Kajari Pati : Mahmudi Masa Bodoh Saat Dikonfirmasi Terkait Aduan Perkara Tegalombo

Opini|oleh

Maret , 2024

Pati – Cakranusantara.net | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kelas 1A Pati masa bodoh saat dikonfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp belum lama ini terkait aduan perkara Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang sudah masuk di Kejaksaan, Minggu (30/3/2024).

Baca Juga: Ada Pungli Dalam Program PTSL di Desa Tegalombo Dukuhseti, Pemecahan SPPT 500 Ribu Rupiah

Data yang dihimpun media ini, Kajari Pati Mahmudi disinyalir merasa nyaman selama dia didinaskan di Kabupaten Pati. Padahal, sejauh ini perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait Desa nyaris tidak ada.

Bahkan dalam kasus Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma) Kabupaten Pati yang sudah jelas-jelas dalam pengelolaan anggaran ada dugaan penggelapan. Namun kenapa hanya pengguna anggaran kecil yang diungkap tidak beserta masternya.

Baca Juga : Bumdesma Pati, Supervisi : Penetapan Tiga Tersangka Terkesan Tebang Pilih dan Dijadikan Tumbal

Baca Juga : Uang Bumdesma Mengalir 4,7 Milyar Rupiah Diduga Buat Bancakan

Dengan demikian, kinerja Mahmudi sejauh ini patut untuk dipertanyakan. Mungkin memang sesuai dengan simbolnya waktu sosialisasi awal masuk ke Desa-desa se-Kabupaten Pati, selagi ia masih berkuasa di Pati tidak bakalan ada Kepala Desa (Kades) yang masuk Penjara.

Hal Tersebut dijadikan komitmen sampai saat ini. Meskipun, suatu misal ada Kades yang bermasalah, namun disinyalir bakal tetap bersikap masa bodoh dan/ atau selalu dilindungi supaya tidak masuk penjara, toh kalau sampai masuk penjara akan dikenakan pasal teringan.

Diketahui, Kajari Pati Mahmudi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp pada Selasa (26/3) namun hingga berita ini diterbitkan belum ada respon sama sekali. (Rohman)

Baca Juga : Satu Jaksa di Kejari Pati Dapat Pengondisian dari Masripah, Ini Kasusnya

Baca Juga : Ambyar..!! Audiensi di DPRD Pati Terkait Bumdesma Terkesan Blunder

Baca Juga : Uang Bumdesma dibuat Bancakan, Penanganan Lambat: Sisanya Kurang dari 2 Milyar

Baca Juga : ME Merasa Terdholimi Dalam Pengisian Perangkat, Akhirnya Mengadu di Kejari Pati

Bumdesma Pati, Supervisi : Penetapan Tiga Tersangka Terkesan Tebang Pilih dan Dijadikan Tumbal

Hukrim|oleh

Januari , 2024

Pati – Cakranusantara.net | Perkara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Kabupaten Pati dalam penetapan Tiga orang tersangka terkesan tebang pilih, dan hanya asal ada yang dijadikan tumbal sudah klir, Rabu (24/1/2024).

Fatkhur Rahman, S.Ag., S.H., M.H, kuasa hukum pelapor mengatakan, bahwa hari ini ia telah melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuntutan, melaporkan adanya dugaan Korupsi Keuangan Negara yang dikelola oleh Pengurus dan pihak terkait Bumdesma.

“Kerugian ditaksir mencapai kisaran Rp 4.7 milyar, dugaan korupsi tersebut didasarkan dana penyertaan modal oleh pihak Desa dan kemudian dikelalo PT MBSP (Maju Berdikari Sejahtera Pati) dan PT MDP (Mitra Desa Pati),” ungkapnya.

Dalam hal ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati sudah memanggil Kepala Desa (Kades), mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadispermandes), mantan Wakil Bupati Pati, pihak ketiga (PT MBSP dan PT MDP) sebagai pengelola dana tersebut.

“Bumdesma terdiri dari 3 (tiga) orang direksi, termasuk Ketua Bumdesma. Disitu, Penyidik telah menemukan adanya dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.516.518.575,- (Satu milyar lima ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah),” lanjutnya.

Kerugian tersebut dikuatkan dengan adanya laporan hasil penghitungan kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), sesuai Surat Nomor 56/S/XXI/07/2023 tertanggal 25 juli 2023 atas penghitungan kerugian keuangan negara terhadap Pengelolaan Keuangan.

“Uang itu dikelalo PT. MBSP dan PT MDP Kabupaten Pati pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Kemudian Kejaksaan telah menetapkan 3 (tiga) orang tersangka, inisial RG dengan surat penetapan tersangka nomor B-1726/M.316/Fd.1/09/2023, RA No : B-1729/M.316/Fd.1/09/2023, dan HS Nomor B-1727/M.316/Fd.1/09/2023 tertanggal 05 September 2023,” urainya.

Ironisnya, DW juga merupakan bagian dari Direksi, serta berperan aktif dalam pengelolaan dana tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga kami menduga ada tebang pilih, dimana ketiga tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2  ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1.

“Pelapor masih merasa kurang sesuai (kurang puas) dari rasa keadilan. Hal tersebut disebabkan, masih ada pihak yang belum tersentuh hukum, padahal sebanarnya sangat berkaitan dengan permasalahan itu. Dimana, sampai saat ini Kejaksaan hanya menetapkan 3 (tiga) orang tersangka saja, padahal dalam perkara tersebut melibatkan banyak pihak, namun tidak menjadi tersangka, terkesan yang  penting asal ada yang ditumbalkan,” keluhnya.

Dengan demikian, sangat wajar apabila kami selaku Kuasa Hukum Pelapor beranggapan ada “Tebang Pilih”. Fatkur menduga perkara ini ada penyalahggunaan wewenang oleh oknum “aparat penegak hukum (APH/ Jaksa)”. Seperti informasi yang pernah didengar, terkait pemberitaan yang viral oknum jaksa yang di OTT KPK beberapa bulan lalu, salah satunya dimuat di media online CNN Indonesia dengan  alamat link : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231116204449-12-1025287/kpk-tetapkan-kajari-dan-kasipidsus-kejari-bondowoso-jadi-tersangka.

“Pemberitaan tersebut membuktikan, oknum APH yang seharusnya menegakkan hukum termasuk dalam pemberantasan korupsi justru bertindak sebaliknya. Berdasarkan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d jo pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 19 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memberikan tugas atau kewenangan kepada KPK dalam melakukan Supervisi dan atau mengambil alih kasus ini,” harapnya.

Baca Juga : Milyaran Rupiah Raib, Kejari Pati Seakan Masuk Angin Tangani Kasus Bumdesma Sindir PGN Makoda Pati

Baca Juga : Milyaran Rupiah, Kejari Pati Tangani Bumdesma Secara Marathon

Baca Juga : Temu Kangen Mantan Kades, Pasopati Mati Suri : Bumdesma Dibuat Bancakan, Kasusnya Jalan di Tempat

Baca Juga : Uang Bumdesma Mengalir 4,7 Milyar Rupiah Diduga Buat Bancakan

Dimana ketentuan pasal 6 huruf d menyebutkan, bahwa KPK bertugas melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya. Sedangkan, pasal 10 ayat (1) menyebutkan pelaksanaan tugas supervisi.

“Pasal 10 A, KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan yang sedang ditangani oleh kejaksaan, dan APH lainnya wajib menyerahan pelimpahan kepadanya. Peraturan secara khusus terkait kewenangan supervisi KPK diatur dalam pasal 2 ayat (1), peraturan presiden republik indonesia nomor 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Pelapor berharap, agar KPK segera mengambil alih perkara ini, yang merupakan serangkaian penanganan perkara Tipikor. Dalam surat permohonan ini, kami melampirkan dokumen/ atau bukti pendukung. Hal tersebut bertujuan agar dapat melakukan analisis, penemuan kejanggalan-kejanggalan dalam penanganannya.

“KPK dirasa sangat berwenang untuk melakukan supervisi perkara yang sedang ditangani Kejaksaan, semata-mata demi tegaknya hukum dan tidak tebang pilih dalam penetapan Tersangka. Selain itu, apabila dikemudian hari menemukan ada dugaan permainan oleh oknum kejaksaan maupun pihak lain (suap), mohon segera ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku,” tandanya. (Rmn)

Viral di Medsos!!!!.. Bocah Bawa Sajam Hendak Bentrok Diamankan Polsek Kolilo, Daftar Nama

Hukrim|oleh

Desember , 2023

 

Pati – Cakranusantara.net | Kurangnya pengawasan orang tua atau bahkan tidak diawasi sama sekali membuat anak dalam usia dini seliweran bawa Senjata Tajam (Sajam), terjadi tak hanya di wilayah kecamatan Tlogowungu saja.

Namun, hal itu juga kembali terjadi di wilayah kecamatan Sukolilo, didapatkan puluhan bocah usia belasan tahun bawa Sajam, yang bisa membahayakan nyawa orang lain jika sampai benar-benar terjadi pertikaian, ditambah jika salah sasaran, Minggu (17/12/2023).

Hal itu bisa dibuktikan pada beberapa waktu yang lalu bocah bawa Sajam ke wilayah kecamatan Tlogowungu, Baca Juga Beritanya di bawah ini 👇:

Klik disini : Perkumpulan Geng Pembuat Resah di Bubarkan Kapolsek Tlogowungu, Ini Pesannya

Klik juga :  Anggota Geng PKB dan B22P Diamankan Polisi, Ini Sebab Serta Namanya

Klik Juga : Buntut Video Viral Bawa Sajam, Lima di Proses Hukum

Baca Juga : Antisipasi Kejahatan Jalanan, Satlantas Polresta Pati Gencarkan Razia Knalpot Brong dan Balap Liar di Malming

Baca Juga : Cegah Aksi Tawuran, 13 Pelajar Digelandang ke Polsek Sukolilo (18/12/2023)

Kabar tersebut menjadi viral di media sosial dalam aplikasi Facebook yang dibagikan kedalam grup “Komunitas Anak Asli Kecamatan Kayen”, di share melalui Akun Facebook milik Ken Bara dengan menampilkan foto dan juga video pengakuan asal dumisili para bocah tersebut ,berdurasi selama 26 detik.

Dalam unggahan itu terdapati komentar dari warganet yang seakan geram, diantaranya dengan nama akun Saiful Amri menyebutkan daftar nama bocah-bocah tersebut antara lain :

1. Faib bin Wakijan, SMK 4 pelayaran Pati kelas TP 3 alamat Desa Jatiroto RT 06 RW 1 Kec Kaye (membawa Sajam Clurit).

2. Sony Wahyu Kurniawan bin Suparmab,16 th, Islam alamat Desa Sundeluhur Rt 1 RW 1 Kec Kayen.

3. Fahri Fatiruh Rohman Alfi TR,16 th, Islam pelajar SMK Tunas Harapan Pati kelas 1 alamat Desa Ngurensiti Kec Wedarijaksa (membawa Clurit).

4. Diandra Putra Erik bin Eko Sulistiyanto,16 th pelajar SMK Bani Muslim alamat Muktiharjo Kec Pati.

5. Muhammad Afif Nasril haki bin Sukar,pelajar SMK Tunas Harapan kelas 1 alamat Desa Guwo Kec Tlogowungu.

6.Moh Farerl bin Suyadi,16 th, Islam,Pelajar SMK Bani Muslim kelas 11 alamat Desa Keben RT 1 RW 1 Kec Tambakromo.

7.Muhamad Ilham Hanafi bin Suliyanto,18 th pelajar SMK Bani Muslim Pati alamat Desa plangitan Kec Pati.

8.Ale Sando Dika Prananda bin Arif Setiawan,15 th, Islam,swasta alamat Desa Bumiayu RT 4 RW 1 Kec Wedarijaksa.

9.Rengi Fajar Bayu Sena bin Puji Santoso,16 th, Islam pelajar SMK Bani Muslim alamat Desa Penambahan RT 1 RW 2 Kec Margorejo.

10. Dias Rifananda Dzafalsa bin Edy Susilo,15 th, Islam Pelajar SMK 2 Pati kelas 10 alamat Desa plangitan RT 5 RW 2 Kec Pati

11.Ardeta Elang idea Praja Pati bin Titis Eka Deni Pramono,15 th Islam pelajar SMK Tunas Harapan Pati alamat Desa Margorejo Rt 1 RW 3 kec Margorejo.

12.Bayu Arga Kusuma binti Sulistyaningsih,16 the, Islam Pelajar SMP 6 Pati alamat Desa Bumiayu RT 3 RW 2 Kec Wedarijaksa.

13.Muhmamad Tomy Kurniawan bin Winoto,16 th, Islam pelajar SMK Bani Muslim kelas 10 alamat Penambahan Kec Margorejo.

Barang bukti yang diamankan:

3 buah Clurit

5 unit SPM

Selain itu, daftar komentar yang lain diantaranya (nama akun blok tebal) ;

Doni Andriyansayah juga berkomentar : Bayi2 cokleki ndase dak ws

Hambudi Doyo : ditanya sambil di bogem mentah to pk,biar do jera

Waluyo Djati : Semisal nang ndLan, di ganggu, terus melawan, mereka ada yang jadi korban, yang di salahkan dan di hukum pasti kita jadi tersangka, bener ora lorr. Dibalas, Alvin Topz Panz : Waluyo Djati bner lurr.. jane dibkin gmna bocil2 itu nyesel gtu lur.jgn diwwancra tok. Wluyo Djati : Alvin Topz Panz tor oknum polisi, dan hukum e gampang di suap. Agus CY : Waluyo Djati masok loorr. Riyan Kombor : Waluyo Djati la seratus Iki luehh saeee poll saene.

Waluyo Djati : Ngono 2_3 hari leh di colno neh, wong duet ki enak

Abdul Qadir : Heleeh ngono iku ben di cap wong sangar balaku sangar 😄

Sri Murdiyani : Gusti Allah… wes panas koyo ngene Jeh Ono gangguan seng gak koyo menungso

Hendra : Bocah bayi lgi metu wes kyk ngono ngono engko lek kecekel nanges2

Fitri Nur Ika : Bayi2 sisi umbele dwe rapecus atek do mendelene ngono leh wik…. Wik…..

Novi Ch Sapolo : Di sel wae medeni wng mlh ben kapok, sng do krj bengi, niate krj mlh nek dln ktmu ngne ki dk mesake, aq y due adi kdg blek bngi kdg mngkt bengi kok lek ch wdok dwean krj ng klinci😌

Eva Puspita Anggraeni (2): 1). Bayi petakilan ..isin q Duwe Tonggo kyok ue…q Yo cah plangitan kok cokk

2). Anake sopo iku kok muni cah plangitan

Nur Kholis : bocah saiki do ngeri… edan gangster ketane… opo ra mesakke wong tuane ngko nek ditangkep

Dan masih banyak lagi komentar lainnya. Berdasarkan kejadian-kejadian ini. Kami pihak redaksi mendesak pemerintah daerah Kabupaten Pati, khususnya kepada Pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati selaku aparat penegak hukum (APH) agar bisa bertindak tegas untuk mengamankan bocah-bocah yang nakal tersebut dan/ atau mengambil langkah-langkah yang tepat, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Agar hal serupa tidak sering terulang kembali, apalagi mereka statusnya masih pelajar.

(Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum Konfirmasi ke sejumlah pihak terkait, mulai dari pihak sekolah mereka kejar pendidikan, orang tua, dinas pendidikan, hingga pihak Kepolisian, langkah-langkah apa yang bakal diambil guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada kemudian hari). Gambar : tangkapan layar sumber berita.

(Rmn)

Barcode Tak Menyurutkan Mafia Solar Bersubsidi, Oknum APH Jadi Beking Sehingga Tetap Aman

Hukrim|oleh

April , 2023

Kudus – Cakranusantara.net | Terlihat tak gentar dan tak menggubris ramainya pemberitaan, pengangsu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, yang diduga milik W tetap nekat beroprasi, diduga demi memenuhi kebutuhan Kapal, Sabtu (15/04/2023).

Seakan tidak ada rasa takut sedikitpun, BBM itu tetap dikumpulkan dalam truk kayu. Yang didalamnya sudah diberi tangki kabupaten kudus seolah-olah kebal hukum. Meskipun menggunakan barcode, namun itu tidak menjadi penghalang baginya, atau menyurutkan sumber pundi-pundi uang mafia solar bersubsidi tersebut.

Pelaku usaha solar alias mafia solar itu, sudah cukup kondang (terkenal). Sebab, sudah memiliki sejumlah armada yang di modifikasi, dan hampir setiap hari beroperasi dengan aman.

Bermula dari informasi masyarakat, tim awak media kembali adakan investigasi ke lokasi tempat loading BBM jenis solar di areal lingkar Kudus (dekat terminal Djati kabupaten kudus).

Kemudian mendapati, adanya aktivitas loading atau pemindahan dari tapungan 3 armada, yakni, dua diantaranya isi 8 KL, dan yang satu isi 5 KL dengan total isi 21 KL, yang saat itu dipindah ke tangki besar berkapasitas 24 KL.

Salah satu karyawan yang sedang melakukan loading ke truk tangki kapasitas 24 KL ketika ditanya, “ngangsu  solar soko ndi mas?“, menjawab, kurang tau pak, saya hanya pekerja yang jaga disini. Ditanya lagi, ini mindah berapa liter mas, jawabnya lagi, 21 KL mas/ 21.000 liter),” jawab pegawai W.

Selanjutnya, tim tanya pada sopir tangki yang berkapasitas 24 KL tersebut, PT dari mana mas kok berani ‘kulakan soko pengangsu’, menjawab, PT ini dari Semarang,” jawabnya singkat.

Sedangkan, masyarakat berharap, ditengah sulitnya perekonomian saat ini, seyogyanya BBM bersubsidi oleh pemerintah di alokasikan untuk masyarakat dan pengguna jalan. Namun kini beralih fungsi dimanfaatkan oleh mafia solar bersubsidi demi meraih keuntungan yang sangat besar.

Semoga pemerintah segera menertibkan, dan menindak tegas ulah mafia solar bersubsidi tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku biar ada efek jera.

Padahal dalam Undang Undang (UU) sudah di sebutkan pendistribusian dan penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah tindak kejahatan, yang sudah diatur dalam UU no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas (Migas) pasal 53 sampai 58, serta dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 60 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan pada sejumlah media onlin, namun belum ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH) setempat, selaku penegak hukum, seakan-akan adanya pembiaran. Dengan demikian, patut diduga oknum APH nya turut serta menjadi beking.

Bersambung

(Tim)

Tingkatkan Disiplin Kerja, Pemkab Terapkan Aplikasi Saridin Untuk APD

Daerah|oleh

November , 2022

Pati – Cakranusantara.net | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah menerapkan Aplikasi Sistem Administrasi Disiplin (Saridin), Aparat Pemerintah Desa (APD), yang berfungsi sebagai Rekapitulasi Presensi elektronik berupa Faceprint untuk seluruh APD.

Adanya aplikasi ini, untuk mendukung upaya peningkatan disiplin kerja dan kinerja bagi APD. Nantinya, aplikasi ini terintegrasi dengan alat e-presensi yang terpasang di desa, dengan computer client yang berada di Kecamatan, serta server yang berada di Kabupaten.

Kemudian, di masing-masing tingkatan akan ditunjuk admin untuk membantu pengelolaan rekapitulasi presensi yang sudah terekam.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Pati Imam Kartiko selaku inisiator aplikasi ini mengatakan, melalui Saridin dapat terpantau rekapitulasi presensi wajah harian dari seluruh APD yang berjumlah 4.547 orang di 401 Desa.

“Data rekapitulasi presensi bulanan sebagai dasar pengajuan Penghasilan Tetap/ Siltap dapat diunduh oleh Admin Desa untuk kemudian dimohonkan verifikasi di tingkat Kecamatan dan diajukan ke Kabupaten,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, dengan aplikasi Saridin ini, akan meminimalisir permainan yang mungkin dilakukan oleh oknum tertentu saat rekapitulasi presensi yang sebelumnya masih menggunakan sistem manual.

“Di tingkat kecamatan dan kabupaten, nanti dapat menampilkan data statistik yang riil, terkait tingkat kehadiran APD, sehingga memudahkan dalam pemantauan maupun evaluasi oleh perangkat daerah terkait,” papar Kartiko.

Pj Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, memberikan apresiasi dengan adanya aplikasi Saridin ini. Ia juga menegaskan, bahwa inilah saatnya APD sebagai ujung tombak pelayanan pemdes melakukan introspeksi diri dan berbenah agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Disiplin Kerja APD.

“Untuk itu, seluruh APD harus mampu merubah stigma budaya kerja yang melekat kuat dibenak masyarakat, tentang kinerja. Utamanya, terkait kurangnya kedisiplinan serta komitmen pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dengan hadirnya aplikasi Saridin, Henggar berharap mudah-mudahan ujicoba aplikasi Saridin pada Desember nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh APD, mulai Januari 2023 mendatang.

“Semoga aplikasi ini, dapat menjawab berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas kinerja dan kedisiplinan Pemerintah Desa (Pemdes) serta mendukung percepatan digitalisasi desa,” tandasnya.

(Wj/Red)

Polresta Pati, Esera Gulo: Gakkum Lingkup Institusi Polri Tajam Kebawah Tumpul Keatas

Institusi|oleh

November , 2022

Pati – Cakranusantara.net | Penegakan Hukum (Gakkum) dilingkup Tubuh Institusi Kepolisian sampai saat ini, terkesan masih Tanjam kebawah namun Tumpul ke atas.

Hal itu terbukti dengan Kepolisian Resort (Polres) Pati telah naik level menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) sekitar 1 bulan yang lalu. Namun sampai saat ini, yang memimpin masih di Pelaksana Tugas (Plt) AKBP Christian Tobing, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pati.

“Dengan demikian, itu jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri sendiri tentang Administrasi Kepangkatan dilingkup anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” hal itu diungkapkan Advokat muda Esera Gulo., SH.

Baca Juga : Lebih Satu Bulan Kapolresta Pati di Plt, Kapolri Belum Memberikan Tanggapan

Baca Juga : ‘Nyaman’, Satu Bulan Lebih AKBP Christian Tobing Masih Jadi Plt Kapolresta Pati, Ada Apa?

Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah ada apa dengan Institusi Kepolisian membiarkan hal ini?…, Disisi lain, sudah semestinya masyarakat Pati khususnya, sangat bangga dengan Polres Pati yang telah menjadi Polresta.

Hal itu, menjadi salah satu alasan Masyarakat Pati sangat bangga dengan Polres Pati menjadi Polresta. Karena penanganan laporan masyarakat sebelumnya tidak tertangani dengan baik.

“Termasuk laporan kami, sudah ada yang 2 tahun belum selesai. Ironisnya lagi, sudah LP sekitar 1 tahun lebih, namun sampai saat ini, masih belum dilimpahkan ke kejaksaan padahal bukti-bukti sudah ada,” ujarnya.

Baca Juga : Peliknya Pembunuhan di Juana, Esera Gulo Surati Delapan Lembaga Instansi Negara Hingga Presiden

Selain hal tersebut di atas. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, tidak sedikit oknum anggota Polres Pati yang melakukan dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap Masyarakat Pati dibawah kepemimpinan AKBP Christian Tobing selaku Kapolres Pati.

“Kapolres Pati sendiri, diduga telah melakukan dugaan tindak pidana, dalam hal ini, telah memberikan keterangan palsu di Media. Sehingga Kapolres Pati telah dilaporkan Dir Reskrimum Polda Jateng beberapa minggu yang lalu,” tegasnya.

Sehingga, Masyarakat Pati berharap, kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) C.q Kapolda Jateng segera menunjuk Kapolresta untuk menggantikan AKBP Christian Tobing, agar laporan Masyarakat bisa tertangani dengan baik.

“Segera ganti Plt Kapolresta Pati, agar masyarakat bisa mendapatkan Keadilan, Kemanfaatan dan juga demi tegaknya kepastian hukum,” tandasnya.

Baca Juga : Sukesi Janda Sebatangkara Resmi Mempolisikan Sanipah, Bang Bimo Turut Komentar

(Rohman)

Karyanto SH : Kajian Audiensi Eksaminasi Publik di PN Pati Tidak Membuahkan Hasil, Humas Bingung

Institusi|oleh

Oktober , 2022

 

Pati – Cakranusantara.net | Audiensi Eksaminasi Publik di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Pati tidak membuahkan hasil. Pasalnya, Humas tidak berani membahas putusan No.06/Pdt.G.S/2020/PN.Pti, dan menyatakan kebingungan.

Aris Dwi Hartoyo humas PN Pati, dalam kesempatan itu menyatakan bingung apa yang mau dikaji dalam putusan itu, karena Hakim (Agung Irawan) yang sudah memutuskan perkara itu sudah pindah ke Aceh,

“Saya tidak memiliki kewenangan untuk membahas itu, Karena, putusan Hakim satu, tidak bisa di komentari oleh hakim lainnya (Privasi Hakim),” kata Aris. Kamis (27/10/2022).

Sementara itu, Karyanto., SH., Pendamping Hukum (PH) Sukesi seusai Audiensi Eksaminasi Publik itu mengatakan, jika pihaknya hari ini bertemu dengan Humas Pengadilan, dan telah melaksanakan Audiensi dengannya, terkait masalah yang derita Sukesi.

“Pelaksanaan Audiensi ini diikuti oleh sekitar 20 peserta, membahas apa yang sudah menjadi putusan Hakim dalam perkara Sukesi saat itu,” kata Karyanto SH.

Baca Juga : Humas PN Pati Rasa Satpam, Ini Sebabnya

Audiensi Eksaminasi Publik : Perkara Sukesi Masih Bakal Terus Berlanjut Hingga Finis

Audiensi Eksaminasi Publik: Puluhan Wartawan, Advokat dan Aktivis Bakal Geruduk PN Pati

Hasil dari audiensi itu tadi, memang banyak terjadi pembatasan-pembatasan dari pertanyaan kita, Sukesi dalam mencari keadilan, tidak mendapatkan keadilan.

“Humas tidak bisa menjawab sesuai dengan hati nurani, dan itu dinilai sangat menyimpang sekali, dari apa yang dilakukan oleh Sukesi,” tegasnya.

Meskipun putusan itu tidak bisa dibatalkan, kita akan tetap menolong Sukesi untuk mencari keadilan, dan saya akan menggugatnya.

“Karena itu, tidak sesuai dengan norma-norma Hukum, dan saya pastikan itu nol rupiah sesuai dengan janji saya, saya ikhlas dan tidak ada tendensi apapun,” tandas Karyanto., SH sang pengacara asal Pati itu.

(RN-Red)

Bikin Geram, Dr. Hansen Pakar Hukum Kedokteran dan Kesehatan Angkat Bicara

Hukrim|oleh

Oktober , 2022

 

Semarang – Cakranusantara.net | Pakar Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia angkat bicara karena geram. Pasalnya Kemenkes terkesan terburu-buru dalam menyimpulkan Obat jenis sirup menjadi penyebab gagal ginjal akut.

Dr. Hansen, S.Ked., S.H., M.H. pakar hukum “Hansen and Partners” yang selama ini fokus dalam menangani perkara hukum, yang menyangkut dunia kedokteran dan kesehatan menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya tidak gegabah dan terkesan terburu-buru dalam hal penyampaian informasi menyangkut penyakit gagal ginjal akut kepada publik.

“Penyampaian itu Khususnya terkait publikasi, penyebab pasti penyakit tersebut, yang hingga sampai saat ini dinilai masih simpang siur akan kebenarannya,” ungkap Dr. Hansen.

Apakah penyebabnya karena obat jenis sirup atau ada faktor pencetus yang lain?. Sudah selayaknya, Kemenkes atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penelitian yang mendalam sebelum dimunculkan ke publik,” ujarnya.

“Kajian atau riset yang mendalam sangat diperlukan, agar tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya terhadap tenaga kesehatan,” sambung Dr. Hansen.

Demikian juga, terkait penjelasan sejumlah obat yang diduga mengandung etilon glikol. Sebagaimana diketahui BPOM pada awalnya sempat menarik sejumlah obat yang telah beredar dipasaran.

“Yang mana obat itu, disinyalir mengandung etilon glikol secara berlebihan, tanpa memperhitungkan bagaimana nasib para pihak yang ditarik obatnya, mereka membeli dan membayar,” ujarnya.

Kemudian, tak selang lama, merilis 133 daftar sirup, obat yang aman, sepanjang penggunaannya sesuai dengan aturan pakai.

“Sebelum disampaikan ke publik, perlu dilakukan pengkajian, secara matang dan keilmuan. Apakah ada faktor penyebab yang lain,” sebutnya.

Disisi lain, dia juga menyarankan kepada masyarakat, dalam mengkonsumi obat-obatan selayaknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Jangan sampai obat yang dikonsumsi berdasarkan keinginan sendiri.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya karena obat sirup yang dikonsumsi kurang lebih selama 3 hari dapat langsung menyebabkan orang gagal ginjal akut?,” kata Dr. Hansen.

Karenanya, kajian yang mendalam diperlukan, agar diketahui penyebab pasti dari penyakit tersebut. Apakah ada faktor lain, semisal keracunan atau sebab yang lain.

“Pertanyaan lainnya, cara konsumsinya seperti apa yang menyebabkan orang bisa mengalami gagal ginjal akut. Apakah dengan mengkonsumi obat selama kurang lebih dua sampai tiga hari itu termasuk?,” tanya Dr. Hansen.

Untuk itu, lanjut Hansen, meminta Kemenkes dan BPOM bisa mengkaji lebih dalam terlebih dahulu. Tujuannya agar informasi yang disampaikan ke publik mendekati kebenaran.

“Walaupun disinyalir, tetapi setidaknya mendekati kebenaran. Agar tidak terkesan masih meraba-raba dan terburu buru. Sebab, ini bisa menjadikan nakes ragu dalam melangkah, dan bagaimana perlindungan hukumnya baik bagi masyarakat dan nakes itu sendiri yang telah bekerja sesuai dengan prosedur dan keilmuan,” paparnya.

Kami membuka kesempatan dan layanan hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan yang membutuhkan konsultasi hukum seputar kedokteran dan kesehatan.

Sementara itu, Joko Sutrisno., SH Advokat (Adv) menambahkan, bahwa negara ini adalah negara hukum yang membahagiakan rakyat, pada dasarnya saya mendukung penuh.

“Saya mendukung penuh akan langkah sahabat karib saya (Dr. Hansen) untuk ikut serta dalam membantu masyarakat dan pemerintah demi tegaknya hukum,” tambah singkat Adv. Joko Sutrisno yang akrab disapa Mbah Joko.

(RN-Red)

Petani Tembakau Desa Brabo Alami Kelangkaan Pupuk, 250 Ribu per 50 Kilogram

Ekonomi|oleh

Oktober , 2022

Grobogan – Cakranusantara.net | Sejumlah petani tembakau di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah keluhkan kelangkaan pupuk yang sudah mendekati dua Tahun ini. Mengakibatkan pertumbuhan tanaman mereka menjadi kurang subur.

Hal itu diungkapkan Syafi’i warga Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo salah satu petani tembakau. Lanjutnya, padahal tanaman yang baru berumur sepekan ini sangatlah membutuhkan pupuk itu untuk pertumbuhan.

“Pupuk yang hingga saat ini mulai langka masing-masing jenis Urea, Sp 36 serta Poska. Stok di distributor sebenarnya tetap ada namun volumenya terbatas, dan harganya juga lumayan tinggi. Hingga mencapai 250 ribu rupiah per 50 kilogram,” lanjutnya.

Sehingga pupuk menjadi tidak mencukupi untuk kebutuhan para petani, sekaligus harganya juga memberatkan, khususnya untuk petani tembakau.

“Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka diperkirakan tanaman akan layu, dan lama-lama akan mati. Sekarang tanaman dirawat hanya mengandalkan air dan pupuk kandang,” ucapnya.

Meskipun beralih mengunakan pupuk kandang. Ternyata efeknya, daun tembakaunya memiliki hasil yang jelek, secara otomatis nilai jual daun tembakau menjadi jauh dibawah harga pasaran.

“Kendati demikian, pembelian pupuk kandangpun tidak selalu ada. Selain itu, belinya juga jauh,” tutupnya.

Ditambahkan Sunardi petani lain, kami sudah menempuh berbagai cara, termasuk melakukan koordinasi dengan kolompok tani. Namun hingga saat ini belum ada solusinya.

“Belum ada langkah untuk memenuhi kebutuhan pupuk, yang sedang mengalami kelangkaan. Sehingga para petani semakin bingung, sudah pupuk langka, harganya juga mahal,” keluhnya.

Kami berharap, ke berbagai pihak yang membidangi, terkhususnya Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI), agar harga pupuk menjadi standar atau normal serta mudah dalam mendapatkannya, khususnya di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo,” harapnya.

(Red)

Polri Komitmen Berikan Layanan Medis Korban Tragedi Kanjuruhan Hingga Pulih Total

Institusi|oleh

Oktober , 2022

 

Jakarta – Cakranusantara.net | Polri komitmen bakal memberikan pelayanan medis hingga pulih total, pada korban trauma healing, serta keluarga korban pada Tragedi Kanjuruhan. 10 RS Bhayangkara Polda Jawa Timur (Jatim) dan kerahkan tenaga medis untuk menjangkau masing-masing korban.

“Perintah Kapolri, agar memberikan pengobatan, pelayanan medis kepada para korban, hingga keluarga korban agar dilakukan dengan maksimal,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, melalui keterangan tertulis, Kamis (13/10/2022).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan, agar tim-tim medis harus proaktif, sehingga dapat dipastikan para korban yang sempat dirawat di RS, maupun yang rawat jalan, dan yang mengalami trauma betul-betul pulih.

Tim medis Polda Jatim dan jajaran, agar saling bahu-membahu dan proaktif dalam memberikan pelayanan medis kepada para korban selamat,” tegas Dedi.

Pemulihan dan kesembuhan para korban, baik yang luka berat, luka ringan dan trauma menjadi atensi pihaknya. Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Jatim, lewat 10 RS Bhayangkara jajaran, telah menggelar Aksi Peduli Kemanusiaan Keluarga Korban Meninggal.

“Pelayanannya juga ada yang jemput bola, door to door. Jadi pasien ini, semisal rawat jalan, ingin kontrol mata, buka jahitan, ganti perban, misalnya, itu tidak usah jauh-jauh menjangkau pelayanan medis,” tutur Dedi.

Yang kondisinya tidak memerlukan peralatan khusus, atau penanganan medis yang rumit, tinggal telepon saja atau sampaikan ke Bhabinkamtibmas, kami akan datang melayani,” sambung Dedi.

Upaya perhatian dan kepedulian Polda Jatim terhadap keluarga korban yang meninggal dunia hingga saat ini terus dilakukan. Melalui Biddokes Polda Jatim, sejumlah keluarga korban Meninggal mendapat layanan kesehatan Gratis dan pemantauan kesehatan melalui program Bhayangkara Prioritas.

“Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Erwinn Zainul Hakim juga sudah menyampaikan, layanan-layanan ini akan terus dilakukan. Setiap keluarga korban yang meninggal dunia diberi Kartu Bhayangkara Prioritas,” sambung Dedi.

Selasa (10/10) kemarin, rekan-rekan Polda Jatim dan jajarannya di Kediri, selain memberikan tali asih juga membagikan kartu Bhayangkara Prioritas. Kartu itu dapat digunakan keluarga korban saat ingin mengakses layanan kesehatan gratis di 10 RS Bhayangkara Polda Jatim,” tandas Dedi.

(Red)