Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Lewat Pentas Seni Mendapat Dukungan Pj Bupati Pati

Oktober, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyebut sosialisasi lebih efektif melalui pentas seni dan budaya saat menghadiri sosialisasi gempur rokok ilegal. Karena dinilai merugikan Negara Milyaran rupiah.

Hal itu dikatakan Henggar di sela-sela pertunjukan ketoprak yang digelar di Plaza Pragola Pati. Henggar juga memaparkan, saat ini peredaran rokok ilegal masih saja ditemukan di beberapa pasar.

“Meskipun prosentasenya dalam jumlah kecil, tentunya dalam hal ini, pemerintah harus tetap menggempur peredaraan rokok ilegal tersebut, tentunya ini kan tidak ada kontribusi pajak ke pemerintah, kan gak bayar cukai,” papar Henggar.

Kalau disini (Pati) biasanya peredaran rokok ilegal itu masih di pasar-pasar, katakanlah bukan toko-toko retail. Rata-rata peredarannya di toko-toko kecil, kelontong itu kadang-kadang, tapi tidak banyak.

“Dengan menggandeng pelaku seni, Henggar berharap bahwa sosialisasi gempur rokok ilegal yang disampaikan lebih mengena ke masyarakat. Dengan kita libatkan seniman, nanti juga akan lebih mengena ke masyarakat secara umum,” lanjut Henggar.

Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi penyambung lidah kebijakan pemerintah. Kemudian bagaimana kita juga bisa nguri-nguri budaya jawa dan tujuan kita (sosialisai rokok ilegal) juga terpenuhi

“Pagelaran pentas seni budaya ini, sekaligus bisa dijadikan momentum untuk pelestarian budaya. Sehingga ia berharap ada beberapa dampak positif yang dihasilkan,” pungkasnya.

(*/Red)

Tipiter : Opini Publik Terus Berkembang di Forum Diskusi dan Keadilan

Oktober, 20, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Opini Publik tampak terus berkembang. Sehingga sangat layak dikaji dan dianalisis oleh para pakar hukum. Terlebih siapa yang harus bertanggungjawab atas Pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau bisa disebut Brigadir J.

Uraian secara umum ;

1. Siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang sudah terjadi. jawabnya adalah Pelaku tindak pidana itu sendiri, yaitu pelaku tunggal/ Dader atau Pleger dan turutserta atau Deelneming/ Medeplegtegheid.

Dalam kasus itu pelakunya adalah turut serta atau Delneming. Pada dasarnya turut serta ini ada dua jenis aktor Intelektualnya;

1. Uitlokker (Penganjur) yaitu orang yang menganjurkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Siapa yang sianjurkan tentu orang yang dapat dipengaruhinya. Bagaimana cara mempengaruhinya yaitu dengan cara :

a. Menyediakan sarana untuk melakukan tindak pidana.

b. Menyediakan dan memberikan sejumlah uang, barang atau penghapusan hutang agar orang yang turut serta terpengaruh dalam melakukan apa yang dia kehendaki oleh Uitlokkernya/ penganjurnya.

“Disebut penganjur terkandung maknanya sama seperti saran, advis, dimana orang yang dianjurkan bebas memilih apakah bersedia melakukan anjuran dari aktor materilnya atau sebaliknya menolak“.

c. Ada kesepakatan tentang (harus dibuktikan adanya kesepakatan penganjur dengan orang yang dianjurkan) tentang Tindak pidana apa yang hendak dilakukan, jika anjuran adalah “Hajar” maka akibatnya berupa luka berat, jika anjurannya “Tembak” maka akibatnya korban mati.

Tanggungjawab penganjur hanya pada akibat luka berat karena anjurannya hanya berupa “hajar”, akan tetapi orang yang dianjurkan (pleger) yang menembak, tanggung jawabnya sampai pada matinya si korban.

d. Kesepakatan tentang cara-cara melarikan diri dan menghilangkan alat bukti untuk menghilangkan jejak pembunuhan.

Syarat ini harus dibuktikan oleh penuntut agar Ferdy Sambo (FS) dapat disebut sebagai Uitlokker (aktor) intelektual dan lainnya sebagai medepleger dalam hal ini ( FS, RR, MK dan Bharada E ) dan dari medepleger ini, ada plegernya yaitu eksekutor yang menyebabkan matinya si korban J.

Dalam kasus ini, Rekonstruksi kedua, tembakan Bharada E, tidak langsung mematikan korban, tapi masih mengerang yang akhirnya FS menembak kepala J yang menyebabkan kematian, ( harus dibuktikan hasil otopsi ). Berarti FS sebagai Aktor Intelektual sekaligus sebagai Pleger. Hukuman bagi aktor intelektual lebih berat dibanding hukuman pada pleger maupun medepleger ( RR, MK dan Bharada E ).

2. Doenpleger atau menyuruh lakukan yaitu orang yang disuruh melakukan tindak pidana, dengan syarat;

a. Suruhan tidak disertai imbalan atau tanpa memberikan sesuatu pada orang yang disuruh.

b. Orang yang disuruh bersedia, atau mau melakukan suruhan adalah murni untuk memenuhi kehendak doenplegernya.

c. Pada Doenpleger terdapat kesenjangan kedudukan atau jabatan sosial, antara orang yang menyuruh dan yang disuruh. Secara gramatikal menyuruh berarti memerintah yang tidak bisa ditolak oleh orang yang disuruh.

Karenanya orang yang disuruh tidak punya mensrea (niat jahat), yang menyuruhlah yang punya mensrea, itu sebabnya orang yang disuruh tidak di hukum, atau tidak pertanggung jawabkan, yang menyuruh yang punya mensrea yang di hukum, tapi pada Uitlokker atau penganjur, baik penganjur maupun yang dianjurkan kedua-duanya dihukum/ dipidana.

d. Mensrea atau niat jahat dari orang yang dianjurkan, pada Uitlokker/ Penganjuran timbul saat orang yang dianjurkan menyetujui anjuran uitlokker, itu sebabnya mensrea dan motif orang yang dianjurkan sama dengan mensrea dan motif dari penganjurnya, sehingga berbeda dengan doenpleger atau menyuruh melakukan. Pada Doenpleger atau menyuruh melakukan tindak pidana, terdapat hal-hal sebagai berikut ;

a. Ketidaktahuannya tentang perbuatan yang disuruh, sebagai tindak pidana atau tidak, karenanya bersedia melakukan suruhan tersebut. ( Atasan menyuruh anak buah mengambil uang dari bank, setelah diambil langsung di OTT sama KPK pada hal tidakntau kalau uang yang diambil adalah uang korupsi ).

b. Tidak mempunyai mensrea dan motif untuk timbulnya tindak pidana, yang memiliki mensrea adalah orang yang menyuruh atau aktor intelektual, karenanya yang disuruh tidak dapat dipidana.

Baca Juga : Tipiter: Pendapat Pakar Hukum Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Tipiter, Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang

Kesimpulan

1. Dari Uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan fakta hukum berupa hasil rekonstruksi kedua dan Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP), tampaknya Bharada E tidak masuk kualifikasi sebagai turut serta dalam melakukan Pembunuhan berencana itu.

Karena tidak ikut memutuskan dan menyepakati tentang pembunuhan yang sudah mulai di rencanakan sejak di Magelang, saat laporan dugaan Pelecehan seksual PC. ( Syarat perencanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai persiapan sejak dari Magelang sebelum dilaksanakan penembakan ).

Dalam hal ini, Bharada E baru mendapat perintah atau suruhan untuk menembak J, saat dirumah dinas di lantai dua (tempat eksekusi dilakukan), jadi unsur adanya tenggang waktu yang cukup antara niat dengan perbuatan penembakan oleh bharada E tidak terpenuhi.

2. Penembakan yang dilakukan oleh Bharada E, masuk kualifikasi pasal 338 KUHP, bahkan bukan tidak mungkin menjadi pelanggaran pasal 354 ayat 2, ( Penganiayaan berat yang disengaja mengakibatkan kematian ), jika pengacara dapat membuktikan bahwa akibat tembakan Bharada E tidak langsung mengakibatkan kematian J karena masih mengerang -erang.

3. Bharada E dapat dikualifisir melakukan penembakan untuk melaksanakan perintah dari atasannya ( Syarat pasal 51 KUHP.

1). Adanya Perintah yang diberikan oleh atasan langsung oleh pelaku, dalam hal ini adalah FS.

2). Perintah tidak dapat ditolak karena adanya suatu keadaan darurat atau hal yang tidak normal dengan mengancam akan membunuh bharada E dengan keluarganya, meskipun yang bersangkutan tahu menembak j adalah pelanggaran hukum ( ini pernyataan dari pengacaranya yang dulu sebelum diganti ), maka Pengacara harus dapat membuktikannya. Sehingga masuk sebagai alasan pembenaran atau hal untuk meringankan bagi majelis Hakim.

4. Fakta hukum adalah Bharada E sudah ditetapkan sebagai Justice Colaborator (JC) oleh LPSK, maka syarat untuk itu tentu sudah dipenuhi. Yang tampak dan menonjol adalah sejak Bharada E ditetapkan sebagai JC, sejak saat itu berubah skenario yang tadinya adalah tembak menembak antara bharada E dengan J.

Menunjukkan perannya sebagai JC untuk membuat terang benderang Pembunuhan berencana itu. Akan tetapi semuanya kembali pada keyakinan Hakim, yang mana teori dan fakta hukum yang dianutnya.

Baca Juga : Tipiter: Dalam KUHP dan ITE Tidak ada Penghinaan Harkat dan Martabat

(RN-Red)

Dorong Mutu Pendidikan, SMK Angkasa 1 Kalijati Tambah Kelas Baru

Oktober, 20, 22

Subang – Cakranusantara.net | Menyediakan sarana dan prasarana (Sarpras) belajar yang memadai sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan salah satu upaya untuk mendorong mutu Pendidikan.

Selain berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), tenaga pengajar dan peserta pendidik (Serdik) akan merasa lebih betah dan semangat dalam melaksanakan tugas sekolah apabila lingkungannya terasa nyaman.

Hal tersebut disampaikan oleh Komandan Lanud (Danlanud) Suryadarma Marsma TNI Tarjoni didampingi Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanud Suryadarma Ny. Ratna Tarjoni saat acara peletakan batu pertama di Kawasan Mako Lanud Suryadarma, Kamis (20/10/2022).

Penambahan ruang kelas, merupakan salah satu komitmen, upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing. Sehingga nantinya melalui sekolah ini akan melahirkan generasi muda yang cerdas dan unggul,” lanjut Danlanud.

Tak lupa, terimakasih ia ucapkan, serta Apresiasi kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan program pembangunan penambahan ruang kelas ini, yang nantinya secara operasional akan dikelola oleh Yasarini Cabang Lanud Suryadarma,” tandas Danlanud Tajroni.

(RN-Red)

Pembunuhan di Juana, BAP Rekayasa Kepolisian: Pengacara RH Berani Buktikan Terdakwa Tidak Bersalah

Oktober, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Persidangan kasus pembunuhan di Juwana memasuki sidang ke-21. Dalam persidangan itu agenda pembacaan replik dari JPU atas pengajuan Pledoi yang diajukan Kuasa Hukum RH pada Minggu lalu.

Esera Gulo Pengacara Terdakwa saat dimintai keterangan mengatakan, pihaknya berani membuktikan bahwa kliennya tersebut tidak bersalah. Lantaran, pada agenda replik kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengakui tidak dapat menghadirkan (barang bukti) apapun.

“Agenda pada hari ini ada replik dari kejaksaan, replik ini adalah tanggapan pledoi dari kuasa hukum. Namun di dalam persidangan telah dibacakan replik dari kejaksaan, mereka mengakui sendiri bahwa sebelum pemeriksaan tersangka pada waktu itu di kepolisian telah diambil video,” ucap Sesera Gulo, Kamis (20/10/2022).

Baca Juga : Peliknya Pembunuhan di Juana, Esera Gulo Surati Delapan Lembaga Instansi Negara Hingga Presiden

Pelaku Pembunuhan Dua Tahun Silam Tertangkap Seusai Kabur ke Kalimantan

Pledoi : Berani Tuntut RH 20 Tahun Penjara, JPU Disinyalir Langgar Pasal 188 ayat 3 KUHAP, Ada Apa?

Lanjut Esera, dalam pengambilan video yang di perlihatkan di pengadilan tersebut adalah malam hari, sedangkan di dalam BAP terbit pada 23 April 2022 pukul 16.30 WIB. Maka dari itu, saya (Esera Gulo) mempertanyakan hal ini.

“Jadi dapat disimpulkan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) itu rekayasa Kepolisian. BAP terbitnya sore videonya malam, inikan aneh. Ini yang saya katakan selama ini, dalam perkara ini ada rekayasa dari awal, dan saya berani membuktikan,” sambungnya.

Oleh karena itu, kami sebagai kuasa hukum meminta kepada Hakim untuk menanggapi hal ini, untuk minggu depan melakukan Duplik atas replik hari ini.

“Peliknya perkara kasus ini, saya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Duplik,” pungkas Esera Gulo.

(*/Red)

Tipiter: Pendapat Pakar Hukum Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Oktober, 20, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Tersangka Sambo, memunculkan pertanyaan di kalangan mahasiswa, apakah mungkin tersangka Sambo nantinya dapat bebas berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP dikaitkan dengan dugaan Pelecehan seksual yang dilakukan oleh Josua (J) alm.

Pembelaan darurat atau Nodweer yang diatur dalam pasal 49 KUHP, dikenal dengan Alasan pembenar, harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Pembelaan diri dilakukan harus pada saat datang serangan dari pelaku, saat itulah dilakukan pembelaan diri dari sikorban seperti menghalau, menepis, menendang atau memukul pelaku saat serangan itu dilakukan.

Tidak boleh pembelaan diri pasal 49 KUHP ini dilakukan setelah serangan selesai dilakukan, sekalipun jaraknya singkat dari saat serangan dilakukan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan pembalasan atau balas dendam dari korban karena merasa dilindungi oleh pasal 49 KUHP. Sebab pembalasan oleh korban bisa saja lebih besar atau berat dari serangan yang dilakukan oleh pelaku, yang disebut dengan Eigen Righting atau main hakim sendiri.

Contoh kasus Yupe alm dengan Depe yang masing-masing pihak mendalilkan dirinya membela diri tapi oleh penyidik menetapkan kedua pihak sama-sama menjadi tersangka penganiayaan.

Dalam kasus Sambo, syarat diatas tidak dipenuhi, karena pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh J sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya yaitu TKP nya di Magelang kemudian berobah di Jakarta. Pembelaan diri ini dilakukan mestinya harus saat pelecehan seksual terjadi. Dan harus dapat dibuktikan adanya pelecehan seksual tersebut.

2. Pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang datang. Jika serangan hanya datang untuk menganiaya maka pembelaan harus berupa perlawanan yang berakibat luka bagi si pelaku, tidak boleh mengakibatkan kematian, kecuali jika serangan itu dilakukan untuk membunuh si korban.

3. Alat yang digunakan untuk membela diri harus seimbang. Jika serangan dilakukan dengan tangan kosong maka pembelaan diri harus tangan kosong atau jika dilakukan dengan senjata tajam boleh membela diri dengan menggunakan senjata api yang ada ijinnya, karena kedua senjata tersebut sama-sama mematikan.

4. Pembelaan diri dilakukan dalam kondisi darurat, tidak ada jalan keluar untuk menghindar atau melarikan diri sehingga terpaksa membela diri.

2. Penerapan pasal 340 KUHP.

Dengan demikian dalam kasus pembunuhan ini, Sambo tidak bisa lolos dari pasal pembunuhan pasal 340 tentang Pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan sengaja, hanya dengan alasan bahwa tersangka melakukan pembunuhan karena pembelaan darurat yang diatur dalam pasal 49 KUHP.

Tetapi bukan tidak mungkin Tersangka Sambo bisa lolos dari Pembunuhan berencana yang diancam dengan pidana mati, jika unsur rencana tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan. Bisa saja konstruksi hukum yang dibangun oleh Pengacara Sambo, menjadikan pelecehan seksual menjadi motif pembunuhan yang timbul seketika setelah mendengar telepon dari PC (istrinya), dan KM kontak Bripka RR, sesampainya di Jakarta dari perjalanan Magelang tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh J di Magelang atau Jakarta, informasi ini membuat Tersangka tergoncang jiwanya, lalu muncul niat Tersangka untuk membunuh J dengan memerintahkan bharada RE untuk menembak J, dan menyatakan pembunuhan yang dilakukan oleh kliennya adalah Pembunuhan dengan sengaja, agar terhindar dari ancaman pidana mati. Itu lah sebabnya, motif perlu di buktikan dalam Pembunuhan Berencana, untuk memperkuat dan menentukan kapan sesungguhnya timbul Niat pelaku, tentu niat ini timbul setelah ada motif yang mendorongnya. Karenanya harus di ketahui apa motif pelaku yang mendorong niat melakukan pembunuhan berencana, meskipun sebahagian ahli berpendapat bahwa Motif bukanlah unsur dari pasal Pembunuhan berencana, karena itu tidak perlu dibuktikan apa motif pelaku.

Yang dimaksud dengan Unsur didahului dengan rencana dalam pasal 340 KUHP, harus memenuhi syarat tertentu sehingga pembunuhan dapat disebut sebagai pembunuhan berencana.

Pertanyaan lainnya adalah Apakah Penghinaan harkat dan martabat bisa di ajukan sebagai alasan pembenar dalam kasus pembunuhan oleh Tersangka Sambo. Dalam KUHP maupun UU ITE, tidak ada istilah penghinaan harkat dan martabat, jadi tidak ada batasan apa itu penghinaan harkat.

Yang ada adalah Penghinaan pasal 310, dan Pemfitnahan pasal 311 KUHP serta pasal 313 KUHP tentang Pencemaran nama baik. Pada dasarnya Penghinaan dan lainnya adalah penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang atau lebih, agar masyarakat mengetahui aib, kelakuan jelek dari orang yang dihina agar orang menjauhkan diri dari orang tersebut.

Penghinaan ini dianggap sebagai tindak pidana ringan karena ancaman pidananya ringan yaitu kurang dari satu tahun, karenanya putusan Hakim atas kasus penghinaan hanya pidana percobaan saja.

Jika Tersangka Sambo menggunakan pelecehan seksual sebagai alasan atau motif melakukan pembunuhan pada J adalah sah-sah saja, tapi bukan sebagai alasan pembenaran atas tindakan pembunuhan tersebut, namun dapat menjadi pertimbangan meringankan bagi hakim jika pelecehan seksual tersebut dapat dibuktikan, bahkan tindak pidana yang dilakukan dapat mengarah pada Pembunuhan dengan sengaja bukan pembunuhan berencana.

Jika hal ini terjadi maka alasan pembunuhan berupa pelecehan seksual yang sudah dapat dibuktikan dalam persidangan maka hukuman yang di jatuhkan bisa lebih ringan. Jika pembunuhan sengaja pasal 338 KUHP ancamannya 15 tahun, putusan pidana yang di jatuhkan hakim bisa saja selama 12 – 13 tahun.

Atau sebaliknya jika yang terbukti adalah Tindak pidana Pembunuhan Berencana pasal 340 KUHP, ancaman Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara. Hakim akan memilih, hukuman mana dari ancaman tersebut yang dijatuhkan sesuai dengan keyakinannya bahwa hukuman yang di jatuhkan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut saya yang di jatuhkan adalah pidana penjara 20 tahun, dan berita atau info pelecehan seksual yang mendorong tersangka melakukan pembunuhan dapat menjadi hal meringankan sehingga bukan tidak mungkin, putusan Hakim menjadi 18 tahun sampai dengan 20 tahun penjara. Meskipun berita yang disampaikan oleh PC dan KM tentang pelecehan seksual tersebut adalah tidak benar atau bohong semata, tetapi faktanya berita tersebut sudah terlanjur membuat tersangka marah dan berniat membunuh J.

Oleh sebab itu mereka yang memprovokasi dengan berita bohong yaitu PC dan KM harus di pertanggungjawabkan atas perbuatannya yang sudah memprovokasi tersangka dengan pasal 220 KUHP, termasuk pasal-pasal lain yang sudah di persangkakan.

Apalagi jika digunakan teori Qonditio sine quanon dari Von Buri, bahwa semua faktor adalah sebab untuk timbulnya akibat. Maka faktor yang adequat adalah telepon atau laporan tentang pelecehan seksual, yang sudah dibantah oleh Polres Jaksel yang menyatakan, tidak ada peristiwa pidana dalam laporan tersebut sehingga dihentikan penyidikannya.

Karena itu, laporan palsu ini, harus dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.

Dengan adanya bukti provokasi bohong pelecehan seksual ini menjadi petunjuk kapan mulai timbul Niat/ mens rea tersangka untuk melakukan Pembunuhan.

Sebab untuk adanya pembunuhan berencana harus jelas pembuktian dari apa motifnya?. Kapan timbul Niat/ mensrea yang disebabkan oleh motif tersebut?. Dan kapan dilakukan perbuatan/ Actus rea?. Serta kapan timbulnya akibat kematian bagi korban terakhir?. apakah kematian korban sebagai akibat langsung dari Perbuatan pelaku?.

Jika diurut syarat ini dengan hasil Rekonstruksi ke dua maka diperoleh fakta;

1. Tersangka baru mendengar kabar adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh J di rumah dinas Jakarta melalui kontak telepon PC dan KM. Bukan diperoleh saat berada di Magelang. Beda halnya jika informasi pelecehan seksual ini diperoleh ketika tersangka masih berada di Magelang, maka kemungkinan niat membunuh sudah timbul sejak di Magelang. Maka tenggang waktu di Magelang dengan pelaksanaan eksekusi di jakarta sudah dapat menggambarkan adanya tenggang waktu yang cukup untuk berpikir dengan tenang meneruskan atau membatalkan niat pembunuhan tersebut, sehingga unsur berencana terlihat dipenuhi.

2. Tapi yang terjadi dari hasil Rekonstruksi kedua adalah Tersangka Sambo emosi berat dan pulang ke rumah dinas di Jakarta setelah mendapat telepon dari PC dan MK bahwa J telah melakukan pelecehan seksual terhadap PC di rumah dinas jakarta. Mendengar informasi tersebut tersangka mengumpulkan Brigadir RR, Bharada RE, dan MK, menjelaskan niatnya untuk membunuh J dengan cara menembak, dan memanggil J kelantai dua, serta memerintahkan RR, RE dan MK, untuk bunuh J yang di ralat oleh pengacaranya, hanya memberi perintah Hajar bukan menembak J.

3. Berikutnya tersangka menembaki dinding agar tampak seperti tembak menembak. “Jika perintahnya adalah Hajar, kenapa mesti repot menembaki dinding tembok, agar tampak yang terjadi seperti tembak menembak. Tapi dalam KUHAP. Pengakuan atau keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang paling lemah kedudukannya.

5. Menurut saya, tidak ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat membunuh “yang lahir dari motif pelecehan seksual” dengan pelaksanaan niat tersebut atau perbuatan eksekusi. Niat tersangka (tsk) untuk membunuh, baru timbul setelah PC dan MK mengkontak Tsk bahwa J melakukan pelecehan seksual, di rumah dinas Jakarta, dan membuat Tsk, emosi hebat dan menyiapkan pistol yang digunakan saat itu, dan memerintahkan untuk menembak.

4. Perbuatan Rencana dalam pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana mati, mensyaratkan adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat membunuh dengan pelaksanaan eksekusi membunuh. Tenggang waktu yang cukup tersebut tidak dirumuskan batasannya dalam KUHP, hanya disebut adanya waktu untuk berpikir dengan tenang bagi pelakunya, dan berpikir atau menimbang apakah ia akan terus melaksanakan niatnya membunuh, dan mengetahui apa akibat dari perbuatannya baik bagi korban dan keluarganya maupun bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

Tetapi waktu yang cukup itu tidak digunakan untuk membatalkan niatnya, tetapi niatnya itu diteruskan bahkan disempurnakan, dengan menyusun suatu rencana, seperti kapan di eksekusi, dimana di eksekusi dicari tempat yang pas, siapa yang mengeksekusi, alat apa yang digunakan untuk eksekusi, dan cara-cara menghilangkan alat bukti dan cara melarikan diri.

5. Dari uraian diatas, tampak bahwa memang perencanaan sepertinya terwujud dalam perbuatan tersangka, hanya saja jarak waktu yang terjadi antara timbulnya niat dan pelaksanaan eksekusi dihari yang sama, terlalu sempit atau singkat untuk mempersiapkan semua perencanaan tersebut, maka perlu kehati-hatian, majelis Hakim dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur didahului dengan rencana.

Sebab unsur lain sudah sangat sempurna pembuktian dan alat buktinya. Jika tidak terbukti unsur rencana ini, maka dakwaan Subsider Pembunuhan dengan sengaja yang terbukti atau pembunuhan spontan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana selama 15 tahun.

Maka kita percayakan pada Majelis Hakim yang akan memutus berdasarkan Fakta Hukum dan keyakinannya, dalam menjatuhkan pidana pada tersangka/terdakwa Sambo.

Demikian pendapat pakar hukum dengan mahasiswanya yang membahas terkait kasus pembunuhan J dengan tersangka Sambo. Namun sayangnya tidak punya akses/ link untuk mengajukan diri memberikan pendapat ahli pidana dalam kasus ini.

Gambar animasi Google hanya pelengkap bahan berita

(RN-Red)

Jabatan Dandenma di Sertijabkan Oleh Dankoharmatau

Oktober, 20, 22

 

Bandung – Cakranusantara.net | Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Pimpin serah terima jabatan (sertijab) Komandan Detasemen Markas (Denma) diruang kerjanya.

Turut hadir dalam sertijab tersebut Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo, S.Sos., serta para pejabat Koharmatau lainnya.

Jabatan itu diserahterimakan dari Letkol Tek Wahyu Tubagus Y kepada Letkol Tek Army Akbar, pada acara sertijab itu dipimpin langsung oleh Dankoharmatau Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M. Kamis (20/10/2022).

Dankoharmatau dalam sambutannya mengatakan, pergantian jabatan Dandenma ini penting, karena jabatan yang diserahterimakan memiliki posisi yang cukup strategis. Jabatan tersebut menyangkut pembinaan personel dan urusan kemarkasan.

“Untuk itu, Dandenma memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan markas. Tumbuhkan budaya bersih, tertib dan tepat waktu, jaga selalu rasa memiliki agar sarana dan prasarana yang ada dilingkungan memiliki daya guna yang optimal,” ujarnya.

(Pen Koharmatau)

Ratusan Prajurit kodim Pati Melaksanakan tes Kesamaptaan Jasmani

Oktober, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Ratusan Prajurit Kodim 0718/Pati melaksanakan kegiatan tes kesamaptaan jasmani yang digelar dilapangan Kompi senapan C Yonif 410/Alugoro Pati.

Perlu diketahui, rencana tes ini akan berlangsung selama dua hari, yakni kamis dan jumat (20 sampai 21 Oktober 2022) dengan materi tes samapta A Lari selama 12 Menit, samapta B dengan materi Pull Ups, Sit Ups, Lunges, Push Ups, Shuttle Run serta ketangkasan renang militer dasar. Kamis (20/10/2022).

Tes kesemaptaan jasmani periodik II tahun anggaran (TA) 2022 diikuti oleh para Perwira pertama, Bintara dan Tamtama Kodim serta Satuan Dinas Jawatan (Satdisjan), jajaran Korem 073/Makutarama yang berada di wilayah kabupaten Pati.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan para Prajurit yang juga sebagai syarat mutlak dalam persyaratan kenaikan pangkat bagi Prajurit TNI AD.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dandim Pati Letkol Inf Catur Irawan, Kasi Pers Korem Letkol Arm Bismi Tambunan, dua personel Jasrem Makutarama sebagai tim asistensi serta tim kesehatan dari Rumkitban 04.08.06 DKT Pati.

Dalam arahannya, Kasi Pers menyampaikan penekanan kepada seluruh peserta agar menjaga faktor keamanan serta keselamatan personel.

“Yang paling penting adalah faktor keamanan dan keselamatan personel, apabila dirasa tidak mampu jangan dipaksakan,” kata Letkol Bismi.

“Masih ada kesempatan besok pagi bagi yang belum melaksanakan kesamaptaan,” tandasnya.

Kasi Pers juga menekankan agar betul-betul dicek kondisi masing-masing personel sebelum melaksanakan kegiatan.

(Pendim/Red)

Karyanto SH Syukuran atas Pengangkatan Gelar Advokat

Oktober, 21, 22

Photo Karyanto., SH, bersama Istri dan Divarina Indra
Photo Karyanto., SH, bersama Istri dan Divarina Indra

Pati – Cakranusantara.net | Karyanto, SH., gelar tasyukuran atas pengangkatan sumpah Advokat, dimeriahkan dengan sejumlah rentetan hiburan yang mengundang berbagai kalangan aktivis, Pers, Ormas, LSM, Opd hingga TNI-Polri setempat.

Ucapan selamatpun terus berlangsung, ditambah Insan Pers Independen Pati (IPIP) turut mengirimkan karangan bunga bersama dengan yang lain. Rasa bangga dan besar diripun ia bumbungkan, karna selama ini impiannya sudah berhasil diwujudkan dengan hasil dari jerih payahnya sendiri.

Karangan bunga ipip
                            Karangan bunga ipip

Karyanto, SH., yang akrab disapa Antok asli Pati warga Desa Growongkidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengungkapkan, sekarang ia sudah bisa beracara didalam persidangan dengan gelar Advokat dibawah naungan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).

“Pelantikan itu, dihotel Gumaya Tower yang sebelumnya disumpah di Pengadilan Tinggi Semarang yang dipimpin langsung oleh ketua pengadilan pada Senin (26/9/2022) yang lalu,” ungkapnya. Rabu (19/10/2022).

Acara itu, dimeriahkan dengan hiburan dangdut New Bintang Yenila Ngerang, Kecamatan Juwana. Bersyukur, kemeriahan terasa lengkap dengan hadirnya para saudara, teman-teman dilapangan serta tokoh-tokoh lainya.

“Sebagai wujud rasa syukur, saya bersama istri melakukan syukuran ini, yang dibarengkan dengan khitan sang buah hati, terimakasih kepada semua teman-teman atas dukungan dan Do’anya, baik yang hadir maupun yang tidak dalam acara ini,” imbuhnya.

Dengan ini, kami berharap bisa menambah kerukunan dan kekompakan kepada teman-teman, karena hidup ini akan terasa indah jika bisa terjalin disemua lini, namun sebagai Advokat saya harus siap bekerja secara profesional.

“Resminya saya menjadi Advokat, sesuai sumpah jabatan, saya akan bekerja secara profesional, dengan cara menjunjung kode etik dan siap membela orang yang membutuhkan demi tegaknya keadilan di negeri tercinta,” lanjutnya.

Selalu perlu diingat, bahwa setiap berlian yang ditaruh atau berada dimanapun tidak akan menurunkan harga jualnya, bahkan orang-orang yang penuh syukur kepada Allah SWT.

“Hal itu, biasanya bisa menjadikan orang yang sangat luar biasa, pada intinya mindsed atau internal yang bagus akan menghasilkan dampak yang lebih baik,” tandas Karyanto, SH.

(Red)

Maraknya DC Peresah Masyarakat “Bakal Mati Kutu”, Ini Sebabnya

Oktober, 20, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Maraknya penarikan kendaraan bermotor dijalanan oleh Debt Colektor (DC) membuat Aktivis Pati Geram. Pasalnya, penarikan itu bak perampasan yang dinilai belum sesuai dengan hukum.

Joko Sutrisno salah satu Advokat asli Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengatakan, jika ia siap melawan (membabat habis) para oknum DC nakal, sesuai Hukum yang berlaku di Indonesia.

“Karena oknum DC dinilai sangat meresahkan masyarakat, apalagi si oknum itu sudah merampas milik warga dijalanan. Perbuatan itu sangatlah melawan hukum yang berlaku,” katanya. Kamis (20/10/2022).

Apalagi saat itu, ketika klaien saya hendak membayar di finance Kudus, yang sudah nunggak selama empat bulan berjalan, dan itu sudah otomatis diblokir oleh Finance dan harus dibuka, namun sayangnya malah disikat sama DC atau mata elang.

“Klaien saya hendak membayar angsuran namun oknum DC itu malah merampas mobilnya. Disisi lain, klaien saya masih ada itikad baik untuk menyelesaikan tanggungannya itu,” lanjutnya.

Dengan kejadian itu, terus terang membuat saya menjadi geram, dan memiliki rasa ingin memerangi kesewenang-wenangan agar tidak terjadi pada warga yang lain, meskipun Mobil klaien saya itu sudah kembali.

“Perbuatan mereka benar-benar meresahkan masyarakat, mereka kredit itu karena ia tidak punya dan ingin punya, tapi kok tega-teganya dirampas begitu saja kan kasihan,” ujarnya.

Sebenarnya, DC dalam mengambil motor ataupun mobil yang nunggak itu ada aturan mainnya, seperti halnya melalui putusan pengadilan negeri (PN) setempat.

“Namun yang terjadi akhir-akhir ini, bak tak mematuhi aturan lagi, tidak sesuai dengan prosedur, untuk itu patut ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini,” tegasnya.

Baca Juga: Audiensi Eksaminasi Publik: Puluhan Wartawan, Advokat dan Aktivis Bakal Geruduk PN Pati

Hiruk-pikuk Hutang Piutang Sukesi Menjadi Eksekusi Tanah dan Bangunan

Senada, Slamet Widodo, SH., yang akrab disapa Om Bob juga menyatakan hal yang sama, pihaknya bakal siap memerangi DC nakal yang tidak prosedural.

“Perbuatan itu, dinilai meresahkan masyarakat, apalagi mereka warga kurang mampu, yang memiliki, rasa ingin memiliki Motor ataupun Mobil namun melalui kredit,” ungkapnya Om Bob.

Kami berharap, hal yang semacam itu tidak terjadi lagi di Indonesia, terkhususnya di Eks Karesidenan Pati. Karena kami bakal siap untuk adu nyali dengan Oknum DC sesuai Hukum di Indonesia.

“Mereka akan saya buat “mati kutu” dimata hukum, agar tidak berkutik lagi, apalagi jika sampai saya dengar bahwa itu di backup oleh oknum aparat baik dari Kepolisian maupun TNI,” tegasnya.

Karena pada dasarnya, pengambilan kredit itu sifatnya adalah Perdata. Sedangkan perampasan sudah masuk keranah Pidana.

“Baik perampasan barang itu di rumah ataupun warung, apalagi dalam perampasannya dijalanan, itu sudah sangat jelas melanggar hukum dan dapat di Pidana,” tutupnya.

(MH/Red)

Koharmatau Selenggarakan Seminar Nasional Kemandirian Alutsista

Oktober, 19, 22

 

Bandung – Cakranusantara.net |Rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-59 Koharmatau Tahun 2022, menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Kemandirian Koharmatau Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Alutsista” di Gedung Budiardjo Makoharmatau.

Dankoharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono, S.E., M.M., saat membuka seminar menyampaikan, bahwa seiring dengan perkembangan lingstra, ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan di era revolusi industri 4.0, perkembangan alutsista akan semakin canggih.

Koharmatau sebagai leading sector di bidang pemeliharaan memiliki peran strategis serta memikul tanggung jawab yang semakin berat, mengingat Koharmatau sebagai satu-satunya Kotama di lingkungan TNI yang memiliki kemampuan pemeliharaan alutsista sampai dengan pemeliharaan tingkat berat,” jelasnya. Rabu (19/10/2022).

Harapan kita semua, bahwa forum seminar ini dapat dijadikan sebagai media brainstorming dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 terutama perkembangan teknologi di bidang alutsista dan menghasilkan outcome yang dapat dijadikan referensi bagi Koharmatau.

Acara ini menghadirkan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., CSFA., yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman M.Si., (Han) selaku keynote speaker dan diisi oleh tiga narasumber diantaranya Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, yang juga mantan Kasau, Kolonel Lek Assintent Prof. Dr. Arwin Datumaya WS, S.T., M.T. Pati Sahli Kasau Bidang Iptek dan Rektor ITDA, dan Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T., Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB serta moderator Fristian Griec News Anchor/TV Journalist.

(*/Red)