Kendal – Cakranusantara.net | Bupati Kendal Dico M Ganinduto bersama istri Wayyne Chacha Frederica melakukan pencoblosan di TPS 001 Kelurahan Tunggulrejo, Kecamatan /Kabupaten Kendal, Rabu (14-2-2024).
Ia datang ke TPS sekitar pukul 10.00 WIB, setelah memasukkan surat undangan, langsung mendapatkan lima surat suara. Kemudian melakukan pencoblosan, diakhiri dengan pencelupan tinta.
Pihaknya mengajak kepada masyarakat untuk mempergunakan hak pilih dengan mendatangi TPS. Sebagai warga negara kita berkewajiban mensukseskan hajatan lima tahunan ini.
“Pemerintah juga berharap partisipasi pemilih mengalami peningkatan mendekati angka 90 persen, sebelumnya sekitar 81 persen. Dengan demikian, demokrasi bisa berjalan dengan baik,” ajaknya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga telah melakukan berbagai sosialisasi untuk peningkatan tersebut. Menurutnya, secara keseluruhan pelaksanaan Pemilu 2024 ini tidak ada kendala.
“Hanya di Kelurahan Bandengan, ada salah satu TPS yang roboh karena hujan lebat. Namun sudah diatasi dan kemudian berjalan lancar,” kata Dico.
Ketua KPPS 001 Tunggulrejo, Purwadi menambahkan, jika jumlah pemilih di KPPSnya ada sebanyak 225 daftar pemilih tetap, termasuk Bupati Kendal,” tambah Purwadi. (Teguh)
Pati – Cakranusantara.net | Bertempat di Ruang Pringgitan, Kamis (4/1), Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pati Supriyanto.
Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Sekda Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPKAD, serta Kepala Kesbangpol.
Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, NPHD ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada di Tahun 2024.
Menurutnya, penandatanganan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Henggar pun berharap, penandatanganan ini dapat bermanfaat bagi Bawaslu dan tugas Bawaslu dapat terlaksana dengan baik.
“Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan teman-teman Bawaslu Kabupaten Pati dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada tugas yang terselip satupun”, pungkasnya. (fn /AP)
Pati – Cakranusantara.net | Pejabat (Pj) Bupati Pati menyerahkan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Balai Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Disperkim Pati, Camat Dukuhseti, Kades Banyutowo, Kapolsek Dukuhseti serta Danramil setempat.
Pj Bupati Pati menyampaikan, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut diberikan sifatnya hanya stimulan saja, belum keseluruhan. Warga penerima bantuan tersebut dapat mengembangkan lagi.
“Bantuan yang kita berikan ini sifatnya hanya stimulan, jadi jangan sampai nanti ada yang beranggapan, pemerintah memberikan bantuan kok nanggung banget to?. Melainkan harus bersama-sama bersyukur menerima bantuan ini,” ujarnya. Selasa (1/11/2022).
Sebanyak 15 warga Banyutowo yang datang itu mendapat bantuan stimulan sebesar 50 juta rupiah setiap orangnya. Bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pati.
“Dari APBN sebesar 20 juta rupiah sedangkan dari APBD sebesar 30 juta rupiah. Pihaknya pun optimis, nantinya kedepan juga dapat menangani desa-desa lain. Sebab, sebenarnya masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Namun demikian, bantuan ini sifatnya hanya stimulan atau pancingan. Ada yang tidak punya rumah jadi punya rumah, ada yang rumahnya tidak bagus jadi lebih bagus,” pungkas Henggar.
Grobogan – Cakranusantara.net | Sejumlah petani tembakau di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah keluhkan kelangkaan pupuk yang sudah mendekati dua Tahun ini. Mengakibatkan pertumbuhan tanaman mereka menjadi kurang subur.
Hal itu diungkapkan Syafi’i warga Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo salah satu petani tembakau. Lanjutnya, padahal tanaman yang baru berumur sepekan ini sangatlah membutuhkan pupuk itu untuk pertumbuhan.
“Pupuk yang hingga saat ini mulai langka masing-masing jenis Urea, Sp 36 serta Poska. Stok di distributor sebenarnya tetap ada namun volumenya terbatas, dan harganya juga lumayan tinggi. Hingga mencapai 250 ribu rupiah per 50 kilogram,” lanjutnya.
Sehingga pupuk menjadi tidak mencukupi untuk kebutuhan para petani, sekaligus harganya juga memberatkan, khususnya untuk petani tembakau.
“Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka diperkirakan tanaman akan layu, dan lama-lama akan mati. Sekarang tanaman dirawat hanya mengandalkan air dan pupuk kandang,” ucapnya.
Meskipun beralih mengunakan pupuk kandang. Ternyata efeknya, daun tembakaunya memiliki hasil yang jelek, secara otomatis nilai jual daun tembakau menjadi jauh dibawah harga pasaran.
“Kendati demikian, pembelian pupuk kandangpun tidak selalu ada. Selain itu, belinya juga jauh,” tutupnya.
Ditambahkan Sunardi petani lain, kami sudah menempuh berbagai cara, termasuk melakukan koordinasi dengan kolompok tani. Namun hingga saat ini belum ada solusinya.
“Belum ada langkah untuk memenuhi kebutuhan pupuk, yang sedang mengalami kelangkaan. Sehingga para petani semakin bingung, sudah pupuk langka, harganya juga mahal,” keluhnya.
Kami berharap, ke berbagai pihak yang membidangi, terkhususnya Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI), agar harga pupuk menjadi standar atau normal serta mudah dalam mendapatkannya, khususnya di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo,” harapnya.
Pati – Cakranusantara.net | Bela Sukesi masih terus bertambah, kini Sukesi menempuh jalur hukum lainnya dengan mempolisikan ke Polres Pati. Pasalnya, disitu ada dugaan kesalahan dalam adminitrasi dan dokumentasi.
Bima Agus Murwanto SH.MH. yang akrab disapa Bang Bimo penasehat hukum LSM Masyarakat Peduli Keadilan angkat bicara, menurut saya, setelah saya menelaah permasalahan Sukesi ini, memang layak untuk melaporkan ke pihak Kepolisian.
“Disitu, ada dugaan unsur penipuan atas kejanggalan berkas adminitrasi yang di pakai oleh pihak penggugat, yang dijadikan sebagai alat bukti,” ungkap Bimo. Rabu (12/10/2022).
Karena terlihat ada dugaan manipulasi data dan unsur penipuan dengan cara tipu muslihat. Langkah Sukesi itu sudah benar jika ia melaporkan dugaan tersebut.
“Terkait, rumah tanahnya yang mau dieksekusi melalui lelang, jadi lebih baik di perjuangkan saja, kasian orang tidak tahu apa-apa tiba-tiba harus menerima putusan seperti itu,” lanjutnya.
Seharusnya, dari awal Sukesi itu diberi tahu, supaya diberi pendamping hukum, tapi tenang saja masih ada waktu untuk proses selanjutnya.
Sebelumnya, perkara Sukesi sudah banyak yang merespon dan mendukung Sukesi baik dari kalangan Pakar Hukum, LSM dan Wartawan yang membela Sukesi “janda sebatangkara tidak paham baca dan tulis”,” imbuhnya.
Mulanya Sukesi tak pernah merasa berhutang kepada Sanipah sebesar itu. Namun tiba-tiba dengan tipu muslihat agar mau mengakui hutang sebesar 80 juta rupiah.
“Pada akhirnya berujung menjadi putusan dari PN Pati. Tanah dan bangunan rumah Sukesi nyaris diujung tanduk, siap untuk di eksekusi pihak Sanipah melalui lelang,” tutupnya.
Pati – Cakranusantara.net | Akhirnya. Pelaku tindak kejahatan dugaan tipu muslihat yang memiliki ketetapan hukum dari PN Kelas 1A Pati resmi di polisikan ke Kepolisian Resort (Polres) Pati, Polda Jateng.
Pasalnya. Sukesi tekesan digiring oleh Darsono Pendamping Hukum (PH) Sanipah, agar mengakui jika Sukesi memiliki hutang sebesar 80 juta rupiah ke Sanipah. Mirisnya lagi permintaan pengakuan itu di Akta Notariskan.
Kagetnya Sukesi, karena mendadak ditagih hutang sebesar itu. Sementara Sukesi, merasa tidak pernah diberikan sejumlah uang hingga puluhan juta itu.
Doni Sugiarto Humas Insan Pers Independen Pati (IPIP) menegaskan, jika kami akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas. Kami tidak akan tanggu-tanggung dalam mengawal Perkara ini.
“Kami akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas ke akar-akarnya, karna saya merasa Sukesi ini sedang di Dholimi oleh Sanipah,” tegasnya. Rabu (12/10/2022).
Masalah selanjutnya, kita pasrahkan sama pihak Kepolisian, biar pihak Kepolisian yang bekerja maksimal dalam mendalami perkara ini, karna sudah menyangkut dengan Notaris.
“Notaris Dewi Anggraeni sudah berani membuatkan Akta Notaris, pastinya dia juga sudah punya dasar. Meskipun sebelumnya, Sanipah belum bisa menunjukkan rincian hutang Sukesi yang sebanyak itu,” lanjutnya.
Sementara itu, Sukesi pernah mendatangi Sanipah di losnya (toko) pakaian di pasar Trangkil yang hendak membicarakan terkait hutangnya kok mendadak sebanyak itu, sejarahnya bagaimana menjawab, saya (Sanipah) tidak ada urusan lagi sama kamu.
“Sekarang kamu (Sukesi) sudah tidak ada urusan lagi sama aku, sekarang urusanmu sama pak Darsono, kok tahu-tahu rumah saya mau di lelang,” ungkap Sukesi.
Pati – Cakranusantara.net| Bela Sukesi, Advokat asli Pati bersama aktivis Ajukan Eksaminasi Publik atas putusan Pengadilan negeri (PN) Pati pada tahun 2020 lalu.
Joko Sutrisno., SH, Ketua sahabat Komisi Yudisial (SKY) masa bakti tahun 2015-2017 bersama Slamet Widodo., SH, aktivis Pati yang akrab disapa Om Bob kepada media cakranusantara.net mengatakan, dia mengajak PN Pati dan semua advokat se Nusantara untuk melakukan Eksaminasi Publik.
“Pengertian eksaminasi publik merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat umum (bukan kalangan hakim atau jaksa) terhadap produk pengadilan. Eksaminasi ini kerap dilakukan terhadap produk peradilan,” ungkapnya. Rabu (5/10/2022).
Hal yang patut diperhatikan dari hasil eksaminasi ini tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum di pengadilan negeri Pati, akan tetapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum, serta sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.
Setidaknya, terdapat tiga kriteria perkara yang layak dieksaminasi : Pertama, Kontroversial, dalam hal ini terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan, atau hukum formil dan hukum materiil. Tidak diterapkan secara baik dan benar, seperti bertentangan dengan asas penerapan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
“Kedua, memiliki pengaruh/ dampak sosial bagi masyarakat. Dampak perkara tersebut bagi masyarakat bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan di level nasional maupun internasional,” urainya.
Selanjutnya, ada indikasi mafia peradilan (judicial corruption) seperti indikasi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar,” tambahnya.
Kemudian, apakah eksaminasi publik ini dapat dilakukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, hal ini ada dua pendapat berbeda yang harus diperhatikan.
“Pendapat pertama, Eksaminasi hanya untuk perkara yang berkekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi intervensi terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua, eksaminasi dapat dilakukan terhadap putusan peradilan yang belum berkekuatan hukum tetap,” lanjutnya.
Dalam hal Eksaminasi ini, mari kita bersama-sama meninjau ulang perkara yang sudah menimpa Sukesi atas putusan PN Pati pada tahun 2020 yang lalu, apakah sudah riil sesuai dengan prosedur atau masih menyimpang.
“Karna menurut analisis teman-teman media di lapangan, putusan itu diduga belum sesuai dengan kronologi yang sudah di ceritakan oleh Sukesi (tergugat) pada hukum perdata,” tutupnya.
Pati – Cakranusantara.net| Berbagai Sampah penuhi Sungai Mbango turut Desa Bulumanis Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Hal itu, berdampak besar untuk warga sekitar.
Para petani sampai-sampai tidak bisa memanfaatkan air sungai untuk irigasi Sawah, selain sampah yang menumpuk sepanjang 600 meter sungai tersebut menimbulkan bau kurang sedap seperti halnya tempat pembuangan sampah pada umumnya.
Kepala Desa (Kades) Bulumanis Lor Kunarso saat dikonfirmasi pada Selasa (6/9/2022) membenarkan adanya sampah yang menyarang di sungai itu sepanjang 600 meter.
“Sungai itu kondisinya sangat memperhatinkan, menurutnya, hal ini sudah terjadi sejak lama, kurang lebih 10 tahun, Sungai ini menjadi Terminal Sampah,” ungkapnya.
Sampah yang menumpuk di sepanjang Sungai ini berasal dari jauh yang kemudian menumpuk di sungai ini, warga kami sangat terdampak dan sangat membebani, karena tanpa ada upaya bantuan dari pemerintah terkait untuk Normalisasi Sungai.
“Baru kali ini kita dapat bantuan dari BBWS Pemali Juwana itupun hanya Alat Exsafator saja, sehingga kami dari pemerintah Desa Bulumanis Lor mau tidak mau harus mengeluarkan biaya yang cukup lumayan untuk bayar Truk pengangkut sampah, untuk upah pekerja diambilkan dari Dana Desa”, lanjut Kades.
Sementara itu, sudah sebanyak 200 kali muatan sampah dari sungai itu selama 4 hari, hingga sampai hari ini masih belum selesai baru sekitar 40%, itu artinya Sampah yang belum di bersihkan masih 60%.
“Saya berharap hal ini dapat di perhatikan oleh Pemerintah secara khusus mengingat membawa dampak yang sangat buruk, selain itu juga sangat membebani Warga sini,” harap Kades.
Pati – Cakranusantara.net | Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo melaksanakan giat kunjungan kerja (Kunker) di Pendopo Kabupaten Pati, memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kegiatan hari ini, penyampaian tugas PJ Bupati Pati agar menyiapkan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dan juga menyiapkan tugas-tugas harian yang harus dilaksanakan, agar kedepannya jangan sampai ada Korupsi.
Ganjar Pranowo saat di wawancarai menyampaikan, kita harus melayani masyarakat dengan mudah, kita buat aplikasi biar komplit handelingnya, agar lebih cepat, kita juga ingatkan dalam fungsi pejabat agar kewenangannya bisa menjaga pelayanan masyarakat berjalan dengan baik,” tegasnya Ganjar.
Selanjutnya, saya titipkan daerah yang kondisi ekonomi belum baik, agar daerah bisa berkontribusi untuk menjaga wilayahnya masing-masing, dan yang harus di jaga itu pengendalian Inflasi, seperti kebutuhan harus cukup, karena BBM baru naik, maka pastikan stock BBM harus ada,” ungkapnya.
Selain itu, di luar pengendalian inflasi yang di dalamnya ada ketahanan pangan, saya minta halaman harus ditanami, kemudian tanaman-tanaman pendamping beras, pendamping padi harus di siapkan, biar banyak potensi-potensi yang tumbuh dari sini.
“Untuk Investasi-investasi yang bisa meningkatkan ekonomi di Pati, juga harus di jaga dengan pelayanan yang baik, agar masyarakatnya kondusif, saya juga menghimbau teman-teman camat yang hadir bisa mendekati masyarakat agar potensi yang ada di masyarakat bisa di kembangkan,” tambahnya.
Masih lanjut Ganjar, yang sifatnya kasupdip agar mendapatkan perhartian, nanti akan kita sampaikan, terutama pelayan yang ada di Juana yang butuh perhatian nanti kisi-kisi di situ kita minta agar dapat di respon dengan cepat,” tutup Ganjar.
PATI – Cakranusantara.net | Usai dilantik pada 22 Agustus, hari ini, Rabu (24/8), Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, memberikan pengarahan perdana kepada para kepala OPD di ruang Paringgitan, Pendopo Kabupaten Pati.
“Saya menggarisbawahi apa yang telah disampaikan sebagai amanah dari Pak Gubernur pada saat pelantikan, adalah tentang bagaimana kita harus tetap menjaga integritas”, ujarnya.
Kemudian Henggar juga menyampaikan 6 poin yang diamanatkan Kementerian Dalam Negeri kepadanya selaku Penjabat Bupati Pati.
Yang pertama adalah melaksanakan fungsi pemerintahan.
Kemudian yang kedua, menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
“Yang ketiga, menetapkan atau menandatangani Perda ataupun Perkada. Dan ini harus setelah mendapatkan persetujuan dari Mendagri”, imbuh Henggar.
Lalu pada poin ke-4, Henggar juga mendapatkan kewenangan untuk pengisian jabatan.
“Namun tentunya kewenangan tersebut juga harus melalui persetujuan Kemendagri”, tegas Pj Bupati.
Sedangkan pada poin ke-5 dan ke-6, ia rupanya diberi tugas untuk menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilu 2024, serta yang terakhir ialah terkait Satgas penanganan Covid.
“Jadi prinsipnya adalah, apa yang akan kita lakukan harus selalu bersama. Kita harus kompak. Baik itu dari tataran OPD, Setda, dan juga yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat”, jelasnya.
Usai memberikan pemaparan, Pj Bupati kemudian mengabsen Kepala OPD serta Camat yang hadir. Hal itu dilakukan untuk saling mengenal sebelum nantinya dapat bersinergi dalam menjalankan tugas.
