Cakranusantara.net, Pati || Pemerintah Kabupaten Pati menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menjaga kondusivitas daerah sekaligus mengawal pembangunan. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengajak seluruh elemen tersebut memperkuat sinergi agar kritik dan aspirasi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan solusi.
Ajakan itu disampaikan Chandra saat membuka Sosialisasi Ormas bertema “Penguatan Sinergitas Pemerintah Kabupaten Pati dan Ormas dalam Mewujudkan Kabupaten Pati yang Kondusif” di Ruang Pragolo Setda Pati, Jumat (2/10/2026).
“Kita ini tidak Superman, tetapi insyaallah kita bisa membentuk supertim yang hebat untuk kemajuan Kabupaten Pati tercinta,” ujar Chandra.
Menurutnya, Ormas, LSM, serta tokoh masyarakat memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Berbagai masukan dari elemen masyarakat tersebut dinilai penting bagi pemerintah dalam membaca persoalan sekaligus menentukan arah pembangunan.
Chandra menekankan bahwa kondusivitas daerah juga berkaitan erat dengan iklim investasi.
“Kondusivitas daerah ini menjadi kunci untuk menjaga iklim investasi. Kalau daerah kita kondusif, investor akan merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya,” katanya.
Ia menyebut Pemkab Pati sebelumnya telah mempertemukan sekitar 70 pengusaha dalam Pati Business Forum, Senin (28/9/2026). Dari forum tersebut, delapan pengusaha menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan total rencana investasi mencapai Rp12,6 triliun.
Sejumlah pengusaha lainnya, lanjut Chandra, juga masih menyampaikan rencana investasi di Kabupaten Pati.
“Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, dan Ormas. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga Pati tetap kondusif,” tuturnya.
Kritik Harus Diikuti Solusi
Chandra juga meminta Ormas dan LSM ikut memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Menurutnya, narasi mengenai Pati tidak cukup hanya diisi kritik, tetapi juga perlu diimbangi dengan kegiatan nyata yang memberikan manfaat.
Salah satu bentuknya, kata dia, adalah aksi sosial membantu masyarakat yang menghadapi persoalan, termasuk warga terdampak kekeringan.
“Jangan hanya menyampaikan kritik. Kalau ada persoalan, mari kita sampaikan sekaligus solusinya,” tegas Chandra.
Untuk memperkuat komunikasi, Pemkab Pati berencana menjadwalkan pertemuan bersama Ormas dan LSM dalam suasana yang lebih informal. Forum tersebut akan digunakan untuk menghimpun persoalan masyarakat sekaligus menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan arah anggaran 2027.
“Kita ingin mengetahui langsung apa persoalan yang ada di masyarakat. Nanti kita dudukkan bersama, kita cari solusinya, dan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.
Pemkab Pati juga berencana membangun wadah kolaborasi bersama Ormas dan LSM. Wadah tersebut diarahkan untuk menghasilkan kerja sama konkret sehingga hubungan pemerintah dengan organisasi masyarakat tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Ormas dan LSM Diminta Kawal MBG
Dalam kesempatan tersebut, Chandra turut meminta Ormas dan LSM ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati.
Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan adanya satuan pelayanan yang mengurangi porsi atau memberikan menu yang tidak sesuai.
“Kalau ada porsi yang dikurangi atau menu yang tidak sesuai, silakan dilaporkan. Tujuan MBG adalah memastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang dan membantu menurunkan angka stunting,” katanya.
Menurut Chandra, pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga program pemerintah berjalan transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan, luas wilayah dan jumlah penduduk Pati membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian.
“Kabupaten Pati ini luasnya sekitar 150 ribu hektare, penduduknya hampir 1,4 juta jiwa, terdiri atas 401 desa, lima kelurahan, serta 21 kecamatan. Karena itu, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri,” ungkapnya.
227 Ormas Terdata Kesbangpol
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pati Niken Tri Meiningrum melaporkan, kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 70 peserta dari 22 Ormas dan LSM.
Pada 2026, tercatat 227 Ormas masuk dalam pendataan Kesbangpol Kabupaten Pati. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 organisasi tercatat sebagai LSM.
“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan Ormas sebagai mitra dalam menjembatani aspirasi masyarakat,” ujar Niken.
Menurutnya, komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan organisasi masyarakat diperlukan untuk mencegah potensi gesekan maupun polarisasi di tengah masyarakat.
Sosialisasi tersebut diarahkan untuk membangun kolaborasi dan kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah dengan Ormas dan LSM dalam menciptakan Kabupaten Pati yang aman, damai, serta kondusif.
Kegiatan tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026.
Komentar