KKMTs Bantul dan MTs Arrois Cendekia Study Tiru di MTsN 1 Pati

Oktober, 15, 22

Pati – Cakranusantara.net | Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Pati terima kunjungan dari Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Jumat (14/10). Dalam rangka silaturahmi dan studi tiru.

Rombongan itu di antaranya, Kasi Pendidikan bersama Pengawas Madrasah Kementerian Agama (Kemenag), dan Kepala KKMTs Kabupaten Bantul yang berjumlah 28 Orang bertempat di Indoor MTsN 1 Pati.

Tamu yang hadir disambut dengan pertunjukan wayang, dan karawitan yang dimainkan oleh siswa-siswi MTsN 1 Pati, kegiatan berjalan lancar dengan adanya dialog interaktif membahas progam unggulan yang telah dikembangkan.

Dalam kesempatan itu, Siti Solichah Kepala MTsN 4 Bantul menyebutkan kunjungannya bersama dengan rombongan berawal dari mencuatnya kabar MTsN 1 Pati yang berseliweran di media sosial dan internet.

“Kami ingin belajar dan meniru apa yang sudah dilaksanakan MTsN 1 Pati. Kami melihat sejumlah tayangan yang tampil MTsN 1 Pati ini luar biasa sehingga kami memutuskan untuk studi tiru,” jelasnya.

Solichah menilai, tidak hanya sekadar apa yang ditampilkan dimedia sosial (Medsos) dan internet, fakta yang ia dapat dilapangan menunjukkan bahwa MTsN 1 Pati ini benar-benar madrasah yang luar biasa.

“Baik dari segi program unggulan, akademik, maupun kejuaraan yang diperoleh oleh para siswanya, membuat kami semakin mantap dan tidak salah pilih mengadakan studi tiru di MTsN 1 Pati,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, langkah kedepan pihaknya akan membentuk koordinator program unggulan dan yang tidak kalah penting adalah menampilkan ekstrakurikuler karawitan yang sudah ada di MTsN 4 Bantul namun gaungnya belum begitu terdengar.

“Kedepan tantangan buat kami, ekstrakurikuler karawitan bisa berjalan sebagaimana di MTsN 1 Pati dan program-program unggulan serta kejuaraan-kejuaraan semoga kami bisa meniru,” ujar Solichah,

Semoga nanti kami bisa menindaklanjuti kerja sama dan menjadi sahabat madrasah MTsN 1 Pati. Sehingga tidak hanya pada saat ini saja kami belajar, akan tetapi bisa melanjutkan belajar melalui media-media yang lainnya, dan juga melalui konsultasi kami dengan Kepala MTsN ini,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubbag TU Kemenag Kabupaten Pati Ahmad Syaikhu saat ditemui seusai acara menyampaikan, bahwa MTsN 1 Pati ini telah menjadi madrasah rujukan, tidak hanya di Jawa Tengah (Jateng) tetapi juga secara nasional.

Untuk itu, ia berpesan kepada pihak MTsN 1 Pati agar terus meningkatkan koordinasi antar stakeholder baik dengan orangtua, komite, masyarakat, dan juga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati,” lanjutnya.

Harapan kami, ini selalu ditingkatkan, agar kemajuan semakin hari semakin meningkat dan ini sudah menjadi percontohan di skala nasional.

Kami ucapkan terimakasih karena MTsN 1 Pati secara langsung sudah membawa nama harum Kemenag. Sukses selalu,” tandas Syaikhu.

Sebelumnya, MTsN 1 Pati juga menerima kunjungan dari Putri Rahmi Fatmawati, Kepala MTs Ar Rois Cendekia Semarang bersama rombongan itu, tidak jauh beda, kunjungan yang dilakukan dalam rangka melakukan studi tiru terkait pengembangan madrasah sains.

“Saya tertarik agar MTs Ar Rois Cendekia Semarang ini bisa belajar banyak, terkait pengembangan metode dalam mengajar anak, persiapan anak mengikuti lomba, dan bisa mendapatkan medali hingga ribuan,” ucap Putri.

Senada dengan Solichah, Putri juga mengungkapkan bahwa pihaknya bersedia menjadi sahabat MTsN 1 Pati, kunjungannya itu bisa membawa dampak baik bagi madrasah yang ia pimpin.

”Jika pertemuan kami ini menjadi awal yang baik, Insya Allah sangat mau dan bersedia untuk menjadi sahabat MTsN 1 Pati,” pungkasnya.

Sementara Ali Musyafak Kepala MTsN 1 Pati menyatakan, sebuah kehormatan bagi MTsN 1 Pati yang sudah banyak dilirik oleh madrasah-madrasah lain. Harapan kami, bisa melayani dengan baik tamu-tamu hebat seperti ini menurut Allah dan Rasulullah.

“Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan guru-guru MTsN 1 Pati dapat terinspirasi dan seluruh siswa istiqomah dalam meningkatkan semangat belajarnya,” harapnya.

(Ts-Red)

Tambang Batu di Desa Guwo Tanpa Izin Bebas Beroperasi

Oktober, 15, 22

Pati – Cakranusantara.net | Pekerjaan tambang Batu di Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga tanpa mengantongi izin (Illegal) bebas beroperasi. Selasa (15/10/2022).

Bermula, tim investigasi melihat adanya Dump Truk yang keluar dari areal, berlanjut meninjau lokasi pekerjaan tambang batu tersebut, anehnya bisa dengan leluasa dalam beroperasi.

Berdasarkan keterangan warga sekitar yang enggan disebut namanya menerangkan, jika sang penglola tambang inisial M dan T, serasa, ia kebal hukum.

“Hal itu dibuktikan karna penambangan itu sudah berlangsung lama. Tentang galian yang berada diwilayahnya ini, tapi kadang berhenti kadang mulai lagi,” tutur warga.

Kami berharap, pihak pemerintah terkait segera mengambil langkah-langkah hukum dan menertibkan penambang illegal itu, demi menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.

“Penambangan itu, harus segera mendapatkan tindakan tegas dan signifikan dari Aparatur Penegak Hukum (APH) setempat, agar tidak terkesan adanya pembiaran,” tambahnya.

Ditamtahkan Roys W. Aktivis Pati, untuk menyikapi hal itu, dibutuhkan keseriusan dan langkah-langkah nyata dalam penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, mengingat dampak yang bisa merugikan lingkungan.

“Juga keselamatan kerja, bagi pekerja itu sendiri. Selain itu, secara langsung maupun tidak langsung itu merugikan warga sekitar, dan juga merugikan Negara. Karena pelaku pertambangan itu tidak pernah membayar pajak untuk kas Daerah,” tegasnya.

Adapun Regulasi UU-RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba pasal 158:

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak 100 miliar Rupiah”.

Hingga berita ini diterbitkan, tim belum konfirmasi dengan Kepala Desa (Kades) setempat, guna mendapatkan informasi lebih lanjut terkait penambangan itu, karena kebetulan sedang tidak ada ditempat.

Bersambung.

(Tim)

Irjen Tedy Minahasa Kesandung Kasus Narkoba, Kurnia Zakaria Angkat Bicara

Oktober, 14, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Dalam kasus penangkapan Irjen. Tedy Minahasa Putra, SH., S.I.K (TMP) yang kesandung kasus menjual Narkoba hasil sitaan yang dijadikan barang bukti (BB) Polda Sumbar.

TMP baru saja dimutasi dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat (Sumbar) menjadi Kapolda Jawa Timur (Jatim) kini ditahan diKebayoran Baru Jakarta Selatan. Dekat kampus PTIK oleh penyidik Reserse Unit Narkoba Polda Metro Jaya, yang dibantu oleh polisi Divisi Propam Mabes Polri.

Hal itu di ungkapkan Kurnia Zakaria pakar hukum yang tergabung dalam Peradi Jakpus. Masih lanjutnya, kasus ini terungkap dari pengembangan penangkapan seorang polisi anggota Polsek Bukit Tinggi Bripka X dan Kompol Y mantan Kapolsek Bukit Tinggi, Polda Sumatera Barat (Sumbar).

Baca Juga : Tersandung Kasus Narkoba, Kapolri Batalkan Irjen Pol Tedy Minahasa Menjadi Kapolda Jatim

Pada Mei 2022 Polsek Bukit Tinggi, Polda Sumbar berhasil menyita BB Narkoba jenis sabu seberat 41,4 kilogram, senilai 62.1 milyar rupiah. Dimana barang bukti yang dilaporkan sudah dimusnahkan. Namun atas perintah TMP ditukar dengan tawas.

“Kemudian barang bukti tersebut dijual lagi ke pengedar narkoba antar pulau dimana TMP mendapat jatah atau setoran 300 juta rupiah per kilo,” tambahnya.

TMP kelahiran 23 November 1970 di Minahasa merupakan lulusan Akpol tahun 1993. Ketua Umum HDCI periode 2021-2026. Tahun 2014 menjadi ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Tahun 2017 menjadi Staf Ahli Wakil Presiden. Tahun 2018-2021 menjadi Kapolda Banten. Tahun 2021-2022 menjad Kapolda Sumatera Barat. Sejak 10 Oktober 2022 menjadi Kapolda Jatim.

“TMP dapat dikenakan pasal 114 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dengan denda minimal 1 milyar rupiah maksimal 10 milyar rupiah juncto pasal 112 UU No.35 tahun 2009 karena dianggap terlibat penjualan BB sabu,” tegas Kurnia.

(RN-Red)

Tersandung Kasus Narkoba, Kapolri Batalkan Irjen Pol Tedy Minahasa Menjadi Kapolda Jatim

Oktober, 14, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo batalkan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur (Jatim). Pasalnya, ia kesandung kasus Narkoba.

Hal itu diungkapkan saat gelar konferensi Pers di Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri pun memastikan akan mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (STR) pembatalan promosi jabatan itu.

 

“Posisi Irjen Pol. Teddy Minahasa yang kemarin baru saja kita keluarkan STR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan STR pembatalan,” kata Kapolri. Jum’at (14/10/2022).

 

Kapolri juga menyampaikan, bahwa posisi Kapolda Jatim tersebut nantinya akan diganti dengan pejabat Polri yang baru. Kendati demikian, Kapolri belum mejelaskan perwira yang bakal menggantikan Irjen Pol Nico Afinta sebagai Kapolda Jatim.

 

“Kita ganti dengan pejabat baru, keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat, terkait jaringan peredaran gelap narkoba,” lanjut Sigit.

 

Kemudian dilakukan pengembangan dan mengarah ke Oknum anggota polisi berpangkat Bripka dan Kompol, jabatan Kapolsek.

 

Tak hanya berhenti disitu, Kapolri meminta kasus ini terus dikembangkan sampai kepengedar,” sambungnya.

 

Kemudian diketahui, kasus tersebut mengarah kepada personel Polri berpangkat AKBP yang juga mantan Kapolres Bukittinggi.

 

“Dari sinilah, Polri melihat keterlibatan Irjen Teddy Minahasa, yang kemudian diperiksa dan dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Kini, jenderal bintang dua Polri itu ditempatkan ditempat khusus (patsus),” ujarnya.

 

Sebelumnya, Irjen Teddy Minahasa baru saja ditunjuk Kapolri menjadi Kapolda Jatim untuk menggantikan Irjen Nico Afinta yang dimutasi menjadi Staf Ahli bidang Sosial dan Budaya Kapolri.

Teddy akan diperiksa lebih lanjut oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan tidak dengan hormat (PTDH),” tandas Kapolri.

(*/Red)

Henggar : Upayakan Pelayanan E-KTP Lebih Cepat dan Mudah

Oktober, 14, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penjabat (Pj) Bupati Pati sebut bakal  mempermudah dalam pelayanan Elektronik-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) buat seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Pati.

Hal itu diungkapkan Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro saat hadiri giat sinergitas program kerja tahun 2022 di Kecamatan Pucakwangi. Kamis (13/10/2022).

Pihaknya akan fokus pelayanan E-KTP ditingkat kecamatan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang jauh – jauh dan mengantre lama di Disdukcapil Pati.

“Besok, teman-teman dari Disdukcapil mengambil blangko E – KTP di Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang mana saya usulkan lebih banyak,” paparnya.

Sebelumnya, biasa hanya mengambil sebanyak 1500 bahkan 500 blangko, ini nanti mereka akan mengambil 5000 blangko. Semoga nanti dapat terpenuhi dan kita drop ditiap kecamatan,” paparnya.

Oleh karena itu, Henggar meminta kepada semua camat, agar berkoordinasi kepada para staf yang para bertugas dibagian pelayanan.

Henggar mewanti – wanti jangan sampai ketika blangko E-KTP di kecamatan siap, namun petugasnya yang justru belum siap sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

“Jadi jangan sampai pelayanan kepada masyarakat terkait kependudukan terganggu. Oleh karenanya, kita perlu sinergi lagi kaitannya dengan hal itu,” ungkapnya.

Henggar pun kembali berpesan kepada semua pihak agar selalu berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat bolak balik dari rumah ke kantor Disdukcapil untuk mengurus E-KTP, namun tidak kunjung selesai – selesai, kan kasihan,” pungkasnya.

(*/Red)

Tipiter: Sambo Bakal Lepas Dengan Pasal 49 Ayat 1 dan 2

Oktober, 15, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Terkait kasus Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo muncul pertanyaan apakah mungkin Sambo dapat bebas berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Pembelaan darurat atau Nodweer yang diatur dalam pasal 49 tersebut,

Harus memenuhi syarat tertentu yaitu :

1. Pembelaan diri dilakukan harus pada saat datang serangan dari pelaku, saat itulah dilakukan pembelaan diri dari sikorban seperti menghalau serangan, menepis serangan, menendang atau memukul pelaku saat serangan dilakukan. Tidak boleh pembelaan diri pasal 49 KUHP ini dilakukan setelah serangan selesai dilakukan, sekalipun jarangnya singkat dari saat serangan dilakukan.

Tujuannya adalah untuk menghindarkan pembalasan atau balas dendam dari korban karena merasa dilindungi oleh pasal 49 KUHP. Sebab pembalasan oleh korban bisa saja lebih besar atau lebih berat dari serangan yang dilakukan oleh pelaku, yang disebut dengan eigen righting atau main hakim sendiri.

Contoh: kasus Yupe alm dengan Depe waktu itu, yang masing-masing pihak mendalilkan dirinya membela diri, tapi oleh penyidik menetapkan kedua pihak sama-sama tersangka penganiayaan.

Dalam kasus Sambo ini, syarat diatas tidak dipenuhi, karena pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh alm Josua sudah berlangsung beberapa hari sebelumnya yaitu TKP nya di Magelang kemudian berobah di Jakarta.

Pembelaan diri ini dilakukan mestinya harus saat pelecehan seksual terjadi. Dan harus dapat dibuktikan adanya pelecehan seksual tersebut.

2. Pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan serangan yang datang. Jika serangan hanya datang untuk menganiaya maka pembelaan harus berupa perlawanan yang berakibat luka bagi si pelaku, tidak boleh mengakibatkan kematian bagi pelaku, kecuali jika serangan itu dilakukan untuk membunuh sikorban.

3. Alat yang digunakan untuk membela diri harus seimbang. Jika serangan dilakukan dengan tangan kosong maka pembelaan diri harus tangan kosong atau jika dilakukan dengan senjata tajam boleh membela diri dengan menggunakan senjata api yang ada ijinnya, karena kedua senjata tersebut sama-sama mematikan.

4. Pembelaan diri dilakukan dalam kondisi darurat, tidak ada jalan keluar untuk menghindar atau melarikan diri sehingga terpaksa membela diri.

Dengan demikian. Ferdy Sambo tidak bisa lolos dari pasal pembunuhan pasal 340 tentang Pembunuhan berencana atau pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan sengaja.

Tetapi Ferdy Sambo bisa lolos dari Pembunuhan berencana jika unsur rencana tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum. Dimana Konstruksi hukum yang digunakan oleh Pengacara Sambo, menjadikan pelecehan seksual menjadi motif pembunuhan yang timbul seketika setelah mendengar dari telepon PC istrinya, dan Ma’ruf kontak Bripka RR.

Sesampainya di Jakarta tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan Josua di Magelang atau Jakarta. Membuat Sambo tergoncang jiwanya muncul niat Sambo membunuh Josua dengan memerintahkan bharada RE untuk menembak Josua alm. Jadi tidak terbukti unsur Rencana. Unsur ini harus memenuhi syarat tertentu sehingga disebut sebagai pembunuhan berencana.

Berita ini hanya menerangkan opini terkait Sambo. Gambar animasi ini hanya sebagai pelengkap bahan berita.

(Red)

Kurnia Zakaria : Diduga Langgar Pasal 156A, Penggugat Jokowi di Tangkap Polisi

Oktober, 14, 22

Jakarta – Cakranusantara.net | Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja ditangkap oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri di Hotel Sofyan Tebet pada Kamis (13/10/2022) Sore (Pukul 15.44 WIB).

Hal ini diungkapkan oleh Kurnia Zakaria pengamat ilmu hukum, dengan dugaan Pasal ujaran kebencian dan Penistaan Agama, sesuai pasal 156A huruf a KUHP, dan pasal 45a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008.

“Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait Ujaran Suku, Agama, ras, dan Antar Golongan (Sara) atas laporan Dodo Baidlowi dengan Laporan No. LP/B/0568/IX/2022 di Bareskrim Mabes Polri pada 29 September 2022,” terangnya.

Bambang Tri Mulyono menggugat Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dimana ada pemalsuan Ijasah SD, SMP, SMA dan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985.

“Dimana Joko Widodo menduga ada pemalsuan surat otentik dan data identitas dimana Joko Widodo baru masuk SMA tahun 1980 sedangkan bersamaan diterima menjadi Mahasiswa Baru Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta,” lanjutnya.

Gutan PMH Penggugat Bambang Tri Mulyono diregister No. 592/Pdt.G/2022/PN.Jkr.Pst dengan dasar hukum Pasal 1865 KUHPerdata juncto Pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga tergugat dianggap telah melakukan pemalsuan data, identitas Pendidikan sebagai Calon Presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat Pilpres Tahun 2019 lalu.

“Dalam Gugatan PMH Tergugat 1 Joko Widodo dan tergugat lainnya KPU, MPR dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Riset dan teknologi, Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Ristek Dikti). Walaupun Pihak Rektorat UGM telah menyatakan ijasah S1 Joko Widodo sebagai Sarjana Fakultas Kehutanan Tahun 1985 Asli,” ungkapnya.

Perbuatan melawan Hukum harus Penggugat membuktikan Gugatan sesuai Pasal 1865 KUHPer jo pasal 1365 KUHPer dimana harus ada :

“Perbuatan yang dianggap melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti kepantasan dan kepatutan, kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian, terdapat kerugian material (nyata diderita) dan/ atau kerugian immateriel (manfaat/ kerugian yang mungkin diterima dikemudian hari bersifat suka-suka),” ujarnya.

Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara PMH dengan Kerugian dimana kerugian yang dialami akibat PMH yang dilakukan tergugat lakukan.

PMH tidak perlu antar Penggugat dan Tergugat ada hubungan Perjanjian tapi Hukum memberikan jaminan perlindungan kepada pihak yang dirugikan terutama Penggugat. Sesuai pasal 1865 KUHPer pihak Penggugat harus membuktikan dalil Gugatan dan Kerugian yang dialaminya sesuai pasal 1365 KUHper.

Dulu Bambang Tri Mulyono pengarang buku JOKOWI UNDERCOVER tahun 2016 diproses hukum perkara Pidana di Jawa Tengah (Jateng), dan divonis Pengadilan Negeri (PN) Blora pada 29 Mei 2017 dengan Pidana PENJARA 3 TAHUN. Karena terbukti telah melanggar pasal 16 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 28 ayat (2) UU No.11 tahun 2008 tentang ITE juncto pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap penguasa negara (kepala negara). Dan baru bebas bersyarat 1 Juli 2019 dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II.B Slawi Jateng.

Penangkapan Bambang Tri Mulyono mantan Narapidana (Napi) yang menggugat Jokowi di PN Jakarta Pusat dengan gugatan PMH ini berkaitaan antara Perkara Pidana dengan Perkara Perdatanya, agar apakah Gugatan PMH itu dicabut atau dianggap tidak berdasar walaupun belum ada putusan hakim PN Jakarta Pusat.

“Memang BTM dalam bukunya, Jokowi Undercover menduga banyak data pemalsuan identitas Joko Widodo walaupun dianggap referensi tidak bersifat ilmiah/ akademik dan secara akademis tidak bisa dipertanggung jawabkan, referensi dan narasumber informan tidak jelas,” lanjutnya lagi.

Seharusnya dalam dunia ilmiah/ pendidikan bantahan buku juga dibantah dengan buku juga sebagai pembanding. Artinya pembuktian harus bersifat setara. Gugatan PMH memang bisa dicabut oleh Penggugat hingga sebelum adanya Putusan Hakim walaupun para pihak sudah menyampaikan kesimpulan.

“Perkara Pidana bisa menjadi dalil Jawaban Gugatan Tergugat dan Gugatan Rekonpensi dimana pembuktian penggugat dianggap tidak Valid dan tidak sah, karena dianggap mengada-ada (Dugaan tanpa dasar pembuktian yang sah),” tandas Kurnia Zakaria.

(RN-Red)

Kodim Pati Gelar Penghijauan di Sekitaran Makam Pangeran Benowo

Oktober, 14, 22

Pati – Cakranusantara.net | Kodim 0718/Pati laksanakan giat penghijauan yang diprakarsai oleh Danramil 17/Pucakwangi Kapten Inf Latifur Rakhman berkolaborasi dengan program pemerintah, KKS kab /kota sehat dipusatkan di wilayah kecamatan Pucakwangi kabupaten Pati.

Dandim mengatakan, penghijauan tersebut sebanyak 3.000 bibit tanaman keras dan tanaman buah-buahan. Dengan melibatkan unsur TNI dari Koramil 17/Pucakwangi, Polsek Pucakwangi, personel Perhutani serta masyarakat.

Penanaman secara simbolis dilaksanakan oleh Dandim Pati Letkol Inf Catur Irawan bersama Forkopincam Pucakwangi, Asper BKPH Lunggoh Pucakwangi, Kades serta Tomas dan Toga di kompleks makam Pangeran Benowo yang merupakan salah satu destinasi wisata religi di kabupaten Pati,” ungkap Dandim. Jum’at (14/10/2022).

Dandim Pati menyebutkan, karena padatnya rangkaian kegiatan dalam rangka HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2022, kegiatan penghijauan di wilayah kecamatan Pucakwangi baru bisa terlaksana hari ini.

“Penghijauan ini tujuannya adalah agar kelestarian lingkungan hidup terus terjaga yang turut didukung semua pihak, termasuk Forkopincam serta pemdes dan masyarakat,” tandas Dandim.

Sementara itu, Kades Wateshaji Santoso menyampaikan apresiasi kepada Kodim Pati yang telah melaksanakan kegiatan penghijauan di desanya. Supaya kedepannya bisa menjadi lebih menarik dan menjadi nilai tambah, karena sambil ziarah wisata religi juga bisa sekaligus menikmati buah-buahan yang ada.

“Dengan penghijauan yang dilaksanakan khususnya tanaman buah di kompleks Makam Pangeran Benowo dapat menambah kesan bagi peziarah yang datang,” harap Kades.

(*/Red)

230 Pustakawan SD Non PNS Terima Bantuan Baznas Pati

Oktober, 14, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pati diberikan untuk para tenaga perpustakaan SD Non K2/NON PNS di Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Hadir dalam kegiatan itu. Pejabat (Pj) Bupati Pati yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Manyarakat (Kesra), Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Ketua Baznas.

Pj Bupati Henggar Budi Anggoro dalam mengawali sambutannya menyampaikan, apresiasi kepada Ketua Baznas, Kabupaten Pati beserta jajarannya yang telah memfasilitasi terlaksananya Pendistribusian Bantuan Baznas.

“Bantuan ini, untuk para tenaga Perpustakaan SD NON K2/Non PNS pada sebanyak 230 orang, yang pada hari ini diserahkan,” terangnya, Kamis (13/10/2022).

Sejauh ini, Baznas tetap konsisten untuk menjalankan program kerja sebagai mitra pemerintah yang berkontribusi dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, juga sebagai penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) kepada para mustahik,” lanjutnya.

Termasuk dalam prioritas program kerja Baznas adalah memberikan jaminan sosial bagi kelompok masyarakat yang berhak menerima ZIS.

“Salah satunya adalah Tenaga Perpustakaan SD Non K2/Non PNS,” ujarnya.

Henggar berharap, bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan membantu meringankan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Walaupun mungkin tak seberapa, namun saya mohon jangan dilihat dari segi nominalnya saja,” tambahnya.

Ini adalah sebuah bentuk komitmen dan perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda) bersama para muzakki, munfiq dan musaddiq kepada sesama yang membutuhkan.

“Bantuan ini juga sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para tenaga perpustakaan SD atas dedikasinya yang sudah turut serta dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa,” ungkapnya.

Untuk itu, Henggar berpesan agar para tenaga pustakawan Non K2/non PNS di Kabupaten Pati, terus bersemangat dan pantang menyerah dalam bekerja.

“Mudah-mudahan ke depan optimalisasi pemungutan dan penyaluran ZIS di Kabupaten Pati semakin meningkat dari tahun ke tahun,” imbuhnya.

Sementara, Ketua baznas Pati Imam Zarkasi menambahkan, Penyaluran bantuan baznas Kabupaten Pati tenaga perpustakaan SD non PNS/ non K2 tahun 2022 sejumlah 230 Orang.

“Pemberian bantuan itu, per penerima mendapatkan 600 ribu rupiah, dengan total bantuan yang si serahkan sejumlah 138 juta rupiah,” tambah Ketua Baznas.

Semoga bantuan dari Baznas ini, yang diberikan untuk tenaga perpustakaan SD non PNS ini bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat,” tandasnya.

(*/red)

Pledoi : Berani Tuntut RH 20 Tahun Penjara, JPU Disinyalir Langgar Pasal 188 ayat 3 KUHAP, Ada Apa?

Oktober, 14, 22

 

Pati – Cakranusantara.net | Kasus pembunuhan di Juwana memasuki agenda pesidangan ke-20. Agenda persidangan itu masuk tahap Pledoi atau pembelaan dari kuasa hukum terdakwa.

Esera Gulo Kuasa Hukum RH usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Pati mengatakan, jika keadilan sudah mulai terlihat dengan digelarnya agenda Pledoi ini.

Lantaran, dalam tuntutan yang di jatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), secara tegas mengakui bahwa tidak ada bukti nyata dalam persidangan kasus ini,” ungkap Sera. Kamis (13/10/2022).

Hari ini pembelaan untuk terdakwa, yang di wakilkan kepada kami sebagai Kuasa Hukum. Dan pledoi yang kami ajukan adalah dasar fakta-fakta yang telah kami temukan di persidangan baik itu saksi ataupun bukti-bukti surat termasuk keterangan ahli.

“Dalam tuntutan Jaksa, tertanggal kalau tidak salah 6 Oktober kemarin, secara tegas JPU telah mengakui bahwa dalam kasus ini tidak ada bukti,” sambungnya.

Pelaku Pembunuhan Dua Tahun Silam Tertangkap Seusai Kabur ke Kalimantan

Pembunuhan di Juana Masih Membekas, Bakal Mengadu ke MA

Peliknya Pembunuhan di Juana, Esera Gulo Surati Delapan Lembaga Instansi Negara Hingga Presiden

Dengan semua bukti-bukti yang sudah dikumpulkan dari persidangan, Esera Gulo menarik keimpulan jika JPU sangat bernafsu dalam kasus ini.

“Artinya sekali lagi, Jaksa menuntut clien kami 20 tahun penjara adalah karena nafsu, untuk ingin menghukum orang yang tidak melakukan kesalahan,” katanya.

Disisi lain, orang tua terdakwa (RH) berharap, supaya kasus yang membelenggu anak lelakinya tersebut bisa secepatnya selesai dan bisa segera dibebaskan kembali.

“Harapan kami, masalah ini cepat selesai, anak saya dibebaskan, karena anak saya tidak bersalah, ini semua adalah rekayasa,” harapnya.

Sementara, dalam Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kejaksaan atau Kepolisian tidak boleh mempergunakan bukti petunjuk, sedangkan selama ini yang dipakai oleh JPU hanyalah bukti-bukti petunjuk semua.

“Tidak ada bukti, namun yang dia pakai untuk menuntut atau menghukum clien saya ini hanyalah bukti petunjuk, sementara bukti petunjuk ini secara hukum atau didalam KUHAP Pasal 188 ayat 3 yang bisa memakai hanyalah Hakim, Kejaksaan Kepolisian tidak boleh memakai,” tandas Esera Gulo.

(*/Red)