Diganjar 20 Tahun Penjara, Kuasa Hukum RH: Jaksa Nafsu Banget

Oktober, 6, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Sidang kasus pembunuhan di Juwana dengan terdakwa RH sudah memasuki persidangan ke-19. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Pati.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat nafsu menghukum orang tidak bersalah. Pasalnya, kuasa hukum RH, Sudarsono SH dan Esera Gulo SH. JPU tidak pernah memperlihatkan barang bukti.

“Tadi JPU mengatakan bahwa ada barang bukti yang diperlihatkan, padahal tidak ada. Yang di perlihatkan hanya parang dan HP, sedangkan sepeda motor dan yang lainnya tidak pernah,” ucap Sudarsono, Kamis (6/10/2022).

Hal sendapun diucapkan oleh Esera Gulo, bahwa bukti yang dihadirkan JPU hanya berupa foto, dan tidak ada barang bukti yang real dihadirkan pada persidangan.

“Sebab barang bukti yang dihadirkan di persidangan tadi hanya foto, motor ninja tidak pernah dihadirkan,” tegas Esera Gulo.

Baca Juga : Miris!!.. Tanah Milik Sukesi Bakal Tetap di Eksekusi

Eksekusi, Sukesi Janda Sebatangkara Jalani Persahabatan Dibalik Derita

Lantas dalam BAP terdakwa RH ini tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum. Jika dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara ini sangat tidak masuk akal.

“Didalam BAP terdakwa tidak pernah didampingi kuasa hukum, padahal di KUHAP telah dijelaskan, seorang yang sangka lebih dari 5 tahun wajib didampingi kuasa hukum,” jelasnya.

Dengan demikian dakwaan atau tuntutan ini tidak sah, batal demi penegakan hukum.

“Kita dengarkan tadi tuntutannya adalah 20 tahun, JPU sangat bernafsu sekali menghukum orang yang tidak bersalah,” sambung lelaki itu.

Berdasarkan uraian kami, penuntut umum, terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

“Sebelumnya JPU menyampaikan, bahwa RH telah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1, yang dituntut 20 tahun pidana penjara,” pungkasnya.

(*/Red)

Pengertian, Unsur dan Macam-macam Tipiter

Oktober, 6, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) dalam KUHP adalah Peraturan yang mengatur sejumlah tindak pidana yang terberat dan paling ringan yang paling sering terjadi dalam masyarakat sehingga menjadi pasal aktual yang terjadi dalam masyarakat.

Meskipun pasal-pasal yang mengatur tindak pidana tersebut sudah di rumuskan sejak berlakunya Code Penal di Belanda tahun 1870 dan berlaku di Indonesia/ Hindia Belanda tahun 1918.

Pengertian Aktual dalam pasal tindak pidana tertentu ini adalah berlakunya pasal yang mengatur tindak pidana tersebut masih tetap dapat dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat karena penerapannya masih dianggap adil dan untuk mewujudkan Kepastian hukum.

Kalaupun terdapat pasal-pasal yang dianggap tidak adil karena perbuatan yang dirumuskan tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat sekarang ini, maka rumusan tersebut yang di rubah, disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekarang ini.

Contoh : Rumusan pasal 362 KUHP adalah Barang siapa mengambil barang sebahagian/ atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam rumusan diatas tidak menyebutkan berapa harga atau nilai barang yang dicuri milik si korban, sehingga pelaku yang mengambil barang orang lain seharga 15 ribu rupiah saja sudah dapat dijatuhi pidana penjara lima tahun.

Pemidanaan tersebut dianggap tidak adil bagi pelakunya. Sementara pasal 364 KUHP yang melarang penjatuhan pidana bagi pelaku pencurian adalah jika barang yang dicuri tersebut bernilai kurang dari 250 Dua ribu rupiah disebut sebagai tindak Pencurian ringan.

Dengan demikian jika barang yang dicuri diatas dari 250 ribu rupiah maka pelaku sudah diancam dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana selama 5 tahun maksimalnya.

Akibatnya timbul protes dari masyarakat yang tidak terima hanya karena mengambil satu buah semangka, satu tandan kakao, kayu bakar untuk dipakai memasak, harus diproses, ditahan dan diadili dalam persidangan.

Terhadap protes masyarakat tersebut, Mahkamah Agung mengapresiasinya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam KUHP, yang semula dibawa 250 dirubah menjadi 2,5 juta ribu rupiah, sehingga seseorang yang mengambil barang milik orang lain yang nilai barang tersebut dibawah 2,5 juta rupiah, maka pelakunya tidak dapat diproses dalam persidangan tapi penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi oleh kedua pihak (korban dan pelaku) atau oleh kepolisian setempat.

Penetapan angka 2,5 juta rupiah ini didasarkan atas perkiraan harga emas di tahun 1969, yang apabila dibandingkan sekarang ini terdapat kenaikan sebesar 10 ribu kali, sehingga harga 250 sama dengan 2,5 juta rupiah.

Jenis Tipiter yang masih aktual tersebut adalah Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Tubuh dan nyawa, Kejahatan atau Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan, Kejahatan atau Tindak pidana Terhadap Kesusilaan, Kejahatan atau Tindak Pidana Terhadap Kesopanan/ Kehormatan dan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum.

Unsur–unsur Tindak pidana sebagai berikut.

1. Harus ada perbutan yang dilarang. Artinya jika perbuatan baru sebatas niat/ mens rea, maka hal itu belum berupa suatu tindak pidana. Harus ada Actus Rea atau Tindakan/ perbuatan yang nyata.

Seseorang yang memaki-maki musuhnya tapi baru dalam hatinya maka perbuatan itu bukan sebagi tindak pidana, karena baru dalam hatinya saja, belum diwujudkan dalam suatu tindakan atau perbuatan. Walupun perbuatan memaki-maki orang lain adalah dilarang dalam agama dan itu menjadi dosa, tapi dalam hukum pidana bukan sebagai tindak pidana.

2. Perbuatan yang dilarang tersebut harus dirumuskan dalam suatu Undang-undang. Jika larangan itu hanya diatur dalam suatu peraturan seperti Perda maka pelaku tidak dapat dipidana penjara, hanya dapat dikenakan denda.

Sebab yang boleh mencantumkan sanksi pidana berupa pidana penjara hanyalah Undang-undang. Bahkan paham Legisme berpendapat, tidak ada hukum diluar Undang-undang. Hukum hanya Undang-Undang.

Karena itu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan tersebut otomatis batal demi hukum, karena peraturan yang dibawahnya bukanlah hukum, tetapi sebagai pedoman pelaksanaan dari suatu Undang-undang.

Karena itu peraturan yang lebih rendah seperti peraturan daerah, peraturan Menteri dan seterusnya tidak boleh memuat sanksi pidana penjara. Yang boleh adalah memuat sanksi denda dalam jumlah yang wajar besarnya, jika denda tidak dibayar maka pelaku dapat menggantinya dengan Kurungan.

Kurungan ini tidak sama dengan Penjara. Nanti kita jelaskan. Disebut dengan denda wajar misalnya: karena Restoran buka melewati batas waktu yang ditentukan dalam aturan PPKM, pemiliknya dikenakan denda 10 juta rupiah atau Kurungan 2 minggu/ 14 hari kerja.

Sanksi yang demikian tidak benar dan tak wajar, karena pelaku akan cenderung memilih penggantinya yaitu kurungan 14 hari, dari pada membayar 10 juta rupiah, padahal sanksi utamanya adalah denda bukan kurungan karena itu cukuplah dendanya 500 ribu rupiah.

Misalnya : agar suatu perbuatan disebut sebagai Tindak pidana maka harus dilarang perbuatan yang dilakukan tersebut dalam suatu Undang-undang, untuk mencapai prinsip atau asas Legalitas dalam hukum pidana yaitu asas Nullum delictum noella poena sine previa legi poenali yang artinya sesorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilarang tersebut diatur/ dirumuskan dalam undang-undang pidana.

Undang-undang pidana tersebut sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi terlebih dahulu ada Undang-undang yang memuat larangan tersebut barulah disusul dengan perbuatan yang melanggar larangan tersebut, (pasal 1 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian suatu undang-undang tidak boleh berlaku surut, kecuali jika terjadi perobahan atas suatu Undang-undang dan perubahan undang-undang tersebut, lebih menguntungkan Tersangka/ Terdakwa, maka Undang-undang tersebut, yang diberlakukan meskipun berlakunya berlaku surut. Contoh : A mencuri bulan September 2022, barang yang dicuri nilainya 250 ribu rupiah, oleh Pasal 362 KUHP perbuatan A tersebut diancam dengan pidana penjara 5 tahun.

Untuk itu A ditangkap dan diproses, sebelum diputus oleh Pengadilan, terjadi perubahan pada bulan januari 2022, atas ketentuan pasal 362 KUHP yang membebaskan pelaku pencurian dibawah 2,5 juta rupiah dari sanksi pidana penjara asalkan si pelaku mengembalikan barang curiannya. Maka perubahan aturan bulan januari 2022 diberlakukan pada A yang mencuri di bulan September 2021. Ini yang disebut boleh berlaku surut UU pidana sepanjang UU tersebut lebih menguntungkan sipelaku/ tersangka.

3. Perbuatan bersifat melawan hukum. Yaitu melawan hukum formil, Wederrechttelijk yang artinya perbuatan yang dilakukan haruslah perbuatan yang bersifat melawan hukum, yaitu perbuatan tersebut dilarang dengan tegas dalam suatu undang-undang. Jika suatu perbuatan bertentangan dengan norma masyarakat seperti agama, kesusilaan, kepatutan tetapi tidak diatur dan dilarang dalam undang-undang, maka perbuatan bukan tindak pidana dan pelaku tidak dapat dipidana seperti santet atau kumpul hidup serumah tanpa pernikahan atau kumpul kebo, atau hutang yang tidak dibayar/ bukan krn penipuan atau penggelapan tapi karena perdata. Hal ini juga untuk lebih menguatkan asas legalitas dalam hak pidana.Sebaliknya perbuatan melawan hukum materil adalah perbuatan yang melanggar hukum meskipun perbuatan tersebut tidak melanggar suatu undang-undang tetapi jika perbuatan melanggar kepatutan, kesusilaan dalam masyarakyat, maka perbuatan itu adalah melanggar hukum. Hal ini dianut dalam UU Tipikor sebagai Tindak Pidana Khusus. Selainnya hampir semua tapi khusus menganut perbuatan melawan hak Formil.

4. Perbuatan dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan adalah sikap batin yang melandasi perbuatan tersebut apakah pelaku mengetahui perbuatannya melanggar hukum dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatan (Teori Pengetahuan dan Teori Kehendak).

Hal itu harus dibuktikan bahwa pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya melanggar suatu Undang-undang maupun akibat yang timbul dari perbuatannya, jika pengetahuan tersebut dilanjutkan dalam suatu perbuatan maka pelaku dianggap sudah menghendaki akibat yang timbul. Jadi tidak ada lagi alasan atau pembelaan dengan menyatakan, maaf pak Polisi, saya tidak berniat membunuh si korban, maksud saya hanya melukal saja, tapi Rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) menunjukkan pelaku membawa sebuah celurit atau golok dan mengejar sikorban kemudian menyabetkan celurit tersebut kearah leher atau kepala si korban dan mengakibatkan kematiannya.

Dalam hal ini, pelaku sudah mengetahui membawa golok dan menyabetkannya kearah kepala korban adalah pelanggaran hukum dan mengetahui akibat berupa kematian jika diarahkan celurit tersebut kearah kepala korban, semua orang sudah mengetahui jika benda tajam diarahkan ke Kepala seseorang akan berakibat kematian.

Dengan demikian pelaku sudah mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibatnya yang disebut Sengaja sebagai maksud diancam dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara 15 tahun.

Lain halnya, jika celurit itu diarahkan oleh pelaku kearah kaki korban, maka dapat dipastikan tidak akan berakibat kematian, jika si korban tetap meninggal maka pasal yang didakwakan tidak boleh pasal 338 KUHP tetapi didakwa melanggar pasal 354 ayat 2 KUHP yaitu melakukan Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman pidana 12 tahun penjara.

Dalam rinciannya, kesalahan diatas disebut Dolus yaitu sengaja sebagai tujuan, sengaja sebagai maksud dan sengaja sebagai kemungkinan. Semua jenis-jenis sengaja tersebut masuk dalam kualifikasi bersengaja. Jika sebaliknya pelaku tidak mengetahui dan tidak menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya, tetapi akibat tersebut tetap terjadi, meskipun pelaku sudah berusaha mencegahnya, maka jenis kesalahannya disebut sebagai Culpa atau kelalaian atau kurang berhati-hati.

Tindak pidana yang dilakukan karena kelalaiannya diancam dengan pidana yang lebih ringan seperti pidana percobaan, atau pidana penjara satu tahun, seperti Kecelakaan lalu lintas.

5. Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

Artinya yang dapat dipidana dengan pidana penjara adalah mereka yang bisa bertanggung jawab.
Orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan adalah jika orang tersebut saat melakukan tindak pidana berada dalam posisi seperti orang yang sedang sakit ingatan pasal 44 KUHP, orang dibawah umur pasal 45 KUHP, orang yang bertindak kerena terpaksa/ overnacht pasal 48 KUHP, orang yang membela diri/ Nodweer pasal 49 KUHP, orang yang menjalankan perintah Undang-undang pasal 50 KUHP dan orang yang menjalankan perintah atasan pasal 51 KUHP tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya pasal 44 dan 45 disebut sebagai alasan pemaaf, pasal 48 dan 49 disebut sebagai alasan pembenar dan pasal 50, 51 disebut sebagai alasan penghapus pidana.

Dari unsur-unsur tindak pidana diatas terdapat dua golongan yaitu golongan monoistis, berpendapat : kelima unsur tersebut harus terdapat pada suatu tindak pidana, jika salah satu unsur tidak ada atau tidak dipenuhi maka perbuatan bukanlah tindak pidana. (Jika terdapat kasus dalam praktek dimana pelaku sebagai korban pemalakan sepeda motor di fly over summa recon bekasi, melakukan perlawanan dan mengakibatkan si pembegal meninggal dunia, oleh polres setempat tidak memproses si pelaku yang sebelumnya adalah sebagai korban, tetapi melepaskannya dengan alasan pembelaan darurat pasal 49 KUHP, maka polres termasuk penganut Monoistis yaitu semua kelima unsur tersebut harus terpenuhi dalam suatu tindak pidana, jika satu unsur saja tidak terpenuhi maka pebuatan bukan sebagai Tindak pidana.
Golongan kedua adalah Kelompok Dualistis, yaitu memisahkan antara unsur perbuatan yaitu unsur nomor 1-3 dengan unsur sikap batin/ kesalahan yaitu unsur no 4 dan 5.

Konsekwensi pendapat ini adalah Pada kasus pembegalan diatas, perbuatan si korban yang menjadi pelaku pembunuhan si pembegal, sudah memenuhi unsur tindak pidana, sehingga terhadapnya harus dilakukan proses penyidikan dan penuntutan di pengadilan.

Soal unsur no 4 dan 5 tentang kesalahan harus dibuktikan di pengadilan apakah pelaku bersalah atau tidak dapat bertanggung jawabkan, sehingga jika pelaku tidak terbukti bersalah di pengadilan atau tidak dapat bertanggung jawab, maka putusan pidana terhadap pelaku adalah putusan Onslag/ Bebas tidak murni, yaitu perbuatan pelaku bukan sebagai tindak pidana dan pelaku dilepaskan dari tuntutan hukum.

Konsekwensinya Jaksa dapat mengajukan Banding. Sebaliknya jika putusan pidana adalah putusan Vrijsprak atau putusan bebas murni yaitu putusan membebaskan pelaku/ terdakwa dari tuntutan hukum maka konsekwensinya jaksa tidak bisa mengajukan banding, langsung mengajukan kasasi.

Contoh membedah Pasal KUHP yang disangkakan.

Dengan mengetahui unsur-unsur tindak pidana ini, maka mahasiswa tinggal meneruskannya dengan membedah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam KUHP atau di luar KUHP. Misalnya, Pasal 362 KUHP. tentang Pencurian.
Unsur objektif.
1. Barang Siapa.
Adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang yang sehat akalnya dan dan sudah dewasa.
2. Mengambil.
Artinya Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, selama barang belum berpindah berarti belum ada pencurian karena tidak memenuhi unsur mengambil. Jika seseorang masih memegang atau mengelus atau meraba barang yang hendak dicuri maka itu belum disebut sebagai Pencurian, paling maksimal sebagai percobaan Pencurian yang ancaman pidananya lebih ringan yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimumnya.
3. Barang.
Yaitu Barang yang diambil dan bernilai bagi pemiliknya, baik barang bergerak ataupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.

Unsur Subjektif
4. Sebahagian atau seluruhnya milik orang lain.
Artinya, Barang yang diambil tersebut adalah milik orang lain atau barang tersebut sebagian adalah milik orang lain. Misalnya, Suami mengambil dan menjual sepeda motor isterinya, maka si suami disebut mengambil milik orang lain, meskipun si Suami yang membelinya, karena dalam harta perkawinan terdapat harta bersama. Jika si Isteri mengadukannya (delik aduan), si Suami dikenakan pasal Pencurian.

5. Dengan maksud memiliki.
Artinya Barang yang diambil tersebut dikuasai sendiri atau dijual atau di gadaikan atau dihibahkan ke orang lain, sebab orang yang sah menjual atau menggadaikan adalah si pemiliknya, maka si pencuri memperlakukan dirinya sebagai pemilik padahal pencuri. Seperti Suami memberikan sepeda motor diatas ke pacar atau selingkuhannya, beda halnya jika motor tersebut dijual suami tanpa pengetahuan isteri adalah digunakan untuk membiayai pengobatan anaknya yang lagi sakit maka unsur dengan maksud memiliki, tidak terpenuhi artinya perbuatan bukan tindak pidana, karena hasil penjualan motor digunakan untuk biaya obat anaknya yang sakit.

Contoh lainnya.
Pasal 285 KUHP dikenal dengan pasal Pemerkosaan. Yaitu, Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun.
Unsur-unsur pasal yang harus dibuktikan dari pasal 285 KUHP tersebut adalah :

1) Barang siapa
Hal ini menunjuk pada subjek hukum pidana iaitu orang yang sdh dewasa dan sehat akalnya. Dalam kasus pemerkosaan ini sipelaku atau pemerkosa, dibuktikan bahwa dia sudah dewasa dan sehat akalnya.

2. Dengan kekerasan,
Unsur kedua ini dibuktikan bahwa persetubuhan dilakukan dengan paksaan karena kekerasan atau ancaman kekerasan bukan karena suka sama suka.

Dalam hal ini, dibuktikan adanya suatu gerakan tangan atau kaki ketubuh si korban seperti memukul, menendang, mengikat, menyumpal mulut, dan sebagainya, atau digunakan dengan alat tertentu seperti senjata tajam atau senjata api, yang pada intinya membuat si korban tidak berdaya atau tidak mampu melawan.

3) Melakukan Persetubuhan.

Dalam hal ini, buktikan bahwa sudah terjadi persetubuhan. Persetubuhan adalah memasukkan alat kelamin pria kedalam vagina perempuan, dan dilakukan berulang kali atau pinggulnya turun naik, membuktikannya selain ada saksi yang melihat persetubuhan tersebut, juga adanya hasil visum yang menyatakan adanya benda tumpul yang masuk dalam vagina, dan barang bukti lainnya seperti pakaian korban di TKP, sperma diatas sprei dan sebagainya.

4) Persetubuhan harus terhadap perempuan. Jika orangnya adalah transgender maka tidak masuk sebagai persetubuhan dan buktikan bahwa perempuan tersebut bukan isterinya. Jika isterinya yang di perkosa maka si pelaku tidak dapat dikenakan pasal 285 KUHP tapi melanggar UU No.23 tahun 2004 tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan
antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang
dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.

Pelanggaran adalah perbuatan-
perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak
pidana, karena undang – undang merumuskannya sebagai delik.

2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan
akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa.
Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan. Misalnya
Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain”
sedangkan Delik Culpa orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat di pidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).
Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk
mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang
berwajib atau orang yang terkena.
Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu akan tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak.

5) Delik tunggal dan delik berganda.
Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6) Delik menerus dan delik tidak menerus.
Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung
terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan
telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7) Delik laporan dan delik aduan.
Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan /
korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.
Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman
pidananya menjadi lebih berat.

3. Akibat Dari Tindak Pidana/Hukuman.
Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana.

Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak
pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental
korban tindak pidana. Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana.

Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dalam Pasal 10, meliputi Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan.

(RN-RedCN)

Luar Biasa!!.. 5 Milyar PBB di Kecamatan Pati Tahun 2022 Hampir Lunas, Dua Desa Masih Nunggak

Oktober, 6, 22

 

Photo Drs. Didik Rusdiantono, Kabupaten Pati 

Pati – Cakranusantara.net | Luar Biasa!!.. pagu Lima (5) Milyar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kecamatan/ Kabupaten Pati, Jawa Tengah Tahun 2022 hampir lunas. Namun Camat keluhkan Dua Desa yang masih nunggak.

Camat Pati Drs. Didik Rusdiantono Saat ditemui awak media diruang kerjanya  mengatakan, terkait PBB untuk Desa se Kecamatan Pati, yang belum lunas ada 2 Desa dari 24 Desa, 5 Keluranan.

“Sudah 27 Desa termasuk kelurahan yang sudah melunasi PBB, untuk 2 Desa itu sendiri diantaranya Desa Sidokerto dan Desa Panjuan,” ungkapnya. Kamis (6/10/2022).

Adapun PBB yang sudah terbayar sekitar 99,9 persen lebih, Kecamatan Pati merupakan penghasil PBB terbesar se Kabupaten Pati, nilainya mencapai 5.1 milyar rupiah.

“Untuk Kecamatan Pati sendiri masih kurang sekitar 0,01 Persen saja, untuk itu membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Karena biasanya cukup alot,” lanjut Camat.

Untuk Desa Sidokerto sendiri masih kurang 8,68 juta rupiah, dari pagu 90,80 juta rupiah yang harus di setor. Desa Panjuan kurang 29,19 juta rupiah dari pagu 185,64 yang hingga sampai saat ini belum lunas.

“Adapun semua total kekurangan yang belum terbayar dari dua Desa tersebut sebesar 37,88 juta rupiah,” tutup Camat.

(Rn)

Miris!!.. Pekerjaan Bangunan Talud TA 2021 Sudah Ambrol, Diduga Dikerjakan Asal-asalan

Oktober, 6, 22

         Photo Bangunan yang sudah Ambrol

 

Pati – Cakranusantara.net | Pekerjaan Bangunan Talud Jalan di Desa Purwosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga dikererjakan asal-asalan. Pasalnya, proyek itu diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi.

Berdasarkan amatan media, proyek pembangunan Talud jalan dengan Anggaran 200 juta rupiah yang bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) tahun 2021 dengan volume 1. Panjang 70 meter, H : 0,40-0,70 meter, 2. Panjang 90 meter, H : 0,70 meter, 3. Panjang 109 meter, H : 1,30-160 meter, dilokasi RT 08 RW 03 terlihat sudah ambrol kurang lebih 5 meter.

Sementara, Kades Purwosari M. Teguh saat di konfirmasi via telepon seluler mengatakan kalau bangunan itu dibterjang air dan orang yang mengerjakan ini juga ada di lokasi.

“Nanti kalau sudah ada anggaran dari PAD kita benahi mas, soalnya itu pengerjaan sudah lama, sudah 3 tahun yang lalu,” jawab singkatnya. Kamis (6/10/2022).

            Photo prasasti proyek Desa Purwosari

Sedangkan dibatu prasasti yang terpasang tertulis pelaksanaannya tahun baru tahun 2021. Namun, hal ini tak sama dengan pernyataan Kepala Desa saat di mintai keterangan oleh awak media yang mengatakan kalau itu bangunan sudah 3 tahun lalu.

(Red)

PDAM “Tirta Bening” Komitmen Bakal Tingkatkan Pasokan Air Baku Untuk Pati Selatan

Oktober, 6, 22

       Photo Bambang Soemantri Ka PDAM Pati

Pati – Cakranusantara.net | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Bening” Kabupaten Pati, Jawa Tengah berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan menambah pasokan air baku dan menambah jaringan di wilayah Pati selatan.

Beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya melalui Program Sistem Penyediaan Air Minum Regional “Spamreg Dadi Muria” yang diikuti oleh 4 Kabupaten yaitu Purwodadi, Kudus, Jepara dan Pati.

Direktur Utama PDAM Tirta bening Kabupaten Pati Bambang Soemantri saat ditemui awak media mengatakan, komitmennya untuk meningkatkan pelayanan, dan dalam program tersebut sudah pada tahap perencanaan.

“Pengajuan kami untuk menambah jaringan dan pelanggan serta pasokan sumber air baku sudah MoU dan ditandatangani oleh 4 Bupati,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan, upaya untuk menambah pasokan air baku, selain mengikuti Program diatas kita juga mengusulkan ke Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) serta ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana. Dengan memanfaatkan air dari waduk Randu Gunting Blora, Bendung Cabean, dan waduk Logung Kudus.

“Semua akan kita maksimalkan untuk layanan di daerah Pati selatan, meliputi kecamatan Pucakwangi, Winong, Gabus, Kayen, Tambakromo, Jaken, Jakenan dan sekitarnya. Kami targetkan setidaknya ada penambahan 4.000 pelanggan sampai dengan tahun 2025,” lanjut Bambang.

PDAM Tirta Bening merupakan perusahaan umum milik daerah Kabupaten Pati, yang artinya saham 100% dari pemerintah daerah dan Alhamdulillah kami sudah 5 tahun berkontribusi memberikan 50% dari laba ke pemerintah daerah.

“Laba yang di hasilkan oleh Tirta Bening pertahun mencapai angka Satu hingga Dua milyar rupiah dan menargetkan tahun berikutnya laba di angka dua milyar rupiah lebih,” terangnya.

Bambang Soemantri mengatakan melalui usulan program-program tersebut diatas menaruh harapan pelayanan air bersih di Kabupaten Pati bisa menjangkau hingga rata ke pelosok Desa, terutama Pati bagian Selatan.

“Kelak jika kebutuhan air di perumahan rakyat terpenuhi Soemantri punya mimpi membuat AMDK (Air Minuman Dalam Kemasan), setidaknya penyediaan air mineral kemasan itu untuk dikonsumsi jajaran OPD Kabupaten Pati,” tutupnya.

(Tim)

Bela Sukesi, Advokat dan Aktivis Ajukan Eksaminasi Publik

Oktober, 8, 22

        Photo Om Bob bersama Joko Sutrisno., SH

 

Pati – Cakranusantara.net | Bela Sukesi, Advokat asli Pati bersama aktivis Ajukan Eksaminasi Publik atas putusan Pengadilan negeri (PN) Pati pada tahun 2020 lalu.

Joko Sutrisno., SH, Ketua sahabat Komisi Yudisial (SKY) masa bakti tahun 2015-2017 bersama Slamet Widodo., SH, aktivis Pati yang akrab disapa Om Bob kepada media cakranusantara.net mengatakan, dia mengajak PN Pati dan semua advokat se Nusantara untuk melakukan Eksaminasi Publik.

“Pengertian eksaminasi publik merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat umum (bukan kalangan hakim atau jaksa) terhadap produk pengadilan. Eksaminasi ini kerap dilakukan terhadap produk peradilan,” ungkapnya. Rabu (5/10/2022).

Hal yang patut diperhatikan dari hasil eksaminasi ini tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum di pengadilan negeri Pati, akan tetapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum, serta sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.

Setidaknya, terdapat tiga kriteria perkara yang layak dieksaminasi : Pertama,  Kontroversial, dalam hal ini terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan, atau hukum formil dan hukum materiil. Tidak diterapkan secara baik dan benar, seperti bertentangan dengan asas penerapan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

“Kedua, memiliki pengaruh/ dampak sosial bagi masyarakat. Dampak perkara tersebut bagi masyarakat bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan di level nasional maupun internasional,” urainya.

Selanjutnya, ada indikasi mafia peradilan (judicial corruption) seperti indikasi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar,” tambahnya.

Kemudian, apakah eksaminasi publik ini dapat dilakukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, hal ini ada dua pendapat berbeda yang harus diperhatikan.

“Pendapat pertama, Eksaminasi hanya untuk perkara yang berkekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi intervensi terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua, eksaminasi dapat dilakukan terhadap putusan peradilan yang belum berkekuatan hukum tetap,” lanjutnya.

Baca Juga : Miris!!.. Tanah Milik Sukesi Bakal Tetap di Eksekusi

Video : Hidup Sebatang Kara, Rumah Terancam di Eksekusi

Surat Sanggahan Dilayangkan ke PN Pati, Akibat Cinta Pudar Sukesi Jadi Sasaran Eksekusi

Hiruk-pikuk Hutang Piutang Sukesi Menjadi Eksekusi Tanah dan Bangunan

Eksekusi, Sukesi Janda Sebatangkara Jalani Persahabatan Dibalik Derita

Dalam hal Eksaminasi ini, mari kita bersama-sama meninjau ulang perkara yang sudah menimpa Sukesi atas putusan PN Pati pada tahun 2020 yang lalu, apakah sudah riil sesuai dengan prosedur atau masih menyimpang.

“Karna menurut analisis teman-teman media di lapangan, putusan itu diduga belum sesuai dengan kronologi yang sudah di ceritakan oleh Sukesi (tergugat) pada hukum perdata,” tutupnya.

(RN-RedCN)

Dankoharmatau Hadiri Peringatan HUT TNI ke-77

Oktober, 5, 22

 

Bandung – Cakranusantara.net |  Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Gabungan III Koharmatau Ny. Agustin Eddy Supriyono menghadiri Upacara Peringatan Ke-77 Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2022 bertempat di Lapangan Manunggal Brigif 15 Kujang/ II Cimahi, dipimpin oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo diikuti gabungan TNI Sewilayah Kogartap II Bandung. Rabu (5/10/2022).

“HUT ke-77 TNI dengan tema “TNI Adalah Kita” ini sebagai momentum untuk instropeksi dan mawas diri atas berbagai tugas yang telah dilaksanakan. Serta sebagai wahana untuk mempertebal semangat jiwa korsa dan meningkatkan etos kerja guna mendukung tugas pokok TNI,”

Dalam sambutan Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Andika Perkasa yang dibacakan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo menyampaikan, berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat, diantaranya Lembaga survei IPI sebesar 93%, LSI 93% demikian juga dari Lembaga survei CSIS dukungan dan kepuasan Kinerja TNI terhadap Demokrasi sebesar 93,5 %. Jelas Panglima TNI.

Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan bertindak dan berucap sesuai dengan tugas pokok TNI. Tegasnya.

Upacara Peringatan Ke-77 HUT TNI Tahun 2022 dilanjutkan dengan acara tambahan. Devile pasukan upacara dan penampilan Tentara Cilik binaan Kodam III/Siliwangi.

(Pen Koharmatau)

BPD bersama Tomas Desa Regaloh Datangi Camat Tlogowungu, Ini Sebabnya

Oktober, 6, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Tokoh Masyarakat dan warga Desa Regaloh, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah datangi Camat pertanyakan peraturan ASN dan Bengkok.

Pasalnya. Sekertaris desa (Sekdes) yang sudah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2007 yang lalu masih mendapatkan Bondodeso (bengkok).

Pada kesempatan itu, Tony Romas Indriarsa (Camat Tlogowungu) mengatakan, jika pada Tahun 2007 yang lalu memang Sekdes di Kabupaten Pati diangkat menjadi ASN dan bengkok ditarik menjadi aset Desa.

“Bengkok itu nantinya dilelang secara terbuka oleh Desa. Kemudian sebagian dari hasil lelang itu sebesar 40% dijadikan penghasilan lain oleh ASN,” ungkapnya.

Kemudian pada tahun 2016 ada masukan, bahwa Bengkok itu dikembalikan lagi ke Sekdes selagi belum dialihkan sebagai tambahan bengkok pada perangkat lainnya.

“Penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) itu sendiri pasti sudah di kaji, karna sudah ada Kepala bagian (Kabag) hukum,” lanjutnya.

Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) itu harus ada persetujuan juga tandatangan Bupati, tidak serta merta dilingkup desa itu sendiri.

“Secara prinsip, Perdes bisa dirubah dengan Perdes yang baru. namun harus izin Bupati karna harus di evaluasi karna merupakan kas Desa,” imbuhnya.

Ali tokoh masyarakat menambahkan, jika Sekdes itu ASN dan diperbantukan ke Desa apakah bisa di pindah, misal ke Badan Penanggulangan Bencana Daera (BPBD), atau Instansi terkait lainnya.

“Camat menjawab, sesuai PP 45/2007, perangkat yang diangkat menjadi PNS maka secara otomatis mengikuti aturan kepegawaian dan juga peraturan tentang perangkat desa,” jawabnya.

Kemudian masalah Pensiunan, ASN sampai umur 56 tahun, sementara sekdes sampai umur 58 tahun, terkait masalah ini belum di atur oleh Perda ataupun Perbub secara pasti, namun pada awalnya mengikuti kepegawaian.

“Namun tidak menutup kemungkinan bila sekdes itu dianggap berjasa bagi desanya oleh Kades setempat, selaku pemangku kebijakan Desa bisa menambahkan SK nya sama seperti Perda perangkat lainnya, Masalah SK seharusnya BPD mendapatkan tembusan,” tutupnya.

(RN-Red)

Kodim Pati Turut Peringati Puncak Acara HUT TNI ke-77 di Makodim

Oktober, 5, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Puncak peringatan HUT ke-77 Tentara nasional Indonesia (TNI) dengan tema “TNI Adalah Kita” tanggal 05 Oktober tahun 2022 dipusatkan dihalaman Makodim 0718/Pati.

Menjabat sebagai inspektur upacara adalah Perwira tertua di Kodim Kapten Inf Jubaidi Danramil 06/Margoyoso dengan peserta upacara para prajurit TNI dari Kodim Pati, Prajurit Yonif 410/Alugoro, Prajurit TNI AL pos Juwana, Prajurit TNI dari Dinas Jawatan TNI AD, anggota Polri dari Polres Pati serta Bimob Pati dan PNS TNI AD Kodim 0718/Pati. Rabu (05/10/2022).

Dalam kesempatan tersebut, inspektur upacara Kapten Inf Jubaidi membacakan amanat upacara dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Jenderal Andika dalam amanatnya menyampaikan, berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat, diantaranya; Hasil Survei Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) tanggal 24 Juni 2022, TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2%.

“Sedangkan Hasil Survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum versi Lembaga Survei Indonesia (LSI) tanggal 31 Agustus 2022, TNI mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat paling tinggi sebesar 93%,” ungkap Inspektur.

Demikian juga hasil Lembaga Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) tanggal 27 September 2022 merilis hasil survei dukungan dan kepuasan Kinerja TNI terhadap Demokrasi, sebesar 93.5 %.

“Oleh karenanya, Saya menghimbau kepada seluruh Prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, dengan bertindak dan berucap sesuai dengan Tugas Pokok TNI. 3 Para Prajurit, PNS TNI dan hadirin yang saya banggakan,” tandas Jenderal Andika dalam amanatnya.

(Pendim)

Baur Tilang Terus Tanamkan Rasa Peduli Bagi Masyarakat

Oktober, 6, 22

 

         Photo Baur tilang Satlantas Polres Pati 

Pati – Cakranusantara.net | Disela agenda Operasi (Ops) Zebra candi tahun 2022. Satuan lalu lintas (Satlantas) polres Pati tetap utamakan peduli sesama bagi masyarakat umum yang membutuhkan.

Baur tilang Moch Riva’i, SH kepada media menyampaikan, peduli terhadap sesama yang membutuhkan, hal itu dilaksanakan merupakan bentuk dan wujud nyata Polisi sebagai pelindung, mengayomi sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Polisi tidak hanya menjalankan penegakan hukum saja, namun juga tanamkan rasa kepedulian yang tinggi pada masyarakat umum, khisusnya jajaran satlantas Polres Pati,” ungkapnya. Rabu (5/10/2022).

Pelaksanaan hal tersebut setiap hari baik pagi maupun sore, saat patroli, khususnya saat Ambang Gangguan (AG) atau padatnya jalanan yang di sebabkan, Anak-anak pulang Sekolah.

“Pelaksanaan AG itu, di jalan raya Pati Kudus tepatnya depan kantor jasa raharja, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati,” Imbuhnya.

Sontak, Aiptu Moch Riva’i ketika melihat seorang kakek yang hendak menyeberang jalan segera meraih tangan serta merangkulnya untuk membantunya nyeberang jalan.

“Itu merupakan wujud rasa tanggung jawab dan peduli terhadap sesama, kami merasa sebagai petugas Kepolisian selalu turun kelapangan dengan hadir di masyarakat,” lanjutnya.

Bantuan petugas kepolisian itu sangatlah penting dan  juga sebagai bentuk kepedulian Polisi kepada Masyarakat, khususnya yang hendak menyeberang jalan, termasuk anak-anak sekolah juga kita bantu untuk menyeberang,” tutupnya.

(Mh-Red)