Lagi..!! Polres Pati Ungkap Kasus Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Solar

Pati – Cakranusantara.net | Lagi..!! Kapolres Pati AKBP Christian Tobing bersama Wakapolres Pati dan Kasat Reskrim laksanakan giat Konferensi Pers ungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar di ruang Aula Satya Arya Racana.

Dalam Konferensi Pers itu, Kapolres Pati mengungkapkan, jika pihaknya pada Kamis (26/08/2022) pihaknya telah berhasil mengamankan 2 pelaku inisial DA sebagai sopir dan PG pendamping sopir di wilayah Kecamatan Wedarijaksa dan 1 mobil Pick up merk mitshubisi.

“Mobil Pick up itu telah memuat BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak 1 koma 8 ton dengan membawa 60 Derigent berisi solar, tiap 1 Derigentnya berisi 30 liter Solar,” ungkap Kapolres, Selasa (1/9/2022).

2 pria inisial DA dan PG saat ini masih berstatus sebagai saksi, karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan tahap pengembangan.

“Menurut pengakuan saksi, pengambilan BBM bersubsidi jenis solar tersebut diperoleh dari beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayah Kabupaten Pati,” lanjut Kapolres.

Akibat dari perbuatannya itu, pelaku di kenakan Pasal 55 Undang Undang Migas, yang diubah dalam Pasal 40 Undang Undang Cipta Kerja dengan ancaman maksimal 6 tahun atau denda maksimal 60 miliar rupiah,” tandas Kapolres.

(Mury)

Polri Pastikan Video Uang 900 Miliar di Bungker Rumah Ferdy Sambo Hoaks, Ini Faktanya

 

JAKARTA – Cakranusantara.net | Polri memastikan bahwa munculnya sebuah video menarasikan adanya temuan uang Rp900 miliar di bungker rumah Irjen Ferdy Sambo adalah informasi bohong atau sesat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa, video tumpukan uang tersebut, adalah temuan kasus uang palsu Dollar di Atlanta, Amerika Serikat (AS) pada tahun 2021 silam.

Oleh sebab itu, Dedi kembali menegaskan, video tumpukan uang bernarasikan hasil sitaan Rp900 miliar di bungker rumah Ferdy Sambo adalah hoaks.

“Setelah ditelurusi oleh tim, ternyata video tersebut pernah ditayangkan oleh Global Chemical Laboratory tanggal 18 Juli 2021 terkait temuan uang palsu di Atlanta USA,” kata Dedi kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Dedi menyebut, tim khusus memang melakukan penggeledahan dibeberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdy Sambo. Penyidik pun melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Namun, tidak ada bunker berisikan uang Rp900 miliar yang disita.

Dedi mengatakan, dalam penggeledahan tersebut pihak tim khusus didampingi oleh Pengacara, Ketua RT, pihak keluarga dan penyidik lainnya.

“Apa saja yang disita itu untuk pembuktian nanti dipersidangan. Timsus melakukan penyidikan dengan langkah pro justitia,” ujar Dedi.

Dedi pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Polri, ditegaskan Dedi, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel dan transparan.

“Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation,” tutup Dedi.

(Ij/Red)

Kabid Humas Polda Kepri Buka Kegiatan Supervisi Kehumasan Dan Sosialisasi KIP

 

Batam – Cakranusantara.net | Pembukaan Supervisi Fungsi Teknis Kehumasan Dan Asistensi Serta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., yang dilaksanakan di Polresta Barelang. Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri Endra Mayendra, Kapolresta Barelang yang diwakili Kabagsumda Polresta Berelang, Kasat dan Kapolsek dalam jajaran Polresta Barelang, Kasubag Humas Polresta Barelang, Kasubag Humas Natuna dan Kasubag Humas Anambas. Rabu (24/8/22).

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si., mengucapkan terimakasih kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri Endra Mayendra, Kapolresta Barelang yang diwakilkan oleh Kabag Sumda Polresta Barelang, Kasat dan Kapolsek Jajaran Polresta Barelang, Kasubbag Humas Polresta Barelang, Kasubbag Humas Polres Natuna, Kasubbag Humas Polres Anambas dan personil humas jajaran yang turut hadir pada kegiatan supervisi dan asistensi ini.

“Dalam kesempatan ini, satker humas di jajaran Polres yang sebelumnya masih bergabung dengan Bag Ops namun sekarang sudah berdiri sendiri. untuk itu perlu adanya keaktifan yang lebih maksimal dari rekan-rekan humas di jajaran. Bahwa setiap badan publik harus memiliki PID dan menyelenggarakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan wujud dari suatu negara yang demokratis, kita wajib menyediakan pelayanan informasi kepada masyarakat.” Ucap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

“Selanjutnya Saat ini institusi kita sedang mengalami ujian yang begitu berat tapi kita harus terus berbuat baik dalam melaksanakan tugas, dan kita yakin situasi ini akan kita lalui dan kita dapat mengembalikan kepercayaan publik yang saat ini bisa di katakan jatuh atau pada titik terendah. kita sebagai Insan Bhayangkara memiliki keyakinan dengan niat yang baik. Semoga niat baik yang kita lakukan akan mendapat ridho dari Allah SWT.” Jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepri Endra Mayendra mengatakan, “Kita berbicara terkait dengan kebutuhan akan informasi, kebutuhan informasi adalah hak dari seluruh rakyat indonesia, akan tetapi sekarang ini sudah bergeser dari sebuah kebutuhan informasi menjadi sebuah tren gaya hidup, dimana orang yang tidak mendapatkan informasi akan dikatakan ketinggalan zaman. Dan Sebuah Informasi yang tidak akurat akan menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, pada saat itulah negara hadir dalam membuat undang-undang. Selanjutnya membahas tentang Undang undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi di bagi menjadi 2 bagian yaitu Standard Layanan Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi.”

“Asistensi dan sosialisasi bertujuan agar anggota Humas Polres/Ta jajaran Polda Kepri dapat memahami Fungsi Teknis Kehumasan serta mengetahui tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai pembina fungsi Humas kegiatan Supervisi Fungsi Teknis Kehumasan Dan Asistensi Serta Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik ini tidak hanya di Polresta Barelang saja, tetapi kami akan melaksanakan ke semua Polres jajaran yang ada di Polda Kepri”. tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

(Humas/Cn)

Polri Pastikan Kabar Temuan Bunker 900 Miliar di Rumah FS Tidak Benar

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Polri memastikan bahwa adanya kabar ataupun informasi yang menyatakan ditemukannya bunker yang berisikan uang sebanyak Rp900 miliar di rumah Irjen Ferdy Sambo, tidak benar.

“Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bunker Rp900 miliar tidaklah benar,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (20/8).

Menurut Dedi, tim khusus memang melakukan penggeledahan dibeberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdy Sambo. Penyidik pun melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Namun, tidak ada bunker berisikan uang Rp900 miliar yang disita.

“Apa saja yang disita itu untuk pembuktian nanti dipersidangan. Timsus melakukan penyidikan dengan langkah pro justitia,” ujar Dedi.

Dedi pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Polri, ditegaskan Dedi, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel dan transparan.

“Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation,” tutup Dedi.

(CN)

Kades Kajen Terkesan Arogan, Ini Pesan Om Bob

 

PATI – Cakranusantara.net | Kepala Desa (Kades) Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga berulah, diduga Intervensi, Arogan/ Premanisme berlagak Jagoan terhadap warganya, seakan kebal hukum.

Data yang dihimpun media ini, Kades Kajen pada Kamis (18/8/2022) tengah malam bekisar Pukul 00.00 WIB, telah mendatangi rumah warganya yang lagi enak-enaknya santai bersama keluarga, kemudian diduga telah melakukan tindakan kurang menyenangkan (marah-marah).

“Selain mendatangi rumah warganya, Kades Kajen juga diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap warganya berupa Pemukulan disertai pengancaman,” hal itu diungkapkan sejumlah warga Kajen yang tidak mau disebutkan namanya, takut terjadi intervensi kepada Narasumber. Sabtu (20/8/2022).

Ditambahkan Slamet Widodo., SH., yang akrab disapa Om Bob yang juga pernah menjabat sebagai Kades (Mantan) serta Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Lidik Krimsus RI Pati dan Pembina Insan Pers Independen Pati (IPIP), sangat menyayangkan hal itu, seharusnya sebagai seorang Kades janganlah berperilaku Arogan seperti itu, layaknya seorang preman saja.

“Seorang Kades seharusnya bisa memberikan contoh yang baik untuk warga-warganya, bisa menjadi teladan yang tidak ketinggalan jangan anti Kritisi selagi kritisi itu membangun,” ungkapnya.

Fee 20 Persen, Bendahara P3A Desa Wonorejo Diduga di Pecat

Uang Bumdesma dibuat Bancakan, Penanganan Lambat: Sisanya Kurang dari 2 Milyar

Selebihnya saya berpesan pada teman-teman kades se Kabupaten Pati, harus bisa menyikapi warganya dengan baik dan bijak, karena warga Masyarakat sekarang ini sudah pada pintar semua, pastinya ia berharap yang terbaik untuk Desanya, agar anggaran-anggaran itu bisa tersalurkan dengan baik.

“Karena diera demokrasi ini, warga masyarakat taunya hanya menginginkan ketransparanan dalam pengelolaan uang yang sudah di gelontorkan dari pemerintah Pusat maupun Daerah ke Desa, apalagi jumlahnya yang Besar, hingga Milyaran rupiah per tahun,” imbuhnya.

Jadi hal-hal yang seperti itu, yang sudah terjadi di Kajen yang “diduga telah terjadi intervensi hingga tindak kekerasan” seharusnya tidak perlu terjadi, tidak perlu terlalu reaktif yang terlalu ekstrim, karena sudah tidak zamannya lagi,” tandas Om Bob.

Hingga berita ini diterbitkan pihak redaksi, belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kades Kajen yang terlibat dalam peristiwa malam itu (edit).

Baca Juga Berita Sebelumnya;

Gambar; animasi Google

(RN-RedCN)

FS dan PC Rayakan Ultah Pernikahan di Magelang, Sebelum Tembak Brigadir J

Jakarta – Cakranusantara.net | FS dan PC merayakan hari Ulang Tahun (Ultah) perkawinan mereka hingga dini hari pada 6 Juli 2022 lalu di Magelang, Jawa Tengah, akan tetapi tanpa diduga timbul keributan besar antara mereka setelah pesta tersebut selesai.

FS dan PC berjodoh yang dulunya adalah teman sekolah waktu di bangku SMPN 6 Makassar, Sulawesi Selatan, dimana FS adalah cucu Jendral Polisi Sambo calon Kapolri yang batal dilantik era Pangab/ Menhankam Jendral LB. Moerdani dan PC adalah anak dari pensiunan Kasdam Kodam Jaya. Jum’at (19/8/2022).

Pagi itu (7 Juli 2022) FS pulang ke Jakarta dengan pesawat kemudian PC menyusul pulang pagi sampai Jakarta lewat jalur darat keesokan harinya 8 Juli 2022, Keributan FS dan PC diduga karena FS ketahuan punya istri simpanan yang diduga R dan kebiasaan pesta malam dengan kalangan sosialita wanita artis cantik yang sering di media sosial.

FS juga diduga punya rahasia lain yang membuat PC marah besar. FS berbalik menuduh PC punya rahasia lain. FS menduga Josua adalah penyebab utama keributan rumah tangganya itu.

Peristiwa pembunuhan Brigadir Josua (J) pada 8 Juli 2022 di Duren Tiga Pancoran Jakarta Selatan itu diduga telah dilakukan oleh FS beserta para ajudan dan sopir pribadinya dengan cara sadis diduga adanya tindakan penembakan dan penyiksaan direkayasa dengan laporan PC ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tindakan pelecehan Seksual dengan kekerasan oleh J pada 9 Juli 2022 dan laporan polisi pada 8 Juli 2022 Percobaan Pembunuhan yang dilakukan Josua ke PC, yang dikemudian hari pihak Tim Investigasi Khusus bentukan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo,  menghentikan penyidikan karena tidak terbukti adanya peristiwa pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan oleh Brigadir J terhadap PC, walaupun SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) belum jelas.

Oleh sebab itu, keluarga Brigadir J telah melaporkan PC yang telah membuat laporan palsu dan memfitnah J ke Bareskrim Mabes Polri. Akibat rekayasa dan rencana Pembunuhan Brigadir J yang duga dilakukan FS menyebabkan 63 personil anggota polisi dianggap terlibat merekayasa kasus tersebut, dimana 36 orang personil polisi di anggap melanggar Kode Etik kepolisian, dan 12 orang ditahan di Rutan Khusus Bareskrim Mabes Polri dan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, dimana FS beserta E, RR, dan KM dijadikan Tersangka dengan dugaan melanggar Pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Susilaningtyas mengatakan hasil pemeriksaan kedua LPSK pada 9 Agustus 2022 PC dianggap mengalami kecemasan dan depresi dimana ditemukan potensi risiko keberbahayaan terhadap diri sendiri ditandai dengan keadaan psikologis post traumatic stress disorder (PTSD) karena menyaksikan peristiwa itu.

Traumatis secara langsung dan mengalami kekerasan didepan mata dan terganggu kejiwaan dan sulit mengingat jelas urutan cerita kejadian maupun pikiran baik dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tidur, sehingga tidak bisa berkata jujur, terbuka dan ketakutan sendiri (paranoid) sehingga disarankan diobati secara rehab medis dan permohonan perlindungan korban ditolak LPSK  karena mungkin alasan psikis kesehatan dan diduga pelaku peserta (pemicu kejahatan).

Syarat saksi materiel harus memenuhi persyaratan :

1. Kesaksian pra saksi harus berdasarkan fakta dan pengetahuan saksi (pasal 171 HIR, pasal 308 Rbg, pasal 1907 BW),

2. Keterangan saksi berkaitan dan relevan dengan fakta perkara pidana.

3. Saling bersesuaian (mutual informity) dan tidak bertolak belakang (pasal 170 HIR, pasal 307 Rbg, pasal 1906 BW).

4. Testimonium de auditu (Yurisprudensi Putusan Kasasi MA No.239K/Sip/1973 dan Putusan MA No.308K/Sip/1959),

5. Setiap orang tidak boleh dipaksa menjadi saksi (pasal 139 jo pasal 143 HIR atau pasal 165 HIR jo pasal 170 Rbg),

6. Dikecualikan jika saksi keluarga (pasal 145 (1) HIR, paal 172 (1) Rbg, dan pasal 1910 KUHPer).

Dalam perkara Pidana saksi-saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi sesuai pasal 168 KUHAP walaupun sama-sama sebagai Tersangka/ terdakwa dan boleh mengundurkan diri sebagai saksi mahkota dijamin pspasal 170 KUHAP. Tapi bisa juga memberi keterangan tanpa sumpah sesuai pasal 171 ayat (2) KUHAP.

Dalam Putusan MA No.2437 K/Pid.sus/2011 tentang Saksi Mahkota harus ada pasal Penyertaan (saksi a de charge) atau sanksi meringankan. Jadi bila PC jadi tersangka bisa dimintakan jadi saksi Mahkota FS maupun sebaliknya, bukan hanya dalam perkara Pembunuhan juga berarti perkara pidana lainnya yang diduga adanya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimana ada juga isu tidak sedap FS adalah Ketua Satgassus Merah Putih Mabes Polri bukan memberantas Perjudian Online, Penipuan Trading Investasi, Peredaran Narkoba tetapi “ikut sebagai Sindikat Mafia Hukum” Kaisar Konsorsium 303. Saya melihat Satgassus Merah Putih berhasil dalam membantu BNPT dan Densus 88 Mabes Polri memberantas terorisme. Tetapi gagal dalam pemberantaskan Perjudian dan penipuan Online maupun Prostitusi Online membantu Menkoinfo, Kemendag dan memberantas peredaran narkoba bersama BNN.

(RN-RedCN)

Basmi 303 : Kapolri Arahkan Jajaran Raih Kepercayaan Publik, Melanggar Saya Copot

Jakarta – Cakranusantara.net |  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar arahan melalui video conference kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polda Jajaran se-Indonesia, pada hari ini, Kamis (18/8). Ia memberikan pengarahan terkini soal perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas).

Di awal pengarahannya, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk kembali meraih kepercayaan publik terhadap institusi Polri yang belakangan ini menurun terutama setelah munculnya peristiwa penembakan di Duren Tiga.

“Ini terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan ini menjadi pertaruhan kita bersama. Oleh karena itu, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti,” kata Sigit mengawali pengarahannya. Jum’at (19/8/2022).

Terkait tingkat kepercayaan publik, Sigit menjelaskan, sebelum adanya peristiwa tersebut di sekitar bulan Desember hingga medio Juli beberapa lembaga survei merilis meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri.

Faktor meningkatnya kepercayaan publik yang terbaru, kata Sigit, yakni adanya rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara 2022 yang diisi dengan berbagai macam kegiatan positif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Namun pasca-adanya peristiwa Duren Tiga, Sigit menyatakan, tren positif soal kepercayaan publik tersebut langsung mengalami penurunan. Disisi lain, kepercayaan publik kepada Polri kembali meningkat setelah adanya komitmen pengusutan perkara tersebut diusut tuntas, mulai dari pembentukan tim khusus, penonaktifan beberapa anggota dari jabatan sebelumnya, mengusut dugaan pelanggaran kode etik, hingga menetapkan tersangka pada kasus itu.

Dengan adanya fakta tersebut, dihadapan jajaran, Sigit memastikan, Polri akan terus mengusut tuntas kasus itu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Hal itu juga sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tentunya masih ada beberapa kegiatan yang saat ini sedang kita

laksanakan terkait dengan kasus tersebut dan ini adalah pertaruhan

Institusi Polri, pertaruhan marwah kita sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya, jadi itu yang menjadi pegangan kita,” ujar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit memaparkan, tim khusus akan terus bekerja maksimal sehingga kedepannya akan bisa ditentukan pihak-pihak yang melanggar pidana, menghalangi penyidikan atau Obstruction of Justice dan mana yang melanggar kode etik dalam kasus ini.

“Harapannya adalah proses yang sudah dilakukan, segera kita sampaikan ke publik, kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Komnas HAM, Kompolnas juga ikut mengawasi termasuk juga rekan mitra kerja kita yang ada di DPR juga ikut mengawasi dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Oleh karena itu, ini yang harus kita jaga dan kita perjuangkan bersama ke depan,” papar Sigit.

Disisi lain, mantan Kabareskrim Polri ini juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran -pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik Korps Bhayangkara.

Sigit menuturkan, pelanggaran tersebut akan sangat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Karenanya, dikatakan Sigit, seluruh personel Polri harus mendengar dan menyerap aspirasi ataupun keluhan atas laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sejak jauh hari, Sigit pun telah menegaskan kepada semua jajaran untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.

“Mulai dari peredaran narkotika, perjudian baik konvensional ataupun online, adanya pungutan liar (pungli), Ilegal Minning, penyalahgunaan BBM dan LPG, sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat,” tutur Sigit.

“Mulai dari beberapa waktu lalu, saya sudah perintahkan yang namanya perjudian, saya ulangi yang namanya perjudian apapun bentuknya apakah itu darat, apakah itu online semua itu harus di tindak. Saya ulangi yang namanya perjudian apakah itu judi darat, judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus di tindak. Saya tidak memberikan toleransi kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot, saya tidak peduli apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda saya copot. Demikian juga di Mabes tolong untuk diperhatikan akan saya copot juga,” sambung Sigit menekankan.

Dalam pengarahannya, Sigit pun meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan dan selaras terkait dengan hal tersebut. Menurutnya, hal itu dilakukan guna menjaga marwah dari institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik kedepannya.

“Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan, yang tidak sanggup angkat tangan. Baik, kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan

semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin,” tutup Sigit.

(Ij-Cn)

Kapolres Pati Pimpin Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 77

 

Pati – Cakranusantara.net | Peringati Hari Kemerdekaan RI yang ke 77, Kepolisian Resort (Polres) Pati, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menggelar upacara pengibaran bendera di halaman Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Pati.

Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, S.I.K., S.H., M.H., M.Si. bertindak selaku inspektur upacara (Irup) peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-77 di jajaran Polres Pati, Rabu (17/08/2022).

Sementara itu, bertugas selaku Komandan upacara Iptu Indra Liarafa, S.H. sedangkan AKP Sugihantoro, S.H., M.H. ditunjuk sebagai Perwira upacara.

Upacara yang digelar di halaman Mapolres Pati dimulai pukul 07.00 WIB yang diikuti pejabat utama Polres Pati dan anggota, berlangsung dengan penuh khidmat.

Dalam Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada tahun ini mengangkat tema “PULIH LEBIH CEPAT BANGKIT LEBIH KUAT,” kata Kapolres.

Pada Hari Kemerdekaan RI Ke- 77 tahun 2022, merupakan momentum untuk mengenang jasa para Pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan NKRI yang kita cintai ini, kita bangkit lebih kuat lagi.

(Hms ResPt)

Polsek Gabus Giat Pencanangan Gernas Pembagian Bendera Merah Putih

 

Pati – Cakranusantara.net | Kapolsek Gabus AKP Parsa S.H. bersama Wakapolsek, Kanit Binmas beserta jajarannya melaksanakan pencanangan Gerakan Nasional (Gernas) pembagian Bendera Merah Putih kepada Masyarakat/ Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam apel pagi itu, Kapolsek Gabus AKP Parsa S.H., menyampaikan, Bendera Merah Putih yang dibagi-bagikan kepada Masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-77 Tahun 2022 dimulai pada 01 Agustus 2022 s/d 30 Agustus 2022.

“Pencanangan gerakan pembagian Bendera Merah Putih itu, untuk mengingatkan Masyarakat yang kami aplikasikan dengan keliling ke Desa-desa di wilayah Kecamatan Gabus untuk mengganti bendera yang telah dipasang warga namun telah usang,” ungkapnya. Selasa (16/8/2022).

Lebih lanjut, Kapolsek Gabus juga berharap Gernas pencanangan pembagian Bendera Merah Putih dapat meningkatkan kebangsaan rasa cinta NKRI, dengan turut mengibarkan bendera merah putih.

“Agar warga masyarakat dapat mengenang dan menghargai perjuangan jasa para Pahlawan yang telah memperjuangkan atau merebut Kemerdekaan RI dari penjajahan,” pungkas Kapolsek Gabus.

(Eko riyadi)

Peletakan Batu Pertama Perumahan Graha Bhayangkara Polda Kepri

Batam – Cakranusantara.net | Peletakan batu pertama pembangunan rumah murah bagi anggota Polri dan PNS Polri dalam rangka mendukung program prioritas Kapolri tentang peningkatan kesejahteraan personel Polri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si., didampingi Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. Rudi Pranoto dan dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri, Wakil Walikota Batam, PJU Polda Kepri, Ketua DPRD Kota Batam dan Dir pengamanan aset BP Batam di Lahan Perumahan Graha Bhayangakra Polda Kepri, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selasa (16/8/22).

Adapun Jumlah total rumah yang akan di bangun Sebanyak 355 unit rumah dengan type 36 luas tanah 120 m² dan untuk luas lokasi keseluruhannya 7 hektar. Ucap Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

Spesifikasi rumah murah bagi anggota Polri dan PNS Polri dalam rangka mendukung program prioritas Kapolri tentang peningkatan kesejahteraan personel Polri di Lahan Perumahan Graha Bhayangkara Polda Kepri yaitu memiliki jalan utama perumahan 10 m, memiliki penerangan jalan ketersediaan PLN 10 amper, memiliki area fasum air, pam dan pagar keliling. Untuk instalasi air dan listrik berada di dalam tanah atau under drown, Jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

“Perumahan merupakan salah satu kebutuhan primer, juga menjadi tolak ukur kesejahteraan personel Polri sesuai kebijakan yang telah digariskan oleh Kapolri.” Tutup Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si.

(Humas-Cn)