Pendidikan dan Latihan Terbang Layang Resmi Ditutup Danlanud Serta Menyerahkan Brevet dan Ijazah

Oktober, 23, 22

Subang – Cakranusantara.net | Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Suryadarma Marsma TNI Tarjoni secara resmi menutup pendidikan dan latihan terbang layang angkatan ke-26.

Acara ditengarai dengan penyerahan brevet dan ijazah kepada delapan (8) orang siswa yang dilaksanakan di Hanggar “C” Pusdikterla, Subang.

Danlanud dalam sambutannya menyampaikan, dari hasil penyelenggaraan pendidikan dan latihan ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi pada semua peserta.

“Sebagai tolak ukur untuk menguji kemampuan, serta yang tidak kalah pentingnya memasyarakatkan olahraga dirgantara kepada masyarakat,” tuturnya. Jumat, (21/10/2022).

Oleh karena itu, untuk mencapai prestasi kedepan, saya harapkan agar para peserta dapat melaksanakan latihan secara terprogram, terencana dan berjenjang.

“Sehingga nantinya dapat menjadi atlit tingkat nasional bahkan tingkat internasional melalui pembinaan yang baik,” harap Danlanud.

(Mh-Red)

Kades dan Camat Trangkil Mengaku Tidak Tahu Masalah Sukesi, Ini Pesannya

Oktober, 23, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Kades dan Camat Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak tau menau terkait perkara yang sudah menimpa Sukesi hingga rumahnya hendak di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Pati.

Wahyu Wuriyanto Camat Trangkil saat dikonfirmasi terkait hal itu diruang kerjanya pada (3/10) lalu menyatakan, jika pihaknya malah belum mengetahui terkait perkara yang sudah menimpa Sukesi warga Desa Trangkil itu.

“Saya kok malah tidak mengetahui akan hal itu, karena dari pihak desa itu sendiri tidak pernah berkomunikasi terkait hal itu dengan pihak kecamatan, ataupun dengannya” ungkapnya. Minggu (23/10/2022).

Meski demikian, pihaknya berpesan kepada warga masyarakat, yang ada di Kecamatan Trangkil agar selalu waspada akan hal seperti itu, jangan asal mudah memberikan sebuah tanda tangan kalau tidak tahu maksud dan tujuan tandatangan itu untuk apa.

“Kalau mau menandatangani sesuatu baiknya minta waktu terlebih dahulu, untuk dikomunikasikan dengan orang yang lebih mengerti, atau konsultasi dulu ke desa terkait masalahnya, terlebih bagi yang tidak tahu baca dan tulis,” lanjutnya.

Baca Juga : Akhirnya!!.. Pelaku Tindak Kejahatan Tipu Muslihat Resmi di Polisikan

Sukesi Janda Sebatangkara Resmi Mempolisikan Sanipah, Bang Bimo Turut Komentar

Poin Bela Sukesi, Tanggapan Cak To Terkait Eksaminasi Publik

Audiensi Eksaminasi Publik: Puluhan Wartawan, Advokat dan Aktivis Bakal Geruduk PN Pati

Eksaminasi Publik, Kurnia Zakaria : Pertanyakan Keabsahan Akta Perjanjian dan Akta Notaris Dimata Hukum

Eksaminasi Publik : Tak Hanya Cak To, Dr. Muhammad Junaidi “Wakil Rektor lll” Turut Berkomentar

Sukesi Janda Sebatangkara Resmi Mempolisikan Sanipah, Bang Bimo Turut Komentar

Poin Sukesi Terus Bertambah, Tanpa Pendamping Hukum Pasti Asal Mengiyakan Karna Merasa Tertekan

Hiruk-pikuk Hutang Piutang Sukesi Menjadi Eksekusi Tanah dan Bangunan

Anggap peristiwa yang sudah terjadi itu, sebagai pelajaran. Agar tidak terulang kembali pada warga yang lain, pada intinya selalu waspada, supaya tidak mudah di manfaatkan oleh Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Jika merasa tidak paham Hukum, selalu jaga komunikasi dengan orang yang lebih paham, agar tidak mudah di manfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karna nanti yang rugi adalah diri kita sendiri,” pesan Camat.

Kalau yang sudah terlanjur, nanti kita sama-sama membantu, terlebih dahulu melihat bagaimana perkembangannya itu nanti seperti apa. Dan untuk teman-teman lapangan, kami harap agar bisa membantunya.

“Mungkin dengan teman-teman Media, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), juga nantinya bisa peduli dan mau membantu seperti apa nanti solusinya, biar tidak ada yang dirugikan terkait masalah itu,” tandas Camat.

Baca Juga : Maraknya DC Peresah Masyarakat “Bakal Mati Kutu”, Ini Sebabnya

SG Warga Desa Guyangan Diduga Jadi Mafia Tanah Dipolisikan

Sementara itu, Suremi Kepala Desa (Kades) Trangkil saat dikonfirmasi di kantor Desanya mengatakan, jika selama ini desa tidak memahami akan apa yang sudah terjadi pada Sukesi.

“Sejauh ini, pihak Desa diberikan surat panggilan dari pengadilan untuk berikan pada Sukesi, kami hanya sebatas mengetahui, dan mengantarkan surat itu saja, kerumahnya,” jawabnya.

Karna selama ini, yang bersangkutan juga tidak pernah ngomong sama saya maupun pihak Desa, terkait permasalahan yang dihadapinya itu.

“Sukesi, tidak pernah menceritakan apapun tentangnya, jadinya kami tidak tahu seluk-beluk permasalahannya hingga mau di eksekusi oleh pengadilan,” tambahnya.

(RN-RED)

Henggar Pimpin Apel dan Kirab Akbar Pada Puncak Peringatan Hari Santri

Oktober, 23, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati pimpin puncak rangkaian peringatan hari santri di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditengarai dengan apel dan kirab akbar yang langsung di Alun-Alun Pati.

Dengan peserta kirab akbar, selain dari Badan Otonom (Banom) dan Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama (MWC NU) Pati juga diikuti oleh siswa-siswi madrasah di Bumi Mina Tani.

Menurut Henggar Budi Anggoro Pj Bupati mengatakan, peringatan hari santri yang jatuh pada 22 Oktober, awalnya bermula dari kejadian 14 September 1945 dimana KH Hasyim Ashari menyampaikan fatwa jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Dan fatwa jihad ini diikuti para ulama, yang kemudian melahirkan peristiwa heroik 10 Nopember 1945 di Surabaya. Hingga kemudian hari santri diperingati setiap 22 Oktober,” katanya. Sabtu (22/10/2022).

Henggar berharap para santri tidak hanya memperdalam ilmu agama saja, akan tetapi juga meningkatkan intelektualitasnya.

“Tentunya, dalam menerapkan intelektualitas, prinsip-prinsip keagamaan perlu tetap dikedepankan,” harapnya.

Ditambahkan KH. Yusuf Hasyim Ketua Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati, dari keterangan panitia, acara ini diperkirakan sekitar 6.500 lebih, atau hampir mendekati 7.000 peserta.

“Banyak dari masyarakat umum juga menyempatkan hadir. Karena dua tahun ini, tidak kita selenggarakan karena terdampak Pandemi,” tutur Ketua PCNU Pati.

Hadir dalam apel tersebut, Forkopimda, perwakilan lembaga dan badan otonomnya, DPRD Pati, FKUB, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.

(*/Red)

Dr. Kurnia Zakaria., SH., MH : Pembunuh Icha Disinyalir Mengidap Psikopat

Oktober, 23, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Dr. Kurnia Zakaria., SH., MH., angkat bicara terkait kasus dugaan Pembunuhan Icha di Apartemen Green Pramuka yang mayatnya dibuang di Kalimalang, Pondok Gede pada 17/10 yang lalu.

Dr. Kurnia Zakaria., SH., MH pengamat hukum yang juga Pengacara Peradi dan Dosen di Universitas Jakarta mengatakan, jika Pendeta Christian Pendetarudolf Tobing (CPT) tidak bisa dituntut atas dugaan pembunuhan berencana terhadap Ade Yunia Rizabani (Icha) di apartemen itu. Pasalnya, ia mengidap kebutuhan khusus.

“Pelaku CPT jamaat GBI Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta diduga membunuh karena sakit hati lantaran di bullying. Sebelumnya, pelaku sewaktu kecil menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun ia sempat SMA dan Sekolah teologi di Amerika Serikat tetapi di deportasi karena masalah imigrasi,” kata Dr. Kurnia.

Dalam analisanya, pelaku mengalami traumatis dan punya kecenderungan psikopat, karena pengalaman masa kecil hingga dewasa, jadi korban KDRT dengan kekerasan fisik. Maka apabila pelaku merasa punya dendam atau niat jahat dan sadistis akan timbul, namun pelaku bisa dengan tenang dalam perencanaan untuk melakukan kejahatan dan apabila terlaksana ia merasa puas dan tidak ada rasa bersalah.

“Pelaku merasa puas dan happy tanpa merasa bersalah. CPT seorang lulusan sekolah teologi di Jakarta dan menjadi pendeta, akan tetapi suatu waktu bisa menjadi penjahat. Ketika membuang mayat korban dengan membawa trolly saat di lift bertemu orangpun tersenyum dan tenang,” lanjutnya.

Berlainan, saat keluar masuk lift bersamaan dengan korban tidak tenang dan gelisah. Tapi dia mengarah jika korban dianggap paling mudah untuk dieksekusi, karena dua calon korban lain tidak bisa bertemu dan tidak bisa dihubungi.

“CPT juga merampas harta milik korban dan tertangkap saat mau menjualnya. Saat itu, ia dengan sengaja menyewa kamar apartemen yang se lantai. Pelaku psikopat bisa punya gangguan jiwa yang bisa dikendalikan dalam waktu bersamaan (bisa menjadi baik dan jahat),  tetapi bukan orang yang mempunyai kepribadian dua,” terangnya.

Dengan demikian. CPT tidak bisa digolongkan orang gila, sehingga bisa lolos dengan alasan pasal 44 KUHP. Karena yang bersangkutan adalah orang normal tapi memiliki penyakit kejiwaan.

“Perilaku menyimpang, sehingga sebelum persidangan harus ada pemeriksaan psikiater dan harus diperiksa oleh penyidik yang mengerti bagaimana memeriksa tersangka pengidap psikopat,” tandas Dr. Kurnia Zakaria Dosen Universitas Bung Karno (UBK).

Sementara itu, menurut pendeta Gilbert Lumoindong menambahkan, jika tidak mungkin CPT itu pelaku pembunuhan Icha. Namun, bukti digital CCTV pada apartemen itu membuktikan jika ia pelakunya, dan harta milik korban juga ada padanya.

“Pelaku disinyalir mengidap penyakit psikopat, yang juga bisa bertingkah laku normal, alim, sopan. Selain itu, ia juga seorang berpendidikan. Tapi bila melakukan kejahatan dia rencanakan secara detail, disertai alibi menghilangkan jejak, agar terkesan korban tindak kejahatan perampokan dan pembunuhan,” tambah Gilbert.

(RN/Red)

Pengertian Organisasi Internasional, Jenis dan Fungsinya

Oktober, 22, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Tulisan pada artikel ini membahas tentang definisi, sejarah, jenis, fungsi dan struktur dalam ber Organisasi internasional. Yang dibentuk dan beranggotakan lebih dari satu negara dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan.

Adapun tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia atau saling menjalin hubungan internasional. Organisasi internasional umumnya memiliki negara untuk menjadi anggota, namun seringkali entitas lain juga dapat mengajukan keanggotaan. Keduanya membuat hukum internasional dan diatur olehnya.

Pengertian dan peran organisasi internasional

Organisasi internasional dapat didefinisikan, sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukumnya sendiri.

Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional, terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama.

Organisasi internasional lahir dari kebutuhan kerja sama. Seiring dengan perkembangan sosial, ketergantungan dengan yang lain semakin meningkat, hal ini berlaku dalam masyarakat domestik dan juga masyarakat internasional.

Masalah umum, yang membutuhkan tindakan bersama, ini pertama kali dirasakan di bidang non-politik. Awalnya organisasi internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kerjasama selama revolusi industri.

Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Selain itu, juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak yang terlibat, juga berperan sebagai lembaga yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial, kemanusaian dan bantuan pelestarian lingkungan.

Organisasi internasional memiliki peran dalam masalah politik, ekonomi dan sosial. Dalam isu sosial, organisasi ini berperan untuk mengamankan dan memelihara kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi laki-laki, perempuan dan anak-anak di wilayah anggota organisasi.

Selain itu, juga berperan untuk mempromosikan dan membantu organisasi Palang Merah yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyair dan pengurangan penderitaan di seluruh dunia.

Grameds dapat mempelajari berbagai organisasi internasioanl serta bentuk aturan, norma budaya maupun sosial lainnya yang berhubungan pada buku Rezim dan Organisasi Internasional oleh Citra Hennida.

Sejarah organisasi internasional

Proses pembentukan organisasi internasional berawal dari abad ke-19. Inovasi terkait dengan kebangkitan industrialisasi, komunikasi dan metode transportasi mendorong pembentukan badan-badan bertujuan khusus yang dulunya disebut serikat internasional publik.

Serikat tersebut dirancang untuk memfasilitasi kerjasama pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dan sosial. Serikat yang paling terkenal diantaranya Telegraphic Union (1985) dan Universal Postal Union (1874). Kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang bertahan menjadi badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam bidang politik, upaya untuk melembagakan kekuatan besar Eropa dilakukan di Kongres Wina pada tahun 1815. Pada saat itu pemerintahan Eropa menggagaskan bahwa keluarga negara-negara Eropa merupakan entitas yang terorganisir. Akhirnya, konsep ini diperluas oleh Konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Pada Konferensi Den Haag, negara-negara kecil ekstra-Eropa juga diizinkan untuk ikut dalam berpartisipasi musyawarah politik.

Menjelang akhir abad ke-19, Pan American Union dan konfederasi antara Amerika mulai dibentuk konferensi-konferensi ini memperkuat Doktrin Monroe dan pernyataan Simon Bolivar dengan memberikan gagasan bahwa negara bagian belahan barat merupakan sub kelompok berbeda dalam sistem multi-negara bagian yang lebih besar. Pada awal abad ke-19 ini memberikan sebagian besar dasar-dasar bagi perkembangan organisasi internasional sejak perang dunia I.

Perbedaan-perbedaan yang muncul antara badan-badan politik dan nonpolitik, antara negara besar dan negara-negara kecil, antara organisasi regional dan non regional selama periode tersebut sangat signifikan dalam perjalanan organisasi internasional selanjutnya.

Pada periode ini, pola dasar struktur dan prosedur organisasi dikembangkan. Pada periode ini juga perluasan konsepsi organisasi internasional untuk memasukan entitas lain di luar sistem negara Eropa telah dimulai.

Pada periode ini pembangunan lembaga internasional memiliki tujuan ganda yaitu mempromosikan tanggapan terkoordinasi oleh negara-negara terhadap masalah hubungan perdamaian di era saling ketergantungan ekonomi, sosial dan teknis. Selain itu lembaga pengakuan kebutuhan untuk memoderasi konflik di bidang politik dan militer menjadi sangat operatif pada periode ini.

Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional pada akhir Perang Dunia I merupakan upaya pertama untuk menggabungkan organisasi-organisasi ke dalam satu organisasi umum. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional umum yang pertama.

Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu menyatukan benang-benang dewan kekuatan besar, konferensi umum negarawan dan biro internasional. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi multiguna yang dulunya berfokus pada tujuan politik dan keamanan perang serta perdamaian dunia.

Setelah Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi organisasi umum yang memperoleh warisan dan pelajaran dari pengalaman baik maupun buruk yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi komponen sentral dari sistem yang bervariasi dan terdesentralisasi dari lembaga internasional.

Rancangan organisasi yang dirumuskan dalam Piagam PBB menyerukan koordinasi badan-badan khusus oleh lembaga pusat, terutama badan Dewan Ekonomi dan Sosial serta pemanfaatan dan pengendalian badan-badan regional yang sebagian besar melalui Keamanan Dewan.

Sistem organisasi pada era pasca Perang Dunia I telah melibatkan badan-badan khusus yang baru dibentuk dan dikoordinasikan oleh PBB. Pada saat itu sistem pasca-1945 telah melibatkan perkembangan berbagai macam organisasi daerah yang sebagian besar berfungsi secara mandiri tanpa ikatan dengan organisasi pusat.

Oleh karena itu, istilah sistem PBB dapat digunakan dengan tepat untuk merujuk pada PBB dan badan-badan khusus. Namun, istilah PBB tidak mencakup sejumlah organisasi regional yang telah berkembang secara mandiri.

Baca juga : Pengertian Perjanjian Internasional dan Macamnya

Jenis-jenis organisasi internasional

Organisasi internasional adalah organisasi yang beranggotakan lebih dari satu negara. Beberapa organisasi internasional berukuran besar, contohnya perusahaan bisnis. Ada juga organisasi internasional yang berukuran kecil dan didedikasikan untuk tujuan tertentu seperti konservasi suatu spesies. Berikut adalah jenis-jenis organisasi internasional.

1. International Governmental Organizations (IGOs)

Organisasi antar pemerintah atau IGOs terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi antarpemerintah di seluruh dunia, terdiri dari negara-negara berdaulat, dan merupakan aspek penting dari hukum internasional.

Salah satu organisasi antar pemerintah yang paling dikenal dan paling besar adalah United Nations PBB. Dibentuk pada akhir perang dunia II, dengan bertujuan untuk menghindari perang di masa depan. Tujuan utama dari PBB sendiri adalah menjaga perdamaian di seluruh dunia.

PBB memiliki beberapa sub kelompok khusus seperti World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia. WHO memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan tentang masalah kesehatan internasional dan menetapkan standar kesehatan.

Selain WHO, ada juga organisasi yang berfokus pada budaya seperti United Nations Educational Scientific and Cultural Organizations (UNESCO). Ada juga beberapa negara yang membentuk organisasi multi negara dengan tujuan ekonomi, politik dan militer seperti Amerika Serikat, Kanada, Negara-negara Eropa, yang merupakan anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO). NATO adalah organisasi pertahanan. Negara-negara yang termasuk anggota NATO telah memiliki perjanjian untuk saling mendukung selama konflik.

2. International Nongovernmental Organizations (INGOs or NGOs)

Tidak seperti organisasi antar pemerintah, INGOs terdiri dari individu, bukan korporasi atau pemerintahan. INGOs melayani berbagai fungsi dan mewakili berbagai kepentingan. Aktor non pemerintah adalah organisasi yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah tapi memainkan peran penting dalam politik internasional.

3. Korporasi Multinasional

Beberapa grup internasional ada yang mencari keuntungan. Contohnya adalah perusahaan Toyota pembuat mobil terbesar di Dunia. Dan merupakan  perusahaan multinasional yang memiliki kantor pusat di Jepang. Memiliki pabrik di seluruh dunia termasuk China, Amerika Serikat dan Afrika Selatan.

Toyota menjual dan memproduksi mobil di berbagai negara. Perusahaan multinasional ini harus mempertimbangkan budaya dan tradisi lokal ketika ingin mendirikan pabrik dan produk di suatu negara tertentu.

Perusahaan multinasional lain adalah Coca-Cola yang berbasi di Atlanta. Selain itu ada juga perusahaan berlian de Beers yang berbasis di Afrika Selatan dan Adidas yang berbasis di Jerman.

4. Organisasi Nonprofit

Berarti organisasi tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non profit biasanya memiliki fokus atau minat yang sama seperti lingkungan, bantuan kemanusiaan bahkan hiburan. Salah satu contoh organisasi non profit adalah National GeographicSociety.

National Geographic Society dibentuk pada tahun 1888 dan berbasis di Washington D.C. National Geographic Society adalah salah satu lembaga ilmiah dan pendidikan terbesar di dunia. Organisasi ini berfokus pada eksplorasi, geografi, arkeologi, dan ilmu pengetahuan alam.

Organisasi internasional lain yang memiliki minat lebih spesifik adalah International Olympic Committee, organisasi non profit internasional yang berbasis di Swiss. International Olympic Committee mengatur dalam olimpiade, olahraga dan atlet dari seluruh dunia.

Organisasi non profit lainnya yang terkenal adalah The Red Cross atau Palang Merah. Bertugas untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah yang mengalami kesulitan. The Red Cross adalah organisasi yang berbasis di Swiss.

5. Organisasi Internasional Lainnya

Beberapa organisasi internasional menggabungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Ada juga organisasi internasional yang tidak memiliki tujuan-tujuan tersebut, contohnya agama yang terorganisir.

Terkadang, agama secara langsung dapat mempengaruhi pemerintah. Contohnya, pemerintah Israel mendukung orang Yahudi dan Yudaisme di seluruh dunia. Orang yahudi dari negara lain memiliki hukum resmi untuk kembali ke Israel dan dapat menetapkan kewarganegaraan.

Agama yang terorganisir juga dapat mempengaruhi pemerintah secara tidak langsung. Contohnya para imam dan uskup Gereja katolik. Mereka mempengaruhi jemaat.

Umat katolik dipimpin oleh Paus yang berkantor pusat di Vatikan, Italia. Gereja katoliknya pun dijalankan seperti layaknya perusahaan internasional. Para imam, suster dan uskup setempat bekerja dengan kongregasinya untuk membuat hidup lebih baik bagi komunitas mereka. Hal ini mirip dengan cara kerja perusahaan internasional yang mengatur para anggotanya di negara lain.

Dengan beragamnya organisasi internasional yang ada, tujuannya pun beragam, seperti kegiatan kemanusiaan, budaya, sosial, ekonomi, pemeliharaan ketertiban, keamanan, dan perdamaian internasional. Semua itu dapat Grameds pelajari pada buku Why? International Organization yang dikemas secara menarik.

Berikut adalah struktur organisasi internasional:

1. Kantor Pusat

Organisasi internasional mengatur dan juga memperbaiki kantor pusat.

2. Keanggotaan

Di dalam organisasi internasional, ada dua jenis keanggotaan yaitu; anggota asli atau pendiri dan anggota lain yang menyusul. Kedua anggota ini mengatur undang-undang dan fasilitas yang sama.

3. Tujuan

Organisasi internasional memiliki beberapa tujuan. Dan peran utama dari organisasi internasional adalah mencapai tujuan tersebut.

4. Organ

Organisasi internasional memiliki minimal satu organ utama untuk menjalankan tugas organisasi internasional.

5. Badan paripurna

Adalah badan pembuat kebijakan untuk organisasi. Semua anggota menduduki badan paripurna. Nama badan paripurna adalah majelis umum, majelis, dan lain-lain. Fungsi utama badan paripurna adalah mengontrol anggaran, mengadopsi perjanjian, dan lain-lain.

6. Badan eksekutif

Adalah badan kecil yang terdiri dari sejumlah anggota terpilih. Misalnya dewan keamanan PBB memiliki 5 anggota terpilih.

6. Sekretariat

Sekretariat adalah badan administratif permanen. Fungsi utama dari sekretariat adalah mengkoordinasikan organisasi.

7. Pengambilan Keputusan

Organisasi internasional membentuk sistem pemungutan suara untuk setiap pengambilan keputusan. Sistem pemungutan suara bisa berdasarkan suara tunggal atau mayoritas.

8. Pengusiran dan Pengawasan

Keanggotaan Organisasi internasional memiliki opsi untuk pengusiran keanggotaan. Keanggotaan internasional dapat dibekukan karena alasan apapun.

9. Amandemen

Perjanjian organisasi internasional dapat diubah sesuai dengan aturan dan regulasinya.

Berikut adalah daftar keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional:

1. Inter-Parliamentary Union (IPU) – Anggota sejak 1974

2. Association of Secretary General of Parliaments (ASGP) – Anggota sejak 1976

3. The Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC) – Anggota sejak 1999

4. ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) – Anggota sejak 1977

5. International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) – Anggota sejak 1956

6. Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI) – Anggota sejak 1979

7. International Association of Anti Corruption Authorities (IAACA) – Anggota sejak 2006

8. International Association of Prosecutor (IAP) – Anggota sejak 2006

9. Forum Jaksa Agung China – ASEAN – Anggota sejak 2004

10. Centre on Integrated Rural Development for the Asia and Pacific (CIRDAP) Anggota sejak 1979

11. Sub Regional Office of the Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific in Southeast Asia (SOCSEA) – Anggota.

12. United Nations Organization (UN) – Anggota sejak 1950.

13. Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) – Anggota sejak 1967

14. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) – Anggota sejak 1989

15. United Nations Development Programme (UNDP) – Anggota sejak 1950

16. International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) – Anggota

17. World Customs Organisation (WCO) – Anggota

18. International Fund for Agricultural Development (IFAD) – Anggota sejak 1977

19. OPEC Fund – Kontributor

World Trade Organization (WTO) – Anggota sejak 1994

20. International Textiles and Clothing Bureau (ITCB) – Anggota sejak 1984

21. Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) – Anggota sejak 1970

22. International Pepper Community (IPC) – Anggota sejak 1977

23. Asian and Pacific Coconut Community (APCC) – Anggota sejak 1969

24. International Coffee Organization (ICO) – Anggota

25. ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (APCTIT) / ASEAN – Japan Centre – Anggota sejak 1981

26. Bureau International des Exposition (BIE) – Anggota

27. Global System of Trade Preferences (GSTP) – Anggota

28. Animal Production and Health Commission (APHCA) for Asia and the Pacific – Anggota sejak 1977

29. Centre for Alleviation of Poverty through Secondary Crops Development in Asia and the Pacific (CAPSA) – Anggota sejak 1982

30. Food and Agriculture Organisation (FAO) – Anggota sejak 1949

32. Office International des Epizooties (OIE) / World Organisation for Animal Health – Anggota sejak 1954

33. World Food Programme (WFP) – Anggota sejak 2006

34. International Cocoa Organization (ICCO) – Observer (dalam proses menjadi anggota)

35. FAO Representative Office in Jakarta – Anggota sejak 1980

36. International Sugar Organization (ISO) – Observer

37. ASEAN Animal Health Trust Fund (AHTF) – Anggota sejak 2006

38. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (IT-PGRFA) – Anggota sejak 2006

39. International Seed Testing Association (ISTA) – Anggota sejak 2006

Demikianlah, kurang lebihnya artikel yang dapat kami rancang, semoga bermanfaat, berita ini diambil dari sumber lain, biasanya digunakan untuk diskusi pada salah satu Universitas, yang didalamnya mempelajari tentang Ilmu Hukum Internasional. Diterbitkan, Sabtu (22/10/2022).

(Red)

Dankoharmatau Buka Lomba Menembak TNI-Polri

Oktober, 22, 22

Bandung – Cakranusantara.net | Komandan (Dankoharmatau) resmi membuka Lomba Tembak TNI-Polri sewilayah Gartap II/Bandung dalam rangka HUT ke-59 Koharmatau di lapangan Tembak Mako Kopasgat, Margahayu, Kabupaten Bandung.

Lomba itu, melombakan pistol eksekutif (20 m), pistol (15 m) falling plat, pistol presisi (20 m) 2 tangan, dan pistol presisi (20 m) 1 tangan, yang diikuti oleh personel TNI-Polri wilayah Gartap II/ Bandung.

Dankoharmatau Marsda TNI Eddy Supriyono mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari bibit-bibit atlet menembak dan yang lebih utama adalah menjalin silaturahmi dan sinergisitas antara TNI- Polri.

Bukan diutamakan mencari juara, tetapi untuk meningkatkan keterampilan dan bentuk sinergisitas serta ajang silaturahmi agar lebih solid dan kompak antara TNI dan Polri sewilayah Gartap II/Bandung,” ujarnya. Sabtu (22/10/2022).

Pada lomba menembak Pistol Executive Pati 20m, juara pertama Marsma TNI Ronny Irianto Wadan Seskoau, juara kedua Marsda TNI Kusworo Aspers Pang TNI dan juara ketiga Marsma TNI Budi Sumarsono, Wadan Kopasgat.

“Sedangkan untuk kategori Duel Plat Pati juara pertama Marsda TNI Kusworo, juara kedua Marsma TNI Ronny Irianto dan juara ketiga Brigjen TNI I Gede, Wadan Pussenarhanud,” lanjutnya.

Sementara itu, Untuk kategori perorangan menembak pistol presisi 1 tangan (20m), juara pertama diraih Pratu Ali Setiawan Yonif/330, juara kedua Lettu CAJ (K) Oktavin dari Pusdikif dan juara ketiga Praka Rohmat Adi Yonif/330.

“Pistol kategori beregu TNI-Polri, juara pertama diraih oleh Yonif/330, juara kedua regu Koharmatau dan juara ketiga regu Gartap II/Bandung, untuk kategori menembak pistol perorangan presisi 2 tangan (20 m) sebagai juara pertama Pratu Ali Setiawan Yonif/330, juara kedua Kapten Lantik dari Seskoad dan juara ketiga Briptu Tri Setio dari Brimob Polda Jabar,” tutupnya.

(*/RN-Red)

Sambut Hari Santri, Pj Bupati Pati Ziarah ke Taman Makam Pahlawan

Oktober, 22, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, jelang peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2022 lakukan ziarah di makam Gus Muhammad Hasyim Mahfudh (Gus Hasyim) taman makam pahlawan Giri Dharma.

Hal itu juga rutin dilakukan oleh Kepala Daerah terdahulu setiap peringatan hari santri. Menurut sejarah, Gus Hasyim wafat pada tahun 1949. Beliau merupakan sosok santri yang juga merupakan pahlawan pascakemerdekaan.

Tak hanya itu, Gus Hasyim merupakan salah satu santri yang turut menyambut dalam seruan resolusi jihad dari Rais Akbar Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Sebelum kegiatan ziarah di makam Gus Hasyim, didahului dengan apel bersama. Selaku ketua rombongan, Henggar juga berkesempatan memimpin apel. Secara simbolis ia meletakkan karangan bunga di tugu TMP Giri Dharma dilanjutkan dengan tabur bunga serta do’a bersama di makam Gus Hasyim.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam kesempatan itu mengatakan, perjuangan Gus Hasyim dapat menjadi teladan bagi para santri dan masyarakat pada umumnya.

“Terlebih Gus Hasyim merupakan seorang ulama di Pati. Kita yang masih ada saat ini termasuk generasi-generasi muda. Paling tidak, bisa lebih menghargai jasa-jasa pahlawan. Mudah-mudahan jiwa keteladanan beliau dapat dicontoh para pemuda, khususnya santri yang ada di Pati,” katanya. Jum’at (21/10/2022).

Menurut Henggar, tantangan santri kedepan adalah bagaimana agar para santri ini mampu bersaing dan menjawab tantangan zaman. Meskipun terfokus pada ilmu-ilmu keagamaan, namun demikian santri juga harus memiliki kemampuan dalam bidang teknologi.

“Era digitalisasi ini menjadi tantangan kita semua. Oleh karena itu, santri juga harus melek teknologi. Selalu update terhadap kondisi terkini,manfaatkan teknologi dengan baik untuk kemajuan bersama,” pungkasnya.

Hadir dalam ziarah tersebut, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Forkopimda Kabupaten Pati, Ketua PCNU Kabupaten Pati KH. Yusuf Hasyim beserta jajaran, Fatayat dan Muslimat, Pramuka, perwakilan santri serta pasukan TNI Polri dan perwakilan banser.

(*/Red)

Lapas Pati Gelar Pelatihan Penanganan Kebakaran Guna Tingkatkan Kesiagaan Petugas

Oktober, 22, 22

Pati – Cakranusantara.net | Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati gelar pelatihan pemadaman kebakaran dengan menggandeng Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Pati, Jawa Tengah di halaman Lapas Pati.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pengamanan, sejumlah perwakilan staf kantor baik pria maupun wanita.

Sementara dari pihak Pemadam Kebakaran (Damkar) dikomandoi oleh Wahyu Widiatmoko sebagai pemateri dan didampingi Tiga stafnya.

Kalapas Pati melalui Kasi Binadik dan Giatja Topan Ahmad Hadian mengucapkan, terima kasih kepada DPKP Pati yang telah bersedia memberikan pelatihan di Lapas Pati. Kami sangat berharap kerja sama ini terus terjalin.

“Kepada peserta pelatihan, agar dapat menyerap ilmu dari pelatihan ini kepada para peserta pelatihan, tolong ikuti kegiatan dengan baik, ambil ilmu dari pelatihan ini sehingga kedepanya dapat kita aplikasikan di Lapas Pati,” himbau Topan. Sabtu (22/10/2022).

Dalam pelatihan itu, menggunakan 3 teknik pemadaman api, yakni dengan menggunakan karung goni, Alat Pemadam Api Ringan (Apar) dan menggunakan Nozzel yang mendapat tekanan dari pompa air mobil Damkar.

“Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan kemampuan dan ketrampilan terhadap setiap petugas Lapas Pati tentang cara memadamkan api dengan benar, sehingga apabila terjadi musibah kebakaran, api dapat dengan cepat dipadamkan dan tidak menyebar luas ke area lain,” tandasnya.

(*/Red)

Pengertian Perjanjian Internasional dan Macamnya

Oktober, 22, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Perjanjian internasional memiliki pengertian sebuah kesepakatan yang dibuat oleh suatu negara dengan negara lain atau sejumlah negara yang disahkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang terlibat.

Dengan adanya Perjanjian Internasional ini, biasanya akan menghasilkan suatu hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait yang telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut.

Adapun pengertian perjanjian Internasional secara umum menurut tiga (3) ahli mengutarakan;

1. Oppenheimer – Lauterpacht mengartikan perjanjian Internasional itu merupakan suatu persetujuan antar negara yang mana diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban.

2. B. Schwarzenberger mengemukakan bahwa perjanjian internasional merupakan persetujuan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban dalam hukum internasional yang mengikat, dan terjadi antara subjek hukum internasional yaitu negara-negara atau lembaga-lembaga internasional.

3. Dr. Muchtar Kusumaatmadja, S.H, LLM menyatakan bahwa perjanjian Internasional merupakan perjanjian yang memiliki tujuan untuk menciptakan akibat-akibat tertentu yang dilakukan antar bangsa.

Sementara menurut Undang-undang dan konvensi

1. Konvensi Wina 1969

Perjanjian Internasional berdasarkan konferensi Wina tahun 1969 merupakan perjanjian yang bertujuan untuk mengadakan akibat hukum tertentu yang dilakukan oleh dua negara atau lebih.

2. Konvensi Wina 1986

Konvensi Wina tahun 1986 menjelaskan bahwa perjanjian Internasional merupakan persetujuan Internasional yang dalam hukum Internasional diatur dan ditandatangai secara tertulis oleh antar negara atau lebih, antar organisasi Internasional, atau antar satu atau lebih organisasi Internasional.

3. UU no 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri

Perjanjian yang memiliki sebutan atau bentuk apapun dan diatur dalam hukum Internasional dan secara tertulis dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain baik satu atau lebih, organisasi Internasional, atau subjek hukum Internasional lainnya, yang dapat menimbulkan kewajiban dan hak yang bersifat hukum publik terhadap pemerintah Republik Indonesia.

4. UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional

Perjanjian Internasional ini merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum Internasional baik dalam bentuk apapun dan nama apapun yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan kewajiban dan hak di bidang hukum publik.

Latar Belakang

Perjanjian Internasional itu sendiri sebenarnya memili latar belakang, dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yang dibuktikan dengan penemuan prasasti berisi perjanjian perbatasan wilayah yang dilakukan oleh penguasa Umma dan Lagash di Sumeria kuno pada kisaran tahun 2100 SM.

Menyusul kemudian perjanjian Kadesh yang disepakati oleh Raja Het Hattusilli III dan Raja Fir’aun Ramses II sebagai bentuk penyalesaian perang antara keduanya.

Perjanjian Internasional pada masa peradaban kuno masih mencakup tentang budaya dan wilayah geografis saja dan belum ada konsep organisasi dan hukum internasional seperti yang ada pada masa modern.

Seiring berjalannya waktu, hubungan antar negara terus mengalami perkembangan-perkembangan dan pada tahun 1625, Hugo Grotius, seorang pakar hukum Amerika menjelaskan tentang teori traktat yang diatur berdasarkan keadilan, namun pada masa itu perjanjian Internasional yang berlaku belum menerapkan aturan dasar yang harus dipatuhi semua negara.

Pembahasan tentang traktat semakin gencar dilakukan pasca perang dunia I, secara tertulis hingga ribuan perjanjian yang didaftarkan ke sekretariat Liga Bangsa-Bangsa. Lagi-lagi di masa itu perjanjian internasional belum sempurna karena masih terdapat penjelasan yang masih rumpang dan belum memberikan sumbangsih yang berarti kepada perkembangan hukum Internasional.

Kemudian, pada tahun 1969, diadakanlah konvensi Wina yang membahas rancangan perjanjian Internasional yang dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk oleh PBB yaitu Komisi Hukum Internasional.

Setelah itu, penetapan hasil rumusan konvensi Wina 1969, perjanjian Internasional kemudian menemui titik terang dan akhirnya diberlakukan hingga sekarang.

Jenis Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional itu sendiri memiliki jenis yang sangat banyak, yang disesuaikan dengan beberapa hal, lebih jelasnya mari kita bahas perjanjian Internasional yang telah diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan isinya

Berdasarkan isinya, perjanjian Internasional ini juga dibagi lagi menjadi beberapa :

a. Perjanjian yang berisi tentang ekonomi.

b. Perjanjian yang berisi tentang politik.

c. Perjanjian yang berisi tentang kesehatan.

d. Perjanjian yang berisi tentang batas wilayah.

e. Perjanjian yang berisi tentang hukum.

Contoh perjanjian Internasional berdasarkan isinya adalah SEATO, ANZUS, NATO, IMF, IBRD, dan CGI.

2. Berdasarkan proses/ tahapan pembuatannya

Proses atau tahapan pembuatan perjanjian Internasional masih dibagi lagi menjadi dua jenis, bersifat penting dan bersifat sederhana.

Perjanjian yang bersifat penting akan melalui tahapan-tahapan yang lebih panjang dibanding perjanjian sederhana, melalui proses perundingan antar negara, proses penandatanganan, dan proses ratifikasi.

Sedangkan perjanjian yang bersifat sederhana hanya melalui dua tahapan yaitu perundingan dan penandatanganan.

Contoh jenis perjanjian Internasional berdasarkan tahapan pembuatannya adalah perjanjian masalah wabah AIDS yang mencakup penanggulangan dan karantina, serta perjanjian masalah batas negara, baik laut maupun teritorial lautan.

3. Berdasarkan subjeknya

Perjanjian Internasional juga diklasifikasikan berdasarkan subjek atau pihak yang melakukan perjanjian, di antaranya adalah:

a. Perjanjian yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain baik satu maupun lebih, di mana negara tersebut merupakan subjek hukum internasional.

b. Perjanjian yang dilakukan oleh suatu negara dengan subjek hukum Internasional yang dapat berupa organisasi Internasional dan lain-lain.

c. Perjanjian yang dilakukan oleh satu subjek hukum Internasional dengan yang lainnya kecuali negara, dapat berupa antar organisasi Internasional.

Contoh perjanjian Internasional berdasarkan subjeknya adalah kerjasama antara MEE dengan ASEAN.

4. Berdasarkan pihak yang terlibat

Perjanjian Internasional berdasarkan pihak yang terlibat, dibagi menjadi dua yaitu bilateral dan multilateral dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang melibatkan dua pihak atau dua negara yang sifatnya khusus yaitu berisi hal yang hanya menyangkut kepentingan kedua belah pihak yang terlibat. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang bersifat tertutup, karena selain pihak yang bersangkutan, pihak lain atau pihak ketiga tidak akan dibiarkan ikut campur didalamnya.

b. Perjanjian multilateral atau Law Making Treaties yaitu perjanjian yang melibatkan banyak pihak dan bersifat terbuka karena mengatur hal-hal yang tidak hanya menyangkut pihak yang terlibat saja, akan tapi kepentingan umum sehingga memungkinkan pihak lain untuk ikut serta di dalamnya.

Contoh perjanjian Internasional berdasarkan pihak yang terlibat adalah konvensi Wina 1961, konvensi hukum laut 1958, konvensi Jenewa 1949, dan perjanjian antara Indonesia dan Filipina yang berisi pemberantasan bajak laut.

5. Berdasarkan fungsinya

Berdasarkan fungsinya, jenis perjanjian Internasional dibagi menjadi dua yaitu perjanjian yang menimbulkan suatu hukum dan perjanjian khusus, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perjanjian yang membentuk hukum ( Law making treaties ) yaitu perjanjian yang bersifat multilateral karena perjanjian tersebut membentuk sebuah hukum dan meletakkan kaidah serta ketentuan hukum untuk masyarakat Internasional.

b. Perjanjian khusus ( Treaty contract ) merupakan perjanjian yang bersifat khusus karena hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak terkait atau yang mengadakan perjanjian itu, treaty contract biasanya berupa perjanjian bilateral antar negara.

Contoh perjanjian berdasarkan fungsinya adalah perjanjian antara Indonesia dengan Republik Rakyat China tentang dwikewarganegaraan, dimana isi perjanjian tersebut hanya mengikat antara kedua pihak.

Fungsi dan Manfaat

Secara umum, fungsi perjanjian Internasional adalah untuk menjalin kerjasama yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang terlibat didalamnya untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan dalam konteks perjanjian multilateral fungsinya adalah membuat ketentuan hukum yang berlaku bagi warga Internasional.

Fungsi dan manfaat perjanjian Internasional lainnya adalah untuk mempermudah komunikasi dan transaksi antara satu negara dengan negara lain serta menjadi sarana untuk menjalankan kerjasama Internasional secara damai dengan adanya sumber hukum Internasional.

Tahapan-tahapan

1. Perundingan, adopsi, otentikasi

Perundingan merupakan sebuah proses awal untuk melakukan sebuah perjanjian Internasional, dimana negara atau pihak yang terlibat akan mengirimkan utusan baik satu atau beberapa orang dengan surat kuasa penuh untuk mewakili dalam proses perundingan, adopsi naskah dan otentikasi.

Beberapa negara terkadang memberikan surat kuasa yang bersifat permanen kepada perwakilan untuk mewakili menyampaikan kehendak negara tersebut dalam setiap perundingan agar tidak selalu mengeluarkan surat kuasa setiap melakukan perjanjian.

Namun ada delegasi negara yang tidak membutuhkan surat kuasa dalam mewakili negaranya dalam perundingan yaitu menteri luar negeri, kepala pemerintahan, dan kepala negara.

Setelah selesai melakukan proses perundingan, adopsi naskah akan dilakukan oleh negara yang terlibat dalam perundingan kecuali jika pihak yang terlibat tersebut berkehendak lain sesuai yang diatur dalam konvensi Wina 1969 pasal 9. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa dibutuhkan dua per tiga persetujuan dari negara yang hadir untuk melakukan adopsi naskah dalam suatu konferensi Internasional, kecuali negara-negara yang terlibat memutuskan kehendak yang lain.

Prosedur selanjutnya yang juga diatur dalam konvensi Wina 1969 yaitu prosedur otentikasi dokumen dimana negara-negara yang terlibat dalam perjanjian dapat menentukan prosedur tersebut dengan cara masing-masing.

Selain itu, konvensi Wina 1969 juga mengakui prosedur otentikasi tradisional yang dilakukan dengan cara initialling yaitu dimana perwakilan setiap negara yang menjadi perunding utama menuliskan inisial namanya di bawah setiap halaman naskah perjanjian. Prosedur tradisional juga dapat melalui proses penandatanganan ad referendum yang mana perjanjian akan dianggap sah setelah melewati proses penandatangan yang telah dikonfirmasi.

2. Penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi

Dalam melakukan perjanjian, suatu negara atau subjek hukum Internasional harus menempuh beberapa cara sebagai itikad bahwa mereka bersedia terikat dalam perjanjian, beberapa cara yang dilakukan adalah penandatangan ( signature ), pengesahan (ratifikasi), penyetujuan (approval) atau penerimaan (acceptance), aksesi dan beberapa cara lainnya dengan persetujuan pihak yang terlibat. Biasanya, sebelum melakukan perjanjian Internasional, pihak-pihak yang terlibat akan menentukan prosedur yang akan dilakukan dalam proses perjanjian.

Pada konvensi Wina pasal 12 menyatakan bahwa penggunaan prosedur penandatanganan bisa saja dilakukan negara-negara yang terlibat menyetujuinya dan telah diatur dalam traktat.

Agar lebih jelas mari kita lihat kasus yang pernah terjadi antara Irak dan Kuwait dimana mereka melakukan perjanjian tentang perbatasan pada tahun 1963, namun pada tahun 1990, Irak menganggap bahwa perjanjian tersebut belum sah dan tidak berlaku karena mereka hanya sekadar menandatangani perjanjian tersebut. Namun, Dewan Keamanan PBB dengan tegas mengatakan bahwa perjanjian tersebut telah terdaftar di PBB dan tidak memerlukan prosedur ratifikasi setelah proses penandatanganan.

Selanjutnya, adalah prosedur pertukaran dokumen berupa nota diplomat yang dilakukan masing-masing pihak sesuai yang diatur oleh konvensi Wina 1969 pasal 13, traktat yang telah ditukar akan dianggap sah ketika pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan prosedur konstitusionalnya dan memberitahukan kepada pihak ketiga. Prosedur tersebut hampir mirip dengan proses ratifikasi yang dalam konvensi Wina 1969 didefinisikan sebagai tindakan negara yang telah menyetujui untuk terikat dalam sebuah perjanjian atau traktat dalam taraf Internasional.

Selanjutnya, pasal 14 (2) dalam konvensi Wina 1969 menyebutkan bahwa prosedur penyetujuan dan penerimaan hampir mirip dengan ratifikasi dari segi syaratnya.

Sementara itu, untuk prosedur aksesi, beberapa perjanjian multilateral mungkin membutuhkannya, sebagai contoh adalah perjanjian yang telah melewati tenggang waktu sehingga tidak dapat ditandatangani. Namun prosedur tersebut hanya bisa dilakukan jika pihak yang terlibat dalam perjanjian menyetujuinya dan perjanjiannya memungkinkan untuk dilakukan aksesi.

3. Pengakhiran, penangguhan, dan penarikan

Pengakhiran perjanjian (termination) merupakan istilah yang digunakan apabila salah satu pihak dalam perjanjian bilateral memutuskan untuk mengakhiri keterlibatan dalam perjanjian, sedangkan penarikan (withdrawal) digunakan dalam perjanjian multilateral yang mana salah satu pihak tidak bersedia mengakhiri perjanjian.

Beberapa faktor yang menyebabkan suatu perjanjian berakhir, ditarik atau ditangguhkan adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam perjanjian, salah satu pihak yang memutuskan perjanjian, tujuan perjanjian yang telah tercapai, dan lain sebagainya.

4. Suksesi perjanjian

Suksesi perjanjian merupakan kondisi dimana suatu negara atau pihak yang terlibat dalam perjanjian Internasional mengalami perubahan kedaulatan baik karena pembubaran negara maupun pergantian pemerintahan.

Dalam kasus tersebut negara yang baru terbentuk akan mewarisi dan terikat dalam perjanjian yang telah melalui proses ratifikasi oleh negara sebelumnya, namun dalam keadaan tertentu pewarisan perjanjian tersebut tidak harus diberlakukan kepada negara baru yang bersangkutan.

5. Ketidakabsahan

Akibat hal-hal tertentu, perjanjian Internasional juga dapat mengalami ketidakabsahan, sebagai contoh jika di dalam perjanjian tersebut terdapat kekeliruan atau salah satu pihak melakukan kecurangan atau memaksa pihak lain dalam pembentukan perjanjian.

Perjanjian yang dianggap tidak absah karena hal-hal tersebut secara otomatis batal, terutama jika isi di dalamnya melanggar norma atau hukum Internasional seperti yang disebutkan dalam konvensi Wina 1969 pasal 52 dan pasal 64.

6. penyimpanan, pendaftaran dan publikasi

Setelah semua proses perjanjian selesai dilakukan, hal terpenting selanjutnya adalah proses penyimpanan dokumen perjanjian yang mana terdapat perbedaan antara perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.

Dalam perjanjian bilateral biasanya kedua pihak sama-sama menyimpan dokumen asli yang telah ditandatangani, kecuali jika mereka sepakat untuk hanya membuat satu dokumen yang disimpan oleh salah satu pihak atau meminta pihak ketiga untuk menyimpannya.

Sementara itu, dalam perjanjian multilateral, salah satu pihak atau negara akan ditunjuk untuk menyimpan dokumen perjanjian yang telah ditandatangani. Selain itu, pihak yang ditunjuk terkadang juga merupakan staf administrasi dari organisasi yang mengadakan perjanjian atau organisasi Internasional.

Dalam piagam PBB pasal 102 (1) dan konvensi Wina 1969 pasal 80 mewajibkan kepada negara anggota untuk mendaftarkan perjanjian yang telah dilakukan kepada sekretariat PBB untuk kemudian diterbitkan, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya perjanjian terselubung yang sering terjadi saat masa perang dulu.

Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional

Status perjanjian Internasional dalam hukum nasional Republik Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan karena baik hukum, praktik, dan doktrin Indonesia mengenai hal tersebut masih belum mengalami perkembangan sehingga sering menimbulkan masalah praktis.

Hal tersebut terjadi karena sistem hukum Indonesia yang masih belum memiliki hukum dan doktrin yang terkait dengan perjanjian Internasional.

Contoh Perjanjian Internasional Indonesia dengan Amerika

Indonesia telah banyak menjalin kerjasama dan perjanjian Internasional dengan negara-negara lain di dunia dalam berbagai bidang, salah satunya adalah Amerika.

Berikut adalah perjanjian yang dibuat Indonesia dengan Amerika Serikat:

1. Bidang Perdagangan

a. Exchange of notes about agreement on 5 November 1960 (pertukaran nota mengenai persetujuan tanggal 5 November 1960)

b. Persetujuan komoditas pertanian antara Republik Indonesia dengan pemerintah Amerika dengan judul-1 pengembangan perdagangan pertanian dan undang-undang bantuan tahun 1954 sebagaimana yang telah diamandemen (5 November 1969)

2. Bidang Finansial

a. Perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dengan AID pinjaman No 497- N-01 4

b. Pertukaran nota antara Pemerintah Republik Indonesia (23 Maret 1961) dan Pemerintah Amerika Serikat (31 Maret 1961) mengenai personil yang bertugas di luar negeri.

3. Bidang Investasi

a. Pertukaran nota antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat tentang investasi di Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1967

Demikianlah kurang lebih ulasan tentang perjanjian Internasional yang telah kami rangkum, semoga bermanfaat dan dapat menjadi sebuah referensi bagi teman-teman yang ada di Universitas. Khususnya, yang ingin mempelajari seluk beluk tentang perjanjian Internasional pada pelajaran Ilmu Hukum Internasional. Diterbitkan, Sabtu (22/10/2022).

(RN-Red)

Dankoharmatau Terima Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama

Oktober, 21, 22

Bandung – Cakranusantara.net |  Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsekal Muda TNI Eddy Supriyono, menerima tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama dari Presiden Republik Indonesia.

Acara penyematan Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman. M.Si., serta para Pejabat Mabesau.

Dalam pemberian Bintang itu disematkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, di Markas Besar (Mabes) TNI AU Cilangkap Jakarta. Jumat (21/10/2022).

Penyematan tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama ini hakikatnya wujud penghargaan negara kepada prajurit TNI Angkatan Udara (AU) yang telah menunjukkan kemampuan dan jasa luar biasa melebihi panggilan tugas untuk kemajuan dan pembangunan TNI.

Selain Dankoharmatau delapan Perwira Tinggi TNI AU turut mendapat tanda kehormatan yang sama diantaranya Marsda TNI dr. Didik Kestito Dosen Tetap Unhan, Marsda TNI Arif Widianto (Han) Ta Ahli Pengajar Bid. Hubungan Internasional Lemhanas, Marsda TNI Andi Heru Wahyudi Deputi Bid. Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhanas, Marsda TNI Maman Suherman Deputi Bid. Pengembangan Setjen Wantannas, Marsda TNI Danang Hadi Wibowo Kapusku TNI, Marsda TNI I Wayan Sulaba Asintel Kasau, Marsda TNI Eding Sungkana (Han) Wadan Kodiklatau serta Marsda TNI Widyargo Ikoputra Pangkoopsud 2 Makassar.

(*/Red)