita permudah agar respons di lapangan bisa lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Chandra mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam upaya penanggulangan bencana. Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, dunia usaha, relawan hingga masyarakat.
“Penanggulangan bencana bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dunia usaha, relawan, dan masyarakat harus terus diperkuat. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan kemanusiaan,” ungkapnya.
Sepanjang 2026, Kabupaten Pati telah menghadapi berbagai kejadian bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hingga kekeringan. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapan personel maupun sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Chandra menegaskan, peningkatan kapasitas petugas dan relawan harus terus dilakukan melalui pelatihan secara berkelanjutan. Dengan begitu, seluruh unsur yang terlibat memiliki keterampilan dan kesiapan dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
“Seluruh personel harus terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penanganan bencana. Jaga kekompakan, solidaritas, dan selalu utamakan keselamatan saat menjalankan tugas,” pesannya.
Apel Siaga Bencana tersebut turut dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati, Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Pati beserta jajaran, serta kepala perangkat daerah terkait.
Peserta apel terdiri atas unsur TNI, Polri, perangkat daerah, organisasi relawan, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.







Komentar