Cakranusantara.net, Pati || Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mendorong PT Djarum memperluas kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pati, mulai dari bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) hingga pengembangan teknologi desalinasi untuk mengatasi persoalan kekeringan, terutama di wilayah pesisir.
Harapan tersebut disampaikan Chandra saat penyerahan simbolis bantuan 12 unit rumah layak huni melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) PT Djarum di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/10/2026).
“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya RTLH. Mungkin ada kerja sama lain, seperti desalinasi air, karena kami sering mengalami kekeringan,” ujar Chandra.
Menurut Chandra, persoalan kekeringan di Kabupaten Pati membutuhkan solusi berkelanjutan. Karena itu, ia berharap PT Djarum dapat turut berkontribusi melalui pengembangan teknologi desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air bersih yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Selain penanganan kekeringan, Chandra meminta PT Djarum memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu pada tahun mendatang.
Ia mengungkapkan, masih banyak warga Pati yang tinggal di rumah berbahan bambu, bahkan terpaksa menambal bagian rumah menggunakan kardus karena keterbatasan ekonomi.
“Dengan jumlah penduduk hampir 1,4 juta jiwa, wilayah yang luas, serta 401 desa dan 65 kelurahan, kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Pati masih besar,” kata Chandra.
Chandra juga mengajak PT Djarum mempertimbangkan pengembangan usaha di wilayah yang dinilai memiliki peluang pertumbuhan ekonomi, seperti Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo. Menurutnya, investasi di wilayah tersebut berpotensi membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kami juga berharap ada tambahan bibit untuk penghijauan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, kerja sama yang dibangun bisa mencakup perbaikan rumah, lingkungan, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih,” imbuhnya.
Bantuan CSR PT Djarum tahun ini mencakup 12 unit rumah layak huni bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Pati. Sebanyak tujuh unit diperuntukkan bagi warga Kecamatan Tlogowungu, sedangkan lima unit lainnya untuk warga Kecamatan Sukolilo.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas hunian masyarakat.
Sementara itu, General Manager Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto, menjelaskan bahwa pembangunan rumah dalam program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga penerima bantuan.
Rumah umumnya dilengkapi dua kamar tidur untuk keluarga dengan anggota hingga lima orang. Sementara keluarga yang lebih besar dapat memperoleh rumah dengan tiga kamar tidur.
“Mohon maaf baru dua belas, tetapi yang utama bukan hanya kemampuan, melainkan kemauan,” ujarnya.
Achmad menjelaskan, PT Djarum membangun 500 unit rumah di sejumlah wilayah Jawa Tengah sepanjang 2026, termasuk di Kudus, Brebes, Wonogiri, Salatiga, Rembang, Pati, Kabupaten Semarang, dan Temanggung.
Perusahaan juga merencanakan pembangunan 500 unit rumah tambahan pada 2027.
Pembangunan rumah menggunakan material seperti bata ringan atau hebel, rangka atap baja ringan, fasilitas sanitasi, serta dapur. Rumah tersebut dirancang agar dapat bertahan sekitar 10–15 tahun.
Adapun biaya pembangunan diperkirakan mencapai Rp70 juta untuk rumah dengan dua kamar tidur dan sekitar Rp80 juta untuk rumah dengan tiga kamar tidur. Biaya renovasi rumah tertentu dapat lebih besar, bergantung pada kondisi bangunan lama.
PT Djarum juga menyatakan akan mengevaluasi kemungkinan pemberian bantuan tambahan pada tahun depan. Selain pembangunan rumah, perusahaan membuka peluang kontribusi melalui program penghijauan, restorasi lahan, dan penanganan persoalan air.
Terkait rumah lama yang perlu dibongkar sebelum pembangunan, Achmad menjelaskan bahwa tanggung jawab pembongkaran pada prinsipnya berada pada RT, RW, dan pemerintah desa. Namun, PT Djarum membuka kemungkinan memberikan dukungan apabila diperlukan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri yang mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 12 keluarga penerima bantuan RTLH, serta tamu undangan lainnya.
Komentar