Pati – Cakranusantara.net | Bertempat di Ruang Pringgitan, Kamis (4/1), Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pati Supriyanto.
Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Sekda Pati, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPKAD, serta Kepala Kesbangpol.
Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengatakan, NPHD ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada di Tahun 2024.
Menurutnya, penandatanganan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Henggar pun berharap, penandatanganan ini dapat bermanfaat bagi Bawaslu dan tugas Bawaslu dapat terlaksana dengan baik.
“Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan teman-teman Bawaslu Kabupaten Pati dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada tugas yang terselip satupun”, pungkasnya. (fn /AP)
Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah menerapkan Aplikasi Sistem Administrasi Disiplin (Saridin), Aparat Pemerintah Desa (APD), yang berfungsi sebagai Rekapitulasi Presensi elektronik berupa Faceprint untuk seluruh APD.
Adanya aplikasi ini, untuk mendukung upaya peningkatan disiplin kerja dan kinerja bagi APD. Nantinya, aplikasi ini terintegrasi dengan alat e-presensi yang terpasang di desa, dengan computer client yang berada di Kecamatan, serta server yang berada di Kabupaten.
Kemudian, di masing-masing tingkatan akan ditunjuk admin untuk membantu pengelolaan rekapitulasi presensi yang sudah terekam.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Pati Imam Kartiko selaku inisiator aplikasi ini mengatakan, melalui Saridin dapat terpantau rekapitulasi presensi wajah harian dari seluruh APD yang berjumlah 4.547 orang di 401 Desa.
“Data rekapitulasi presensi bulanan sebagai dasar pengajuan Penghasilan Tetap/ Siltap dapat diunduh oleh Admin Desa untuk kemudian dimohonkan verifikasi di tingkat Kecamatan dan diajukan ke Kabupaten,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, dengan aplikasi Saridin ini, akan meminimalisir permainan yang mungkin dilakukan oleh oknum tertentu saat rekapitulasi presensi yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual.
“Di tingkat kecamatan dan kabupaten, nanti dapat menampilkan data statistik yang riil, terkait tingkat kehadiran APD, sehingga memudahkan dalam pemantauan maupun evaluasi oleh perangkat daerah terkait,” papar Kartiko.
Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, memberikan apresiasi dengan adanya aplikasi Saridin ini. Ia juga menegaskan, bahwa inilah saatnya APD sebagai ujung tombak pelayanan pemdes melakukan introspeksi diri dan berbenah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Disiplin Kerja APD.
“Untuk itu, seluruh APD harus mampu merubah stigma budaya kerja yang melekat kuat dibenak masyarakat, tentang kinerja. Utamanya, terkait kurangnya kedisiplinan serta komitmen pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dengan hadirnya aplikasi Saridin, Henggar berharap mudah-mudahan ujicoba aplikasi Saridin pada Desember nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh APD, mulai Januari 2023 mendatang.
“Semoga aplikasi ini, dapat menjawab berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas kinerja dan kedisiplinan Pemerintah Desa (Pemdes) serta mendukung percepatan digitalisasi desa,” tandasnya.
Pati – Cakranusantara.net | Pejabat (Pj) Bupati Pati menyerahkan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Balai Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, Disperkim Pati, Camat Dukuhseti, Kades Banyutowo, Kapolsek Dukuhseti serta Danramil setempat.
Pj Bupati Pati menyampaikan, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut diberikan sifatnya hanya stimulan saja, belum keseluruhan. Warga penerima bantuan tersebut dapat mengembangkan lagi.
“Bantuan yang kita berikan ini sifatnya hanya stimulan, jadi jangan sampai nanti ada yang beranggapan, pemerintah memberikan bantuan kok nanggung banget to?. Melainkan harus bersama-sama bersyukur menerima bantuan ini,” ujarnya. Selasa (1/11/2022).
Sebanyak 15 warga Banyutowo yang datang itu mendapat bantuan stimulan sebesar 50 juta rupiah setiap orangnya. Bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pati.
“Dari APBN sebesar 20 juta rupiah sedangkan dari APBD sebesar 30 juta rupiah. Pihaknya pun optimis, nantinya kedepan juga dapat menangani desa-desa lain. Sebab, sebenarnya masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Namun demikian, bantuan ini sifatnya hanya stimulan atau pancingan. Ada yang tidak punya rumah jadi punya rumah, ada yang rumahnya tidak bagus jadi lebih bagus,” pungkas Henggar.
Grobogan – Cakranusantara.net | Sejumlah petani tembakau di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah keluhkan kelangkaan pupuk yang sudah mendekati dua Tahun ini. Mengakibatkan pertumbuhan tanaman mereka menjadi kurang subur.
Hal itu diungkapkan Syafi’i warga Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo salah satu petani tembakau. Lanjutnya, padahal tanaman yang baru berumur sepekan ini sangatlah membutuhkan pupuk itu untuk pertumbuhan.
“Pupuk yang hingga saat ini mulai langka masing-masing jenis Urea, Sp 36 serta Poska. Stok di distributor sebenarnya tetap ada namun volumenya terbatas, dan harganya juga lumayan tinggi. Hingga mencapai 250 ribu rupiah per 50 kilogram,” lanjutnya.
Sehingga pupuk menjadi tidak mencukupi untuk kebutuhan para petani, sekaligus harganya juga memberatkan, khususnya untuk petani tembakau.
“Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka diperkirakan tanaman akan layu, dan lama-lama akan mati. Sekarang tanaman dirawat hanya mengandalkan air dan pupuk kandang,” ucapnya.
Meskipun beralih mengunakan pupuk kandang. Ternyata efeknya, daun tembakaunya memiliki hasil yang jelek, secara otomatis nilai jual daun tembakau menjadi jauh dibawah harga pasaran.
“Kendati demikian, pembelian pupuk kandangpun tidak selalu ada. Selain itu, belinya juga jauh,” tutupnya.
Ditambahkan Sunardi petani lain, kami sudah menempuh berbagai cara, termasuk melakukan koordinasi dengan kolompok tani. Namun hingga saat ini belum ada solusinya.
“Belum ada langkah untuk memenuhi kebutuhan pupuk, yang sedang mengalami kelangkaan. Sehingga para petani semakin bingung, sudah pupuk langka, harganya juga mahal,” keluhnya.
Kami berharap, ke berbagai pihak yang membidangi, terkhususnya Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI), agar harga pupuk menjadi standar atau normal serta mudah dalam mendapatkannya, khususnya di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo,” harapnya.
Pati – Cakranusantara.net | Bela Sukesi masih terus bertambah, kini Sukesi menempuh jalur hukum lainnya dengan mempolisikan ke Polres Pati. Pasalnya, disitu ada dugaan kesalahan dalam adminitrasi dan dokumentasi.
Bima Agus Murwanto SH.MH. yang akrab disapa Bang Bimo penasehat hukum LSM Masyarakat Peduli Keadilan angkat bicara, menurut saya, setelah saya menelaah permasalahan Sukesi ini, memang layak untuk melaporkan ke pihak Kepolisian.
“Disitu, ada dugaan unsur penipuan atas kejanggalan berkas adminitrasi yang di pakai oleh pihak penggugat, yang dijadikan sebagai alat bukti,” ungkap Bimo. Rabu (12/10/2022).
Karena terlihat ada dugaan manipulasi data dan unsur penipuan dengan cara tipu muslihat. Langkah Sukesi itu sudah benar jika ia melaporkan dugaan tersebut.
“Terkait, rumah tanahnya yang mau dieksekusi melalui lelang, jadi lebih baik di perjuangkan saja, kasian orang tidak tahu apa-apa tiba-tiba harus menerima putusan seperti itu,” lanjutnya.
Seharusnya, dari awal Sukesi itu diberi tahu, supaya diberi pendamping hukum, tapi tenang saja masih ada waktu untuk proses selanjutnya.
Sebelumnya, perkara Sukesi sudah banyak yang merespon dan mendukung Sukesi baik dari kalangan Pakar Hukum, LSM dan Wartawan yang membela Sukesi “janda sebatangkara tidak paham baca dan tulis”,” imbuhnya.
Mulanya Sukesi tak pernah merasa berhutang kepada Sanipah sebesar itu. Namun tiba-tiba dengan tipu muslihat agar mau mengakui hutang sebesar 80 juta rupiah.
“Pada akhirnya berujung menjadi putusan dari PN Pati. Tanah dan bangunan rumah Sukesi nyaris diujung tanduk, siap untuk di eksekusi pihak Sanipah melalui lelang,” tutupnya.
Pati – Cakranusantara.net | Akhirnya. Pelaku tindak kejahatan dugaan tipu muslihat yang memiliki ketetapan hukum dari PN Kelas 1A Pati resmi di polisikan ke Kepolisian Resort (Polres) Pati, Polda Jateng.
Pasalnya. Sukesi tekesan digiring oleh Darsono Pendamping Hukum (PH) Sanipah, agar mengakui jika Sukesi memiliki hutang sebesar 80 juta rupiah ke Sanipah. Mirisnya lagi permintaan pengakuan itu di Akta Notariskan.
Kagetnya Sukesi, karena mendadak ditagih hutang sebesar itu. Sementara Sukesi, merasa tidak pernah diberikan sejumlah uang hingga puluhan juta itu.
Doni Sugiarto Humas Insan Pers Independen Pati (IPIP) menegaskan, jika kami akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas. Kami tidak akan tanggu-tanggung dalam mengawal Perkara ini.
“Kami akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas ke akar-akarnya, karna saya merasa Sukesi ini sedang di Dholimi oleh Sanipah,” tegasnya. Rabu (12/10/2022).
Masalah selanjutnya, kita pasrahkan sama pihak Kepolisian, biar pihak Kepolisian yang bekerja maksimal dalam mendalami perkara ini, karna sudah menyangkut dengan Notaris.
“Notaris Dewi Anggraeni sudah berani membuatkan Akta Notaris, pastinya dia juga sudah punya dasar. Meskipun sebelumnya, Sanipah belum bisa menunjukkan rincian hutang Sukesi yang sebanyak itu,” lanjutnya.
Sementara itu, Sukesi pernah mendatangi Sanipah di losnya (toko) pakaian di pasar Trangkil yang hendak membicarakan terkait hutangnya kok mendadak sebanyak itu, sejarahnya bagaimana menjawab, saya (Sanipah) tidak ada urusan lagi sama kamu.
“Sekarang kamu (Sukesi) sudah tidak ada urusan lagi sama aku, sekarang urusanmu sama pak Darsono, kok tahu-tahu rumah saya mau di lelang,” ungkap Sukesi.
Pati – Cakranusantara.net | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Bening” Kabupaten Pati, Jawa Tengah berkomitmen meningkatkan pelayanan dengan menambah pasokan air baku dan menambah jaringan di wilayah Pati selatan.
Beberapa upaya yang dilakukan, salah satunya melalui Program Sistem Penyediaan Air Minum Regional “Spamreg Dadi Muria” yang diikuti oleh 4 Kabupaten yaitu Purwodadi, Kudus, Jepara dan Pati.
Direktur Utama PDAM Tirta bening Kabupaten Pati Bambang Soemantri saat ditemui awak media mengatakan, komitmennya untuk meningkatkan pelayanan, dan dalam program tersebut sudah pada tahap perencanaan.
“Pengajuan kami untuk menambah jaringan dan pelanggan serta pasokan sumber air baku sudah MoU dan ditandatangani oleh 4 Bupati,” ungkapnya.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, upaya untuk menambah pasokan air baku, selain mengikuti Program diatas kita juga mengusulkan ke Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) serta ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana. Dengan memanfaatkan air dari waduk Randu Gunting Blora, Bendung Cabean, dan waduk Logung Kudus.
“Semua akan kita maksimalkan untuk layanan di daerah Pati selatan, meliputi kecamatan Pucakwangi, Winong, Gabus, Kayen, Tambakromo, Jaken, Jakenan dan sekitarnya. Kami targetkan setidaknya ada penambahan 4.000 pelanggan sampai dengan tahun 2025,” lanjut Bambang.
PDAM Tirta Bening merupakan perusahaan umum milik daerah Kabupaten Pati, yang artinya saham 100% dari pemerintah daerah dan Alhamdulillah kami sudah 5 tahun berkontribusi memberikan 50% dari laba ke pemerintah daerah.
“Laba yang di hasilkan oleh Tirta Bening pertahun mencapai angka Satu hingga Dua milyar rupiah dan menargetkan tahun berikutnya laba di angka dua milyar rupiah lebih,” terangnya.
Bambang Soemantri mengatakan melalui usulan program-program tersebut diatas menaruh harapan pelayanan air bersih di Kabupaten Pati bisa menjangkau hingga rata ke pelosok Desa, terutama Pati bagian Selatan.
“Kelak jika kebutuhan air di perumahan rakyat terpenuhi Soemantri punya mimpi membuat AMDK (Air Minuman Dalam Kemasan), setidaknya penyediaan air mineral kemasan itu untuk dikonsumsi jajaran OPD Kabupaten Pati,” tutupnya.
Pati – Cakranusantara.net| Bela Sukesi, Advokat asli Pati bersama aktivis Ajukan Eksaminasi Publik atas putusan Pengadilan negeri (PN) Pati pada tahun 2020 lalu.
Joko Sutrisno., SH, Ketua sahabat Komisi Yudisial (SKY) masa bakti tahun 2015-2017 bersama Slamet Widodo., SH, aktivis Pati yang akrab disapa Om Bob kepada media cakranusantara.net mengatakan, dia mengajak PN Pati dan semua advokat se Nusantara untuk melakukan Eksaminasi Publik.
“Pengertian eksaminasi publik merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat umum (bukan kalangan hakim atau jaksa) terhadap produk pengadilan. Eksaminasi ini kerap dilakukan terhadap produk peradilan,” ungkapnya. Rabu (5/10/2022).
Hal yang patut diperhatikan dari hasil eksaminasi ini tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum di pengadilan negeri Pati, akan tetapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum, serta sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.
Setidaknya, terdapat tiga kriteria perkara yang layak dieksaminasi : Pertama, Kontroversial, dalam hal ini terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan, atau hukum formil dan hukum materiil. Tidak diterapkan secara baik dan benar, seperti bertentangan dengan asas penerapan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
“Kedua, memiliki pengaruh/ dampak sosial bagi masyarakat. Dampak perkara tersebut bagi masyarakat bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan di level nasional maupun internasional,” urainya.
Selanjutnya, ada indikasi mafia peradilan (judicial corruption) seperti indikasi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar,” tambahnya.
Kemudian, apakah eksaminasi publik ini dapat dilakukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, hal ini ada dua pendapat berbeda yang harus diperhatikan.
“Pendapat pertama, Eksaminasi hanya untuk perkara yang berkekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi intervensi terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua, eksaminasi dapat dilakukan terhadap putusan peradilan yang belum berkekuatan hukum tetap,” lanjutnya.
Dalam hal Eksaminasi ini, mari kita bersama-sama meninjau ulang perkara yang sudah menimpa Sukesi atas putusan PN Pati pada tahun 2020 yang lalu, apakah sudah riil sesuai dengan prosedur atau masih menyimpang.
“Karna menurut analisis teman-teman media di lapangan, putusan itu diduga belum sesuai dengan kronologi yang sudah di ceritakan oleh Sukesi (tergugat) pada hukum perdata,” tutupnya.
Pati – Cakranusantara.net | Seorang karyawan jasa pemasangan kabel Wifi dari salah satu provider ternama, harus meregang nyawa akibat tersengat aliran listrik saat hendak memasang kabel wifi di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Kejadian naas tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 pagi. Dan diketahui korban tersebut bernama Yogi Wiliem Alkarim bin subagyo (35), warga Lebak Wetan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.
Menurut penuturan Kepala Polisi Sektor (Polsek) Sukolilo Pati, Akp Sahlan. Korban saat memasang kabel wifi tersenggol aliran listrik milik PLN di sebelahnya.
“Akan tetapi untuk kejelasan lebih lanjut, kami belum bisa memastikan, karena saat ini masih dilakukan otopsi di RS Kayen,” ucap IPTU Sahlan saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/9/2022) petang.
Kendati demikian dirinya menjelaskan, dugaan terbesar saat ini adalah murni kecelakaan kerja, yang dipicu karena sengatan arus listrik yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
“Intinya dugaan terbesar saat ini memang murni kecelakaan kerja dari sengatan arus listrik, ” jelasnya.
Dalam keterangannya, Kapolsek Sukolilo melanjutkan, jika keluarga korban tidak bersedia untuk dilakukan otopsi mayat dan hanya memperbolehkan visum.
Sebagai informasi. Hingga saat ini pihak kepolisian telah melakukan olah TKP guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut.
Pati – Cakranusantara.net | Bertempat di Aula Kantor DPUPR, Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, hari ini (12/9), berkesempatan memberikan pengarahan kepada seluruh staf dan jajaran DPUPR.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Riyoso didampingi beberapa Kabid serta ratusan staf di kantor tersebut.
“Beberapa waktu yang lalu kanal Laporbup Pati sudah dibuka, tentunya banyak keluhan terutama terkait jalan. Tetapi jangan khawatir karena kadang ada informasi yang tersumbat. Nah mana kala ada permasalahan mari kita cek, dengan adanya kita cek maka informasi yang tersumbat ini bisa kita sikapi”, tutur Henggar. Senin (12/9/2022).
Terkait jalan rusak, menurut Henggar, pihaknya akan melihat dan mengecek ketersediaan anggaran.
“Kadang kita sampai bingung mau mengalokasikan. Barang yang ada segini namun yang dibutuhkan segitu. Akhirnya ya itulah yang bisa kita lakukan, yang penting niat kita baik, bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat”, tambahnya.
Terkait dengan kegiatan yang ada di DPU, Henggar juga mewanti-wanti agar diawasi dan dilaksanakan dengan baik.
“Saya kira di DPU ini sangat kaya Tupoksinya. Kita harus pahami masing-masing Tupoksi kita agar pekerjaan bisa lebih baik”, pungkasnya.
