Fantastik, Kurnia Zakaria : Negara Rugi 271 Trilyun di Bisnis Tambang Timah Ilegal

Hukrim|oleh

April, 6, 24

Jakarta – Cakranusantara.net | Akhirnya Robert Bonosusatya yang diduga penulis skenario kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan milik PT. Timah Tbk (Persero) tahun 2015-2022 diperiksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung pada Senin (1/4/2024).

Dalam kasus ini Jampidsus sudah menetapkan 16 tersangka dan ditahan diantaranya :
1. Toni Tamsil alias Akhi
2. Suwito Gunawan selaku Komisaris PT SIP Pangkalpinang Bangka Belitung
3. MB Gunawan selaku Direktur PT SIP
4. Tamron alias Aon selaku beneficial owner CV VIP
5. Hasan Tjhie selaku Dirut CV VIP
6. Kwang Yug alias Buyung selaku Komisaris CV VIP
7. Achmad Albani selaku manajer operasional CV VIP
8. Robert Indarto selaku Dirut PT SBS
9. Rosalina selaku general manager PT TIN
10. Suparta selaku Dirut PT RBT
11. Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
12. Emil Ermindra selaku Direktur PT Timah 2016-2021
13. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Dirut PT Timah 2016-2021
14. Alwin Akbar mantan Dirops dan Dir Pengembangan usaha PT TIMAH
15. Helena Lim selaku manager PT QSE
16. HarveyMoeis selaku beneficial owner PT RBT.

Peranan Harvey Moeis selalu berhubungan dengan Mochtar Riza dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah dengan modus sewa menyewa alat peleburan timah. Harvey juga menghubung beberapa smelter PT. SIP, CV VIP, SPS, dan TIN.

Harvey meminta pihak smelter menyisihkan keuntungan dari praktik illegal mining kemudian seolah-olah menjadi dana CSR yang difasilitasi Helena Lim. Kejagung menggunakan Analisis Audit kerusakan Lingkungan di Bangka Belitung akibat illegal mining timah dan pelanggaran Permen LH No. 7 tahun 2014 tentang kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang nilainya mencapai Rp. 271.069.688.018.700,00 dengan rincian :
1. Kerugian kawasan hutan Rp. 223.366.246.027.050,00 (223 ,37 triliun rupiah),
2. Kerugian lingkungan ekologis Rp. 157,83 triliun,
3. Kerugian ekonomi lingkungan Rp. 60,276 triliun,
4. Pemulihan lingkungan Rp. 5, 257 triliun dan
5. Kerugian non kawasan hutan 47,,703 triliun rupiah

Luas lahan yang dirusak di Bangka Belitung hingga 170.900.462 hektar sedangkan IUP PT Timah 88.900.462 hektar saja.

Dalam hal ini, kejahatan lingkungan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) sudah tepat menggunakan audit forensik lingkungan, yang dilakukan para ahlinya untuk merekontruksi kerugian negara bukan hanya yang dinikmati para tersangka. Akan tetapi akibat kerusakan lingkungan yang dialami masyarakat dan dampak pemulihan perbaikan lingkungan yang harus dilakukan oleh negara.

“Artinya pola korupsi bukan semata-mata kekayaan hasil kejahatan yang dinikmati para pelaku tapi juga penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jangan hanya Harvey Moeis dan Helena Lim saja yang bisa menikmati mobil mewah, pesawat jet pribadi, rumah mewah seperti istana puri raja Eropa beserta peralatan furniture rumah bagai istana Sultan Timur Tengah,” hal itu diungkapkan oleh Dr. Kurnia Zakaria selaku pakar hukum tindak pidana korupsi di Universitas Bung Karno, Sabtu (6/4/2024).

Sedangkan, untuk Rakyat Bangka Belitung sendiri masih tinggal dirumah-rumah yang sempit dan semi permanen, dengan mengandalkan penghasilan sebagai buruh tani atau buruh pertambangan liar. Apakah RBT/ RBS juga perlu didalami sebagai aktor intelektualnya dan juga APH daerah, maupun aparat birokrasi di Bangka Belitung yang membiarkan dan ikut bekerjasama dalam pertambangan liar timah itu.

“Nilai 271 triliun rupiah ini bukan uang yang dinikmati tapi ini hanya nilai kerusakan ekosistem lingkunan pertambangan dan kehutanan saja. Pihak PPATK dan OJK seharusnya dilibatkan bukan hanya melibatkan BPKP ataupun BPK sebagai audit kerugian negara. Bukan hanya pengalihan isu penyelewengan dana Bansos sebesar 491 triliun rupiah,” ujarnya.

Dalam kasus 271 triliun rupiah dalam bisnis illegalmining PT Timah, diantara para pelaku. Pertama, mereka sudah saling berhubungan satu sama lain dan ketergantungan. Diantara pelaku saling melakukan peranannya masing-masing dilapangan. Peranan sebagai penyedia dana, kasir, pemberi ijin, pelindung keamanan, hingga peranan negosiator.

“Kedua, mereka saling mempercayai satu sama lain, serta saling membantu bila ada masalah dilapangan. Hal itu disebabkan aksi protes masyarakat, membungkam media, koordinasi dengan pihak APH, upeti terhadap birokrasi. Ketiga, kecenderungan pelaku justru merasa tidak bersalah, dimana ada upaya dana CSR yang sebagian besar dinikmati para pelaku sendiri daripada untuk masyarakat korban kerusakan lingkungan maupun yang tersingkir karena tanahnya dikuasai perusahaan tambang illegal mining tersebut,” paparnya.

Harvey dikenal dermawan, akan tetapi itu hanya dijadikan kedok atau topeng, guna menutupi kejahatannya. Istrinya Sandra Dewi tidak mungkin ndak tahu perbuatan suaminya. Tetapi ini pengaruh internal manusia sendiri punya sifat Hendonisme (suka kemewahan dan berbelanja barang mewah/ bermerek mahal).

“Saya rasa pelakunya bisa saja dikembangkan, namun bisa lebih dari 16 tersangka yang sudah ditahan oleh Jampidsus Kejagung saat ini,” tandas Kurnia Zakaria. (Rohman)

Kajari Pati : Mahmudi Masa Bodoh Saat Dikonfirmasi Terkait Aduan Perkara Tegalombo

Opini|oleh

Maret, 30, 24

Pati – Cakranusantara.net | Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kelas 1A Pati masa bodoh saat dikonfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp belum lama ini terkait aduan perkara Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang sudah masuk di Kejaksaan, Minggu (30/3/2024).

Baca Juga: Ada Pungli Dalam Program PTSL di Desa Tegalombo Dukuhseti, Pemecahan SPPT 500 Ribu Rupiah

Data yang dihimpun media ini, Kajari Pati Mahmudi disinyalir merasa nyaman selama dia didinaskan di Kabupaten Pati. Padahal, sejauh ini perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait Desa nyaris tidak ada.

Bahkan dalam kasus Badan Usaha Milik Bersama (Bumdesma) Kabupaten Pati yang sudah jelas-jelas dalam pengelolaan anggaran ada dugaan penggelapan. Namun kenapa hanya pengguna anggaran kecil yang diungkap tidak beserta masternya.

Baca Juga : Bumdesma Pati, Supervisi : Penetapan Tiga Tersangka Terkesan Tebang Pilih dan Dijadikan Tumbal

Baca Juga : Uang Bumdesma Mengalir 4,7 Milyar Rupiah Diduga Buat Bancakan

Dengan demikian, kinerja Mahmudi sejauh ini patut untuk dipertanyakan. Mungkin memang sesuai dengan simbolnya waktu sosialisasi awal masuk ke Desa-desa se-Kabupaten Pati, selagi ia masih berkuasa di Pati tidak bakalan ada Kepala Desa (Kades) yang masuk Penjara.

Hal Tersebut dijadikan komitmen sampai saat ini. Meskipun, suatu misal ada Kades yang bermasalah, namun disinyalir bakal tetap bersikap masa bodoh dan/ atau selalu dilindungi supaya tidak masuk penjara, toh kalau sampai masuk penjara akan dikenakan pasal teringan.

Diketahui, Kajari Pati Mahmudi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat via WhatsApp pada Selasa (26/3) namun hingga berita ini diterbitkan belum ada respon sama sekali. (Rohman)

Baca Juga : Satu Jaksa di Kejari Pati Dapat Pengondisian dari Masripah, Ini Kasusnya

Baca Juga : Ambyar..!! Audiensi di DPRD Pati Terkait Bumdesma Terkesan Blunder

Baca Juga : Uang Bumdesma dibuat Bancakan, Penanganan Lambat: Sisanya Kurang dari 2 Milyar

Baca Juga : ME Merasa Terdholimi Dalam Pengisian Perangkat, Akhirnya Mengadu di Kejari Pati

Murah Meriah!!.., Biaya Program PTSL di Desa Pakis Tambakromo Cuma 800 Ribu

Hukrim|oleh

Februari, 3, 24

Pati – Cakranusantara.net | Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program unggulan Presiden Ir. Joko Widodo dan sudah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Kementerian, Menteri ATR/ BPN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Desa (Mendes), Sabtu (3/1/2024).

Ironisnya, justru yang terjadi di Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terkesan mengangkangi SKB tersebut. Pasalnya, biaya program PTSL bagian Jawa dan Bali sudah ditetapkan sebesar 150 ribu rupiah, ditambah Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 35 tahun 2021 perubahan atas Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang biaya tambahan memutuskan dan menetapkan :

Pasal 5, biaya persiapan PTSL dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah Kelompok/ Masyarakat peserta PTSL dengan ketentuan biaya paling banyak sebesar Rp 250 ribu per bidang tanah, untuk biaya kegiatan :

a. biaya Rapat Panitia/ Kelompok Masyarakat,

b. biaya makan minum petugas pendamping dan pelaksana,

c. alat tulis kantor (ATK),

d. pengadaan patok dan materai, selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan

e. honor panitia desa.

Namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Pakis, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah justru ada dugaan dijadikan sebagai ajang mengeruk pundi-pundi kekayaan oleh oknum Kepala Desa dan juga Panitia saat program berjalan. Lantaran, selain hanya ditarik sebesar 400 ribu rupiah, juga dikenakan biaya tambahan.

Data yang di himpun beberapa media di lapangan, dari kuota kurang lebih 500 an bidang, mendapatkan ada beberapa warga yang di Tarek lebih dari 400 ribu dan tanpa di berikan kwitansi oleh panitia PTSL.

Salah satu warga yang tidak mau di sebutkan namanya karena takut di intervensi, menyampaikan kalau yang bersangkutan di Tarek 500 ribu dan untuk hibahnya 300 ribu dan tanpa di kasih kwitansi.

“Saya di Tarek 500 dan untuk hibahnya sebesar 300 mas, dan untuk kwitansi yang hibah tidak di kasih, jadi untuk keseluruhan saya membayar 800 ribu,” sesalnya.

Di tempat terpisah, kepala Desa Pakis, Masito, saat di temui di rumahnya, untuk di konfirmasi terkait tarik an yang lebih dari 400 ribu yang bersakutan menolak untuk di wawancarai.

“Kalau bisa jangan di rekam dulu mas, kita ngobrol dulu,” singkatnya.

Dan saat kepala desa, di singgung terkait ada atau tidak tarik an yang lebih dari 400 ribu, yang bersangkutan tidak bisa memberi jawaban yang pasti, jadi ada dugaan tarik an yang lebih dari 400 ribu bisa di simpulkan adanya.

Sementara, Supadi, Wakil Ketua Panitia, saat di konfirmasi dirumahnya terkait pembayaran PTSL, ia menyampaikan seharusnya yang bisa menjawab ini bapak kades, karena surat yang membawa itu bapak Kades.

“Kalau ada tarik an yang lebih dari 400 ribu itu tidak ada, karena itu sudah selesai di rapatkan, itu pun ada berita acaranya dan saya fikir itu sudah selesai tidak ada masalah,” ungkapnya.

Program PTSL seharusnya dapat meringankan beban biaya dalam penerbitan sertifikat malah dimanfaatkan dan dijadikan kesempatan empuk untuk melakukan dugaan pungutan liar (Pungli), berbagai macam alibi dilakukan agar dapat mengeruk keuntungan pribadi oleh kelompok tertentu. (Ts)

Gambar : Google hanya pelengkap bahan berita

Bumdesma Pati, Supervisi : Penetapan Tiga Tersangka Terkesan Tebang Pilih dan Dijadikan Tumbal

Hukrim|oleh

Januari, 26, 24

Pati – Cakranusantara.net | Perkara Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Kabupaten Pati dalam penetapan Tiga orang tersangka terkesan tebang pilih, dan hanya asal ada yang dijadikan tumbal sudah klir, Rabu (24/1/2024).

Fatkhur Rahman, S.Ag., S.H., M.H, kuasa hukum pelapor mengatakan, bahwa hari ini ia telah melayangkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuntutan, melaporkan adanya dugaan Korupsi Keuangan Negara yang dikelola oleh Pengurus dan pihak terkait Bumdesma.

“Kerugian ditaksir mencapai kisaran Rp 4.7 milyar, dugaan korupsi tersebut didasarkan dana penyertaan modal oleh pihak Desa dan kemudian dikelalo PT MBSP (Maju Berdikari Sejahtera Pati) dan PT MDP (Mitra Desa Pati),” ungkapnya.

Dalam hal ini, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati sudah memanggil Kepala Desa (Kades), mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadispermandes), mantan Wakil Bupati Pati, pihak ketiga (PT MBSP dan PT MDP) sebagai pengelola dana tersebut.

“Bumdesma terdiri dari 3 (tiga) orang direksi, termasuk Ketua Bumdesma. Disitu, Penyidik telah menemukan adanya dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.516.518.575,- (Satu milyar lima ratus enam belas juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah),” lanjutnya.

Kerugian tersebut dikuatkan dengan adanya laporan hasil penghitungan kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), sesuai Surat Nomor 56/S/XXI/07/2023 tertanggal 25 juli 2023 atas penghitungan kerugian keuangan negara terhadap Pengelolaan Keuangan.

“Uang itu dikelalo PT. MBSP dan PT MDP Kabupaten Pati pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Kemudian Kejaksaan telah menetapkan 3 (tiga) orang tersangka, inisial RG dengan surat penetapan tersangka nomor B-1726/M.316/Fd.1/09/2023, RA No : B-1729/M.316/Fd.1/09/2023, dan HS Nomor B-1727/M.316/Fd.1/09/2023 tertanggal 05 September 2023,” urainya.

Ironisnya, DW juga merupakan bagian dari Direksi, serta berperan aktif dalam pengelolaan dana tersebut tidak ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga kami menduga ada tebang pilih, dimana ketiga tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2  ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1.

“Pelapor masih merasa kurang sesuai (kurang puas) dari rasa keadilan. Hal tersebut disebabkan, masih ada pihak yang belum tersentuh hukum, padahal sebanarnya sangat berkaitan dengan permasalahan itu. Dimana, sampai saat ini Kejaksaan hanya menetapkan 3 (tiga) orang tersangka saja, padahal dalam perkara tersebut melibatkan banyak pihak, namun tidak menjadi tersangka, terkesan yang  penting asal ada yang ditumbalkan,” keluhnya.

Dengan demikian, sangat wajar apabila kami selaku Kuasa Hukum Pelapor beranggapan ada “Tebang Pilih”. Fatkur menduga perkara ini ada penyalahggunaan wewenang oleh oknum “aparat penegak hukum (APH/ Jaksa)”. Seperti informasi yang pernah didengar, terkait pemberitaan yang viral oknum jaksa yang di OTT KPK beberapa bulan lalu, salah satunya dimuat di media online CNN Indonesia dengan  alamat link : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231116204449-12-1025287/kpk-tetapkan-kajari-dan-kasipidsus-kejari-bondowoso-jadi-tersangka.

“Pemberitaan tersebut membuktikan, oknum APH yang seharusnya menegakkan hukum termasuk dalam pemberantasan korupsi justru bertindak sebaliknya. Berdasarkan ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d jo pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 19 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, memberikan tugas atau kewenangan kepada KPK dalam melakukan Supervisi dan atau mengambil alih kasus ini,” harapnya.

Baca Juga : Milyaran Rupiah Raib, Kejari Pati Seakan Masuk Angin Tangani Kasus Bumdesma Sindir PGN Makoda Pati

Baca Juga : Milyaran Rupiah, Kejari Pati Tangani Bumdesma Secara Marathon

Baca Juga : Temu Kangen Mantan Kades, Pasopati Mati Suri : Bumdesma Dibuat Bancakan, Kasusnya Jalan di Tempat

Baca Juga : Uang Bumdesma Mengalir 4,7 Milyar Rupiah Diduga Buat Bancakan

Dimana ketentuan pasal 6 huruf d menyebutkan, bahwa KPK bertugas melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya. Sedangkan, pasal 10 ayat (1) menyebutkan pelaksanaan tugas supervisi.

“Pasal 10 A, KPK berwenang untuk mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan yang sedang ditangani oleh kejaksaan, dan APH lainnya wajib menyerahan pelimpahan kepadanya. Peraturan secara khusus terkait kewenangan supervisi KPK diatur dalam pasal 2 ayat (1), peraturan presiden republik indonesia nomor 102 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Pelapor berharap, agar KPK segera mengambil alih perkara ini, yang merupakan serangkaian penanganan perkara Tipikor. Dalam surat permohonan ini, kami melampirkan dokumen/ atau bukti pendukung. Hal tersebut bertujuan agar dapat melakukan analisis, penemuan kejanggalan-kejanggalan dalam penanganannya.

“KPK dirasa sangat berwenang untuk melakukan supervisi perkara yang sedang ditangani Kejaksaan, semata-mata demi tegaknya hukum dan tidak tebang pilih dalam penetapan Tersangka. Selain itu, apabila dikemudian hari menemukan ada dugaan permainan oleh oknum kejaksaan maupun pihak lain (suap), mohon segera ditindak sesuai ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku,” tandanya. (Rmn)

Polresta Pati, Esera Gulo: Gakkum Lingkup Institusi Polri Tajam Kebawah Tumpul Keatas

Institusi|oleh

November, 20, 22

Pati – Cakranusantara.net | Penegakan Hukum (Gakkum) dilingkup Tubuh Institusi Kepolisian sampai saat ini, terkesan masih Tanjam kebawah namun Tumpul ke atas.

Hal itu terbukti dengan Kepolisian Resort (Polres) Pati telah naik level menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) sekitar 1 bulan yang lalu. Namun sampai saat ini, yang memimpin masih di Pelaksana Tugas (Plt) AKBP Christian Tobing, yang sebelumnya menjabat Kapolres Pati.

“Dengan demikian, itu jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri sendiri tentang Administrasi Kepangkatan dilingkup anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” hal itu diungkapkan Advokat muda Esera Gulo., SH.

Baca Juga : Lebih Satu Bulan Kapolresta Pati di Plt, Kapolri Belum Memberikan Tanggapan

Baca Juga : ‘Nyaman’, Satu Bulan Lebih AKBP Christian Tobing Masih Jadi Plt Kapolresta Pati, Ada Apa?

Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah ada apa dengan Institusi Kepolisian membiarkan hal ini?…, Disisi lain, sudah semestinya masyarakat Pati khususnya, sangat bangga dengan Polres Pati yang telah menjadi Polresta.

Hal itu, menjadi salah satu alasan Masyarakat Pati sangat bangga dengan Polres Pati menjadi Polresta. Karena penanganan laporan masyarakat sebelumnya tidak tertangani dengan baik.

“Termasuk laporan kami, sudah ada yang 2 tahun belum selesai. Ironisnya lagi, sudah LP sekitar 1 tahun lebih, namun sampai saat ini, masih belum dilimpahkan ke kejaksaan padahal bukti-bukti sudah ada,” ujarnya.

Baca Juga : Peliknya Pembunuhan di Juana, Esera Gulo Surati Delapan Lembaga Instansi Negara Hingga Presiden

Selain hal tersebut di atas. Sebelumnya, beberapa bulan terakhir, tidak sedikit oknum anggota Polres Pati yang melakukan dugaan tindakan sewenang-wenang terhadap Masyarakat Pati dibawah kepemimpinan AKBP Christian Tobing selaku Kapolres Pati.

“Kapolres Pati sendiri, diduga telah melakukan dugaan tindak pidana, dalam hal ini, telah memberikan keterangan palsu di Media. Sehingga Kapolres Pati telah dilaporkan Dir Reskrimum Polda Jateng beberapa minggu yang lalu,” tegasnya.

Sehingga, Masyarakat Pati berharap, kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) C.q Kapolda Jateng segera menunjuk Kapolresta untuk menggantikan AKBP Christian Tobing, agar laporan Masyarakat bisa tertangani dengan baik.

“Segera ganti Plt Kapolresta Pati, agar masyarakat bisa mendapatkan Keadilan, Kemanfaatan dan juga demi tegaknya kepastian hukum,” tandasnya.

Baca Juga : Sukesi Janda Sebatangkara Resmi Mempolisikan Sanipah, Bang Bimo Turut Komentar

(Rohman)

Bikin Geram, Dr. Hansen Pakar Hukum Kedokteran dan Kesehatan Angkat Bicara

Hukrim|oleh

Oktober, 24, 22

 

Semarang – Cakranusantara.net | Pakar Hukum Kedokteran dan Kesehatan Indonesia angkat bicara karena geram. Pasalnya Kemenkes terkesan terburu-buru dalam menyimpulkan Obat jenis sirup menjadi penyebab gagal ginjal akut.

Dr. Hansen, S.Ked., S.H., M.H. pakar hukum “Hansen and Partners” yang selama ini fokus dalam menangani perkara hukum, yang menyangkut dunia kedokteran dan kesehatan menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya tidak gegabah dan terkesan terburu-buru dalam hal penyampaian informasi menyangkut penyakit gagal ginjal akut kepada publik.

“Penyampaian itu Khususnya terkait publikasi, penyebab pasti penyakit tersebut, yang hingga sampai saat ini dinilai masih simpang siur akan kebenarannya,” ungkap Dr. Hansen.

Apakah penyebabnya karena obat jenis sirup atau ada faktor pencetus yang lain?. Sudah selayaknya, Kemenkes atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penelitian yang mendalam sebelum dimunculkan ke publik,” ujarnya.

“Kajian atau riset yang mendalam sangat diperlukan, agar tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya terhadap tenaga kesehatan,” sambung Dr. Hansen.

Demikian juga, terkait penjelasan sejumlah obat yang diduga mengandung etilon glikol. Sebagaimana diketahui BPOM pada awalnya sempat menarik sejumlah obat yang telah beredar dipasaran.

“Yang mana obat itu, disinyalir mengandung etilon glikol secara berlebihan, tanpa memperhitungkan bagaimana nasib para pihak yang ditarik obatnya, mereka membeli dan membayar,” ujarnya.

Kemudian, tak selang lama, merilis 133 daftar sirup, obat yang aman, sepanjang penggunaannya sesuai dengan aturan pakai.

“Sebelum disampaikan ke publik, perlu dilakukan pengkajian, secara matang dan keilmuan. Apakah ada faktor penyebab yang lain,” sebutnya.

Disisi lain, dia juga menyarankan kepada masyarakat, dalam mengkonsumi obat-obatan selayaknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Jangan sampai obat yang dikonsumsi berdasarkan keinginan sendiri.

“Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya karena obat sirup yang dikonsumsi kurang lebih selama 3 hari dapat langsung menyebabkan orang gagal ginjal akut?,” kata Dr. Hansen.

Karenanya, kajian yang mendalam diperlukan, agar diketahui penyebab pasti dari penyakit tersebut. Apakah ada faktor lain, semisal keracunan atau sebab yang lain.

“Pertanyaan lainnya, cara konsumsinya seperti apa yang menyebabkan orang bisa mengalami gagal ginjal akut. Apakah dengan mengkonsumi obat selama kurang lebih dua sampai tiga hari itu termasuk?,” tanya Dr. Hansen.

Untuk itu, lanjut Hansen, meminta Kemenkes dan BPOM bisa mengkaji lebih dalam terlebih dahulu. Tujuannya agar informasi yang disampaikan ke publik mendekati kebenaran.

“Walaupun disinyalir, tetapi setidaknya mendekati kebenaran. Agar tidak terkesan masih meraba-raba dan terburu buru. Sebab, ini bisa menjadikan nakes ragu dalam melangkah, dan bagaimana perlindungan hukumnya baik bagi masyarakat dan nakes itu sendiri yang telah bekerja sesuai dengan prosedur dan keilmuan,” paparnya.

Kami membuka kesempatan dan layanan hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan yang membutuhkan konsultasi hukum seputar kedokteran dan kesehatan.

Sementara itu, Joko Sutrisno., SH Advokat (Adv) menambahkan, bahwa negara ini adalah negara hukum yang membahagiakan rakyat, pada dasarnya saya mendukung penuh.

“Saya mendukung penuh akan langkah sahabat karib saya (Dr. Hansen) untuk ikut serta dalam membantu masyarakat dan pemerintah demi tegaknya hukum,” tambah singkat Adv. Joko Sutrisno yang akrab disapa Mbah Joko.

(RN-Red)

Petani Tembakau Desa Brabo Alami Kelangkaan Pupuk, 250 Ribu per 50 Kilogram

Ekonomi|oleh

Oktober, 13, 22

Grobogan – Cakranusantara.net | Sejumlah petani tembakau di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah keluhkan kelangkaan pupuk yang sudah mendekati dua Tahun ini. Mengakibatkan pertumbuhan tanaman mereka menjadi kurang subur.

Hal itu diungkapkan Syafi’i warga Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo salah satu petani tembakau. Lanjutnya, padahal tanaman yang baru berumur sepekan ini sangatlah membutuhkan pupuk itu untuk pertumbuhan.

“Pupuk yang hingga saat ini mulai langka masing-masing jenis Urea, Sp 36 serta Poska. Stok di distributor sebenarnya tetap ada namun volumenya terbatas, dan harganya juga lumayan tinggi. Hingga mencapai 250 ribu rupiah per 50 kilogram,” lanjutnya.

Sehingga pupuk menjadi tidak mencukupi untuk kebutuhan para petani, sekaligus harganya juga memberatkan, khususnya untuk petani tembakau.

“Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka diperkirakan tanaman akan layu, dan lama-lama akan mati. Sekarang tanaman dirawat hanya mengandalkan air dan pupuk kandang,” ucapnya.

Meskipun beralih mengunakan pupuk kandang. Ternyata efeknya, daun tembakaunya memiliki hasil yang jelek, secara otomatis nilai jual daun tembakau menjadi jauh dibawah harga pasaran.

“Kendati demikian, pembelian pupuk kandangpun tidak selalu ada. Selain itu, belinya juga jauh,” tutupnya.

Ditambahkan Sunardi petani lain, kami sudah menempuh berbagai cara, termasuk melakukan koordinasi dengan kolompok tani. Namun hingga saat ini belum ada solusinya.

“Belum ada langkah untuk memenuhi kebutuhan pupuk, yang sedang mengalami kelangkaan. Sehingga para petani semakin bingung, sudah pupuk langka, harganya juga mahal,” keluhnya.

Kami berharap, ke berbagai pihak yang membidangi, terkhususnya Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia (P2RPTI), agar harga pupuk menjadi standar atau normal serta mudah dalam mendapatkannya, khususnya di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo,” harapnya.

(Red)

Sukesi Janda Sebatangkara Resmi Mempolisikan Sanipah, Bang Bimo Turut Komentar

Hukrim|oleh

Oktober, 12, 22

Pati – Cakranusantara.net | Bela Sukesi masih terus bertambah, kini Sukesi menempuh jalur hukum lainnya dengan mempolisikan ke Polres Pati. Pasalnya, disitu ada dugaan kesalahan dalam adminitrasi dan dokumentasi.

Bima Agus Murwanto SH.MH. yang akrab disapa Bang Bimo penasehat hukum LSM Masyarakat Peduli Keadilan angkat bicara, menurut saya, setelah saya menelaah permasalahan Sukesi ini, memang layak untuk melaporkan ke pihak Kepolisian.

“Disitu, ada dugaan unsur penipuan atas kejanggalan berkas adminitrasi yang di pakai oleh pihak penggugat, yang dijadikan sebagai alat bukti,” ungkap Bimo. Rabu (12/10/2022).

Karena terlihat ada dugaan manipulasi data dan unsur penipuan dengan cara tipu muslihat. Langkah Sukesi itu sudah benar jika ia melaporkan dugaan tersebut.

“Terkait, rumah tanahnya yang mau dieksekusi melalui lelang, jadi lebih baik di perjuangkan saja, kasian orang tidak tahu apa-apa tiba-tiba harus menerima putusan seperti itu,” lanjutnya.

Baca Juga : Akhirnya!!.. Pelaku Tindak Kejahatan Tipu Muslihat Resmi di Polisikan

Poin Sukesi Terus Bertambah, Tanpa Pendamping Hukum Pasti Asal Mengiyakan Karna Merasa Tertekan

Audiensi Eksaminasi Publik: Puluhan Wartawan, Advokat dan Aktivis Bakal Geruduk PN Pati

Eksaminasi Publik : Tak Hanya Cak To, Dr. Muhammad Junaidi “Wakil Rektor lll” Turut Berkomentar

Seharusnya, dari awal Sukesi itu diberi tahu, supaya diberi pendamping hukum, tapi tenang saja masih ada waktu untuk proses selanjutnya.

Sebelumnya, perkara Sukesi sudah banyak yang merespon dan mendukung Sukesi baik dari kalangan Pakar Hukum, LSM dan Wartawan yang membela Sukesi “janda sebatangkara tidak paham baca dan tulis”,” imbuhnya.

Mulanya Sukesi tak pernah merasa berhutang kepada Sanipah sebesar itu. Namun tiba-tiba dengan tipu muslihat agar mau mengakui hutang sebesar 80 juta rupiah.

“Pada akhirnya berujung menjadi putusan dari PN Pati. Tanah dan bangunan rumah Sukesi nyaris diujung tanduk, siap untuk di eksekusi pihak Sanipah melalui lelang,” tutupnya.

(RN-Red)

Akhirnya!!.. Pelaku Tindak Kejahatan Tipu Muslihat Resmi di Polisikan

Hukrim|oleh

Oktober, 12, 22

Photo pelaporan dugaan tipu muslihat (Penipuan)

Pati – Cakranusantara.net | Akhirnya. Pelaku tindak kejahatan dugaan tipu muslihat yang memiliki ketetapan hukum dari PN Kelas 1A Pati resmi di polisikan ke Kepolisian Resort (Polres) Pati, Polda Jateng.

Pasalnya. Sukesi tekesan digiring oleh Darsono Pendamping Hukum (PH) Sanipah, agar mengakui jika Sukesi memiliki hutang sebesar 80 juta rupiah ke Sanipah. Mirisnya lagi permintaan pengakuan itu di Akta Notariskan.

Kagetnya Sukesi, karena mendadak ditagih hutang sebesar itu. Sementara Sukesi, merasa tidak pernah diberikan sejumlah uang hingga puluhan juta itu.

Baca Juga : Audiensi Eksaminasi Publik: Puluhan Wartawan, Advokat dan Aktivis Bakal Geruduk PN Pati

Eksaminasi Publik : Tak Hanya Cak To, Dr. Muhammad Junaidi “Wakil Rektor lll” Turut Berkomentar

Doni Sugiarto Humas Insan Pers Independen Pati (IPIP) menegaskan, jika kami akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas. Kami tidak akan tanggu-tanggung dalam mengawal Perkara ini.

“Kami akan terus mengawal perkara ini sampai tuntas ke akar-akarnya, karna saya merasa Sukesi ini sedang di Dholimi oleh Sanipah,” tegasnya. Rabu (12/10/2022).

Masalah selanjutnya, kita pasrahkan sama pihak Kepolisian, biar pihak Kepolisian yang bekerja maksimal dalam mendalami perkara ini, karna sudah menyangkut dengan Notaris.

“Notaris Dewi Anggraeni sudah berani membuatkan Akta Notaris, pastinya dia juga sudah punya dasar. Meskipun sebelumnya, Sanipah belum bisa menunjukkan rincian hutang Sukesi yang sebanyak itu,” lanjutnya.

Baca Juga : Eksaminasi Publik, Kurnia Zakaria : Pertanyakan Keabsahan Akta Perjanjian dan Akta Notaris Dimata Hukum

Poin Sukesi Terus Bertambah, Tanpa Pendamping Hukum Pasti Asal Mengiyakan Karna Merasa Tertekan

Sementara itu, Sukesi pernah mendatangi Sanipah di losnya (toko) pakaian di pasar Trangkil yang hendak membicarakan terkait hutangnya kok mendadak sebanyak itu, sejarahnya bagaimana menjawab, saya (Sanipah) tidak ada urusan lagi sama kamu.

“Sekarang kamu (Sukesi) sudah tidak ada urusan lagi sama aku, sekarang urusanmu sama pak Darsono, kok tahu-tahu rumah saya mau di lelang,” ungkap Sukesi.

(RN-Red)

Bela Sukesi, Advokat dan Aktivis Ajukan Eksaminasi Publik

Hukrim|oleh

Oktober, 8, 22

        Photo Om Bob bersama Joko Sutrisno., SH

 

Pati – Cakranusantara.net | Bela Sukesi, Advokat asli Pati bersama aktivis Ajukan Eksaminasi Publik atas putusan Pengadilan negeri (PN) Pati pada tahun 2020 lalu.

Joko Sutrisno., SH, Ketua sahabat Komisi Yudisial (SKY) masa bakti tahun 2015-2017 bersama Slamet Widodo., SH, aktivis Pati yang akrab disapa Om Bob kepada media cakranusantara.net mengatakan, dia mengajak PN Pati dan semua advokat se Nusantara untuk melakukan Eksaminasi Publik.

“Pengertian eksaminasi publik merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh masyarakat umum (bukan kalangan hakim atau jaksa) terhadap produk pengadilan. Eksaminasi ini kerap dilakukan terhadap produk peradilan,” ungkapnya. Rabu (5/10/2022).

Hal yang patut diperhatikan dari hasil eksaminasi ini tidak bermaksud untuk melakukan intervensi terhadap proses hukum di pengadilan negeri Pati, akan tetapi hanya sumbangan pemikiran dari komunitas masyarakat hukum, serta sebagai ruang publik yang harus mulai dibangun agar lembaga-lembaga negara tidak lepas dari kontrol masyarakat.

Setidaknya, terdapat tiga kriteria perkara yang layak dieksaminasi : Pertama,  Kontroversial, dalam hal ini terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahapan proses peradilan, atau hukum formil dan hukum materiil. Tidak diterapkan secara baik dan benar, seperti bertentangan dengan asas penerapan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

“Kedua, memiliki pengaruh/ dampak sosial bagi masyarakat. Dampak perkara tersebut bagi masyarakat bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan di level nasional maupun internasional,” urainya.

Selanjutnya, ada indikasi mafia peradilan (judicial corruption) seperti indikasi korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang atau bentuk pelanggaran hukum pidana lainnya hingga menyebabkan hukum tidak diterapkan secara baik dan benar,” tambahnya.

Kemudian, apakah eksaminasi publik ini dapat dilakukan terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, hal ini ada dua pendapat berbeda yang harus diperhatikan.

“Pendapat pertama, Eksaminasi hanya untuk perkara yang berkekuatan hukum tetap, agar tidak terjadi intervensi terhadap independensi hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua, eksaminasi dapat dilakukan terhadap putusan peradilan yang belum berkekuatan hukum tetap,” lanjutnya.

Baca Juga : Miris!!.. Tanah Milik Sukesi Bakal Tetap di Eksekusi

Video : Hidup Sebatang Kara, Rumah Terancam di Eksekusi

Surat Sanggahan Dilayangkan ke PN Pati, Akibat Cinta Pudar Sukesi Jadi Sasaran Eksekusi

Hiruk-pikuk Hutang Piutang Sukesi Menjadi Eksekusi Tanah dan Bangunan

Eksekusi, Sukesi Janda Sebatangkara Jalani Persahabatan Dibalik Derita

Dalam hal Eksaminasi ini, mari kita bersama-sama meninjau ulang perkara yang sudah menimpa Sukesi atas putusan PN Pati pada tahun 2020 yang lalu, apakah sudah riil sesuai dengan prosedur atau masih menyimpang.

“Karna menurut analisis teman-teman media di lapangan, putusan itu diduga belum sesuai dengan kronologi yang sudah di ceritakan oleh Sukesi (tergugat) pada hukum perdata,” tutupnya.

(RN-RedCN)